DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 153

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: a. perencanaan; b. perlindungan Petani; c. pemberdayaan Petani; d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; e. pembiayaan dan pendanaan; f. pengawasan; dan g. peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menwujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya petani, negara berkewajiban menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian;
b.bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan upaya dalam menguatkan posisi petani dan mencegah adanya kecenderungan perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya bencana alam, globalisasi dan gejolak ekonomi global, dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani;
c.bahwa sebagai bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. 3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik t Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran j \t '' N e g ar a Republik Indonesia Nomor 6856); " « 1 .s Mengingat
4. 4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Bupati adalah Bupati Sumbawa. Menetapkan 3. 4. 5. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 2 hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. 1 1. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
12.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
13.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
14.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/ atau jasa penunjang.
15.Pelaku Usaha Tani yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
16.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/ atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
20.Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. ---- --- -
21.Hak Kekayaan lntelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
23.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko Usaha Tani.
24.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa.
25.Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disingkat BUMP adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
26.Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/ atau petani muda.
27.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tumbuhan.
28.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengeruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
29.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.perlindungan Petani;
c.pemberdayaan Petani;
d.pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
e.pembiayaan dan pendanaan;
f.pengawasan; dan
g.peran serta masyarakat. 4

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan ak:untabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.profil Petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis; dan
8. h.kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari :
1. a.rencana pembangunan daerah;
2. b.rencana pembangunan pertanian; dan
3. c.rencana APBD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 5

(1)Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilak:ukan melalui: a. b. C. d. e. f. g. h. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian; penyediaan lahan pertanian; kepastian usaha; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim dan serangan OPT; asuransipertanian; bantuan dan subsidi; harga komoditas unggulan daerah; 5
1. j.hak kekayaan intelektual; dan
2. k.perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
6. f.regenerasi Petani; dan
7. g.penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 6

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 7

Perlindungan Petani diberikan kepada:

a.Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
b.Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi;
c.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
d.Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;
e.Petani hortikultura atau pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
f.Petani petemak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah 6 bertanggungjawab dalam menyediakan dan/ atau mengelola Prasarana dan Sarana produksi Pertanian bagi Petani.
(2)Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jalan usaha tani, jalan produksi perkebunan, dan pergudangan;
2. b.dam, jaringan irigasi, embung; dan
3. c.jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
(3)Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
2. b.alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(4)Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disiapkan secara tepat waktu, tepat mutu dan harga terjangkau bagi Petani serta diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang bersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 9

Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipelihara oleh Petani.

Pasal 10

Selain Pemerintah Daerah sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

(1)Dalam melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian.
(2)Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan pertanian.
(3)Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan kepada Kelembagaan Petani yang berbadan hukum kecuali bagi tanah dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks153PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945