DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Perangkat Desa terdiri atas: a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa; b. Pelaksana Kewilayahan yang dipimpin oleh Kepala Dusun; dan c. Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan perangkat Desa, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 1 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Pelaksana Teknis adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas operasional.
12.Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13.Unsur Staf adalah pegawai yang memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas- tugas perangkat desa.
14.Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Perangkat Desa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi Perangkat Desa.
15.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Galon Perangkat Desa.
16.Penyaringan adalah seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa balk dari segi administrasi, ujian tertulis dan wawancara.
17.Galon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan oleh Kepala Desa telah memenuhi persyaratan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa, untuk mendapatkan rekomendasi camat.
18.Hari adalah hari ketja.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa terdiri atas:
1. a.Kepeda Desa; dan
2. b.Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan yang dipimpin oleh Kepala Dusun; dan
3. c.Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Unsur Staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas beberapa bidang urusan yaitu:
1. a.paling banyak 3 (tiga) bidang urusan yang meliputi urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan; atau
2. b.paling sedikit 2 (dua) bidang urusan yang meliputi yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah keija, karakteristik, geogratis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas beberapa seksi yaitu:
1. a.paling banyak 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan: atau
2. b.paling sedikit 2 (dua) seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
5. e.tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
6. f.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat sebagai Perangkat Desa;
7. g.sehatjasmani dan rohani;
8. h.memahami sosial budaya masyarakat setempat;
9. i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. j.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
11. k.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf k, terdiri atas:
1. a.surat pemyataan bakal Calon Perangkat Desa di atas kertas segel atau bermaterai yang memuat bahwa yang bersangkutan: 1) Warga Negara Republik Indonesia; 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 4) bersedia untuk diangkat sebagai Perangkat Desa pada 1 (satu) lowongan jabatan yang diisi; dan 5) sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa;
2. b.daftar riwayat hidup bakal Calon Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal Calon Perangkat Desa;
3. c.fotocopy/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
4. d.fotocopy/salinan ijazah dan/atau sertifikat bagi bakal Calon Perangkat Desa yang memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan dan organisasi di masyarakat, pelatihan dan keterampilan yang dilegaHsasi oleh pejabat berwenang;
5. e.fotocopy/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
6. f.fotocopy/salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
7. g.surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau tenaga kesehatan yang berwenang;
8. h.surat keterangan bebas narkoba dari Kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Dokter Pemerintah di Puskesmas;
9. i.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian;
10. j.pas foto berwama terbaru bakal Calon Perangkat Desa dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) buah dengan latar belakang wama biru;
11. k.bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa, melampirkan surat pemyataan pengunduran diri yang diketahui oleh Camat;
  1. 1.bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa, melampirkan surat izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan
12. m.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengaddan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 8

(1)Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan terhadap Perangkat Desa yang masa jabatannya telah berakhir dan/atau berhenti dari jabatannya.
(2)Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka ditunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa lainnya dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 9

(1)Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat mengenai akan dilaksanakannya pengisian Perangkat Desa.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi tentang jabatan perangkat Desa yang dil^ukan pengisian dan jadwal rencana pelaksnaan Pengisian.
(3)Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintah Desa.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan Penjaringan dan Penyaringan bakal Galon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi Perangkat Desa.
(2)Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
1. a.Perangkat Desa;
2. b.lembaga kemasyarakata desa; dan
3. c.masyarakat
(3)Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beijumlah 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 1 (satu) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut;
1. a.merencanakan besamya biaya proses pengangkatan Perangkat Desa;
2. b.menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
3. c.mengumumkan adanya lowongan Perangkat Desa;
4. d.menerima pendaftaran bakal Galon Perangkat Desa;
5. e.melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal Galon Perangkat Desa;
6. f.menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian tulis bagi bakal Galon Perangkat Desa;
7. g.menyiapkan materi ujian tertulis bagi bakal Galon Perangkat Desa;
8. h.menyelenggarakan ujian tulis bagi bakal Galon Perangkat Desa;
9. i.menyelengggarakan ujian terhadap bakal Galon Perangkat Desa;
10. j.menyelesaikan perselisihan yang timbul selama rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
11. k.membuat berita acara dan melaporkan setiap tahapan kepada Kepala Desa; dan
  1. 1.mengumumkan hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal Galon Perangkat Desa kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…