DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: a. tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. Tenaga Kerja Lokal; c. pemberdayaan dan perlindungan TKL; d. sarana prasarana; dan e. pendanaan dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari pembangunan Daerah;
b.bahwa pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di wilayah Kabupaten Sumbawa belum diselenggarakan secara optimal oleh berbagai perusahaan dan/atau unit-unit usaha yang beroperasi di lingkungan wilayah Kabupaten Sumbawa;
c.bahwa perlindungan terhadap Tenaga Kerja Lokal diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
d.bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, diperlukan suatu pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum yang efektif dan berdaya guna;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
7.Pengusaha adalah Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan; Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya; dan/atau Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Sumbawa mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8.Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.
9.Pencari kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus 2 Menetapkan mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
10.Pemberi Kerja adalah setiap pihak atas nama perusahaan dan/atau pribadi yang membutuhkan Tenaga Kerja. 1 1. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah setiap penduduk Kabupaten Sumbawa dalam usia produktif baik merupakan pencari kerja ataupun yang sudah bekerja.
12.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberdayaan TKL dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja.
13.Antar kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya baik untuk sementara waktu maupun tetap dan baik dalam hubungan kerja maupun usaha mendiri serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
14.Pengantar kerja adalah petugas fungsional yang melaksanakan kegiatan antar kerja.
15.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili dalam wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
16.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili di wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
17.Asosiasi Pengusaha Indonesia yang selanjutnya disebut APINDO adalah serikat berkumpul para pengusaha di Indonesia yang dalam Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai Apindo Kabupaten Sumbawa.
18.Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
19.Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang bergerak di bidang penyaluran dan/ atau penempatan tenaga kerja.
20.Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga berbadan hukum yang yang bergerak di bidang penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.
21.Produktivitas Tenaga Kerja adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kerja.
22.Wajib belajar Pendidikan Dasar adalah kebijakan Pemerintah dalam bentuk program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) selama 9 (sembilan) tahun bagi setiap warga negara Indonesia untuk sekurang kurangnya menempuh pendidikan sampai dengan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat.

Pasal 2

(1)Perlindungan TKL diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.keterbukaan; 3
2. b.keadilan;
3. c.manfaat;
4. d.kemitraan; dan
5. e.pendayagunaan.
(2)Setiap TKL memiliki kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 3

Perlindungan TKL diselenggarakan dengan tujuan:

a.mewujudkan sumber daya manusia TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
b.memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan TKL;
c.memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya;
d.menata sistem ketenagakerjaan lokal; dan
e.meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.TKL;
c.pemberdayaan dan perlindungan TKL;
d.sarana prasarana; dan
e.pendanaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERlNTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan TKL.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 6

(1)TKL terdiri atas :
1. a.TKL Pencari Kerja; dan
2. b.TKL yang sedang dan/ atau berpengalaman bekerja.
(2)TKL adalah mereka yang memenuhi persyaratan:
1. a.usia paling kurang 18 (delapan belas) tahun; 4 tahun i telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. J penduduk daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan b. C.

Pasal 7

' ' Dikecualikan bagi TKL berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan paling kurang genap berusia 15 (lima belas) tahun dan telah I menikah dapat memperoleh Pelatihan TKL. I I

BAB IV

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TKL '

Pasal 8

usia tenaga kerja;b. I

(1)Dinas melakukan analisis, proyeksi dan informasi 'ketenagakerjaan sebagai dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan. I
(2)Analisis proyeksi ketenagakerjaan dan informasi ketenagakerjaan ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pada: I
1. a.jumlah penduduk angkatan kerja dan tingkat pengangguran; 'I I
2. c.potensi tenaga kerja;
3. d.kesempatan kerja;
4. e.hubungan industrial;
5. f.kondisi lingkungan kerja;
6. g.pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja;
7. h.jaminan sosial tenaga kerja; dan
8. i.permasalahan dalam hubungan ketenagakerjaan

Pasal 9

(1)Pemberdayaan TKL yang dilakukan Dinas sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi: konseling. pemagangan/Praktik Kerja Lapangan; a. b. C. d. e. f. penyediaan informasi lowongan pekerjaan; pengukuran produktivitas tenaga kerja; pendidikan dan Pelatihan melalui BLK; I kemudahan dan ketertiban pelayanan administrasi;/dan I 5
(2)Penyediaan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara elektronik! dan/atau non elektronik.
(3)Pengukuran produktivitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.pengukuran produktivitas individu;
2. b.pengukuran produktivitas mikro; dan
3. c.pengukuran produktivitas makro.
(4)Pendidikan dan Pelatihan melalui BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara periodik dengan lebih mengutamakan TKL Pencari Kerja yang merupakan anggota dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan domisili pencari kerja.
(5)Pemagangan/Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, dilaksanakan dalam bentuk menempatkan TKL hasil pendidikan dan pelatihan BLK untuk mengaktualisasikan kemampuannya pada perusahaan-perusahaan dengan waktu sekurang kurangnya 1 (satu) bulan berdasarkan pada prinsip kemitraan.
(6)Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan menyediakan ruang khusus yang ditangani oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas yang memiliki kompetensi psikologi dan pemahaman terhadap setiap aspek ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Materi pendidikan dan pelatihan BLK terdiri atas pendidikan pengetahuan ketenagakerjaan, teori dan pelatihan praktik kerja.
(2)Materi pendidikan dan pengetahuan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.hak dan kewajiban tenaga kerja;
2. b.sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;'
3. c.peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya; dan
4. d.teknis pekerjaan.
(3)Materi teori dan pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…