DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 177

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai : Asas, Ruang Lingkup, dan Kedudukan sebagai berikut: 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 2. Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; d. penggunaan; e. pemanfaatan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. penilaian; h. pemindahtanganan; i. pemusnahan; j. penghapusan; k. penatausahaan; l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; m. pembiayaan; dan n. tuntutan ganti rugi. 3. Kedudukan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, perlu diatur tentang pengelolaan barang milik daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530). Dengan Persetujuan Bersama 3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
7.Unit Kerja adalah bagian dari SKPD tertentu selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
9.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
11.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
12.Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang adalah unit pengelola barang milik daerah yang membantu Pengelola Barang dalam melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
13.Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 4
15.Penyimpan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyimpan Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
16.Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD.
17.Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai Negeri sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian pada unit kerja tertentu di lingkungan SKPD.
18.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
19.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
20.Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
21.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
22.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, atau kerja sama pemanfaatan infrastruktur, dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
23.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
24.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
25.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
26.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
27.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
28.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. 5
30.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
32.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
33.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
34.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
35.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
36.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
38.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
39.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
40.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
41.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dan jasa.
42.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman Barang Milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
43.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
44.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dan pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
45.Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
46.Standardisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 6
47.Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola Pemerintah Daerah terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi dan rumah pegawai.
48.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah untuk tahun yang akan datang.
49.Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMD adalah rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk tahun yang akan datang.
50.Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKBMD adalah daftar yang memuat data kebutuhan Barang Milik Daerah yang digunakan sebagai dasar pengadaan dan pendistribusian.
51.Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKPBMD adalah daftar yang memuat data kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
52.Laporan Barang Pengguna Semesteran yang selanjutnya disingkat LBPS adalah laporan yang disusun oleh Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Pengelola Barang setiap 6 (enam) bulan.
53.Laporan Barang Pengguna Tahunan yang selanjutnya disingkat LBPT adalah laporan yang disusun oleh Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Pengelola Barang setiap akhir tahun dalam rangka penyusunan neraca barang.
54.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
55.Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah berita acara yang dibuat oleh panitia pemeriksa barang milik daerah terhadap penerimaan barang milik daerah.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
(2)Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :
1. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. b.pengadaan;
3. c.penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. d.penggunaan;
5. e.pemanfaatan;
6. f.pengamanan dan pemeliharaan;
7. g.penilaian;
8. h.pemindahtanganan;
9. i.pemusnahan;
10. j.penghapusan;
11. k.penatausahaan;
12. l.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
13. m.pembiayaan; dan
14. n.tuntutan ganti rugi. 7
(3)Kedudukan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

(1)Barang Milik Daerah meliputi :
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.mengamankan Barang Milik Daerah;
b.menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c.memberikan jaminan/kepastian dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
d.mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk :

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b.terwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c.terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
d.sebagai pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk : 8
1. a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan Pengamanan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh :
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
2. b.Kepala SKPD/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang;
3. c.Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;
4. d.Kepala Unit Kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku Kuasa Pengguna Barang;
5. e.Penyimpan Barang;
6. f.Pengurus Barang; dan
7. g.Pembantu Pengurus Barang.

Pasal 7

(1)Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pembantu Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
1. a.mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD; dan 9
2. b.membantu Pengelola Barang dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(2)Kepala Unit Kerja/Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.mengajukan RKBMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan untuk :
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. c.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
4. d.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan LBPS dan LBPT yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan. 10

Pasal 9

(1)Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, bertugas :
1. a.menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. c.meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dokumen pengadaan;
4. d.mencatat Barang Milik Daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
5. e.membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok/persediaan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang;
6. f.menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran/penyerahan barang secara tertib dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari apabila waktu diperlukan terutama dalam hubungannya dengan pengawasan; dan
7. g.membuat laporan secara periodik maupun insidentil mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pengelola melalui Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, bertugas mengurus Barang Milik Daerah dalam pemakaian pada masing- masing SKPD yang meliputi :
1. a.mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada pada masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
2. b.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
3. c.menyiapkan LBPS dan LBPT serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang; dan
4. d.menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Barang dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam pemakaian pada unit kerja SKPD tertentu.
(4)Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Pengelola Barang dan tidak boleh dirangkap oleh bendahara.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

(1)Perencanaan Kebutuhan disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. 11
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(3)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(4)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan;
3. c.standar sarana dan prasarana; dan
4. d.standar harga;
(5)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait.
(6)Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
(7)Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.
(8)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(9)Penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang mengatur standardisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan rancangan Keputusan Bupati tentang standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Isi peraturan

Teks177PDFHirarki

Memuat teks peraturan…