DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Produk Lokal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk dan Program Perlindungan, Usaha Produk Lokal, Tenaga Kerja, Bahan Baku, Pemasaran dan Distribusi, Perlindungan Karya Budaya Daerah, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Koordinasi, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan daya saing produk lokal yang beredar di Kabupaten Sumbawa baik di pasar lokal, nasional maupun internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan mulai dari bahan baku, pengembangan usaha, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Produk Lokal yang berciri khas Daerah yang selanjutnya disebut Produk Lokal adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.
5.Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan Produk Lokal. 3
6.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Produk Lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga dan mempunyai daya saing.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu terwujudnya kebijakan perlindungan produk lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar.

BAB II

BENTUK DAN PROGRAM PERLINDUNGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha Produk Lokal dalam bentuk :

a.pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
b.fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
c.fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
d.fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
e.fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
f.fasilitasi pemasaran produk lokal; dan
g.fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal 4

Bentuk dan program perlindungan Produk Lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB III

USAHA PRODUK LOKAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi :
1. a.kegiatan usaha Produk Lokal; dan
2. b.penanaman modal bagi investasi usaha Produk Lokal.
(2)Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian kemudahan dalam pelayanan pemberian perizinan, dan/atau pemberian penghargaan.

Pasal 6

(1)Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah yang menanamkan modalnya di bidang usaha Produk Lokal, berkewajiban menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pengusaha Produk Lokal di Daerah. 4
(2)Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang melibatkan kepemilikan modalnya dengan koperasi atau pengusaha lokal.
(3)Kemitraan atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada (1) diwujudkan dalam bentuk antara lain :
1. a.pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
2. b.pendampingan dalam rangka alih teknologi yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan;
3. c.penyediaan bahan baku proses produksi berkelanjutan;
4. d.pemasaran Produk Lokal; dan
5. e.pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang terkait dengan usaha Produk Lokal melakukan pendataan jenis usaha Produk Lokal dengan memperhatikan unsur sebagai berikut :
1. a.berbahan baku lokal;
2. b.menggunakan tenaga kerja lokal; dan/atau
3. c.merupakan usaha lokal.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perlindungan terhadap usaha Produk Lokal.
(4)Hasil pendataan jenis Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TENAGA KERJA

Pasal 8

(1)Perusahaan Produk Lokal di Daerah berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga Daerah sesuai kompetensinya.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan Produk Lokal dengan tenaga kerja warga Daerah.
(3)Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
1. a.kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan Produk Lokal dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Daerah; dan/atau
2. b.pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang :
  1. 1.manajemen perusahaan Produk Lokal;
  2. 2.keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
  3. 3.kewirausahaan. 5

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan Produk Lokal.
(2)Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja;
2. b.fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
3. c.pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945