(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
e.tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
f.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat sebagai Perangkat Desa;
g.sehatjasmani dan rohani;
h.memahami sosial budaya masyarakat setempat;
i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
j.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
k.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf k, terdiri atas:
a.surat pemyataan bakal Calon Perangkat Desa di atas kertas segel atau bermaterai yang memuat bahwa yang bersangkutan:
1) Warga Negara Republik Indonesia; 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 4) bersedia untuk diangkat sebagai Perangkat Desa pada 1 (satu) lowongan jabatan yang diisi; dan 5) sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa;
b.daftar riwayat hidup bakal Calon Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal Calon Perangkat Desa;
c.fotocopy/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
d.fotocopy/salinan ijazah dan/atau sertifikat bagi bakal Calon Perangkat Desa yang memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan dan organisasi di masyarakat, pelatihan dan keterampilan yang dilegaHsasi oleh pejabat berwenang;
e.fotocopy/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
f.fotocopy/salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
g.surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau tenaga kesehatan yang berwenang;
h.surat keterangan bebas narkoba dari Kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Dokter Pemerintah di Puskesmas;
i.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian;
j.pas foto berwama terbaru bakal Calon Perangkat Desa dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) buah dengan latar belakang wama biru;
k.bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa, melampirkan surat pemyataan pengunduran diri yang diketahui oleh Camat;
1.bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa, melampirkan surat izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan
m.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengaddan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
Bagian Kedua Pengisian Jabatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan