DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. kerja sama; d. sistem informasi; e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; f. penghargaan; dan g. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan dan mendukung keberhasilan pembangunan di daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelenggaran Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan berpedoman pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
b.bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan keluarga, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem lnformasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak:nya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anak:nya.
5.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
6.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
7.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspeknya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya usebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
8.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9.Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10.Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 1 . Dinas adalah Perangkat Daerah di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kekeluargaan;
b.keadilan; C. kemanusiaan;
d.perlindungan;
e.partisipatif;
f.non diskriminatif; dan
g.kesetaraan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a.menjamin terwujudnya Keluarga yang agamis, sejahtera, berbudaya dan modern;
b.melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
c.mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
d.terciptanya harmonisasi dalam Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, serta dunia usaha;
e.mewujudkan Keluarga tangguh;
f.menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
g.menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.kerja sama;
d.sistem informasi;
e.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
f.penghargaan; dan
g.pembiayaan. U I 3 i

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan rencana Penyelenggaran Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Rencana Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun secara transparan, akuntabel, partisipatif dan akomodatif serta dapat melibatkan masyarakat maupun dunia usaha.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi:
1. a.legalitas Keluarga yang dihasilkan untuk pendataan angka Keluarga;
2. b.ketahanan fisik ekonomi Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
3. c.ketahanan sosial Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan sosial, serta mekanisme penanggulangan masalah;
4. d.ketahanan psikologis yang dilaksanakan melalui kemampuan menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri, dan kepedulian sesama anggota Keluarga; dan
5. e.ketahanan spiritual yang dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama, sehingga melindungi keluarga menjadi pelaku maupun korban berbagai bentuk penyimpangan sosial dan seksual. 4
(2)Fasilitasi penyelenggaran Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
(3)Fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk motivator Ketahanan Keluarga di setiap tingkatan kelurahan/ desa dan berada di bawah koordinasi Tim Pembina Ketahanan Keluarga.
(4)Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
1. a.mengidentifikasi potensi dan masalah Keluarga; dan
2. b.memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Fasilitasi Penyelenggaran Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
2. b.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
3. c.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
4. d.pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/ atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
5. e.peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dan perlindungan Keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku sosial dan seksual menyimpang;
6. f.peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
7. g.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera; dan
8. h.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaran Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat berupa:

a.bimbingan teknis;
b.pelatihan;
c.workshop;
d.sosialisasi; dan
e.kegiatan lain yang sejenis.
a.anggota Keluarga;
b.calon pasangan menikah; dan
c.suami istri.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…