DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2027, terdiri dari X BAB, yang mengatur antara lain: Ketentuan Umum; Pembangunan Pariwisata Daerah; Pembagunan Destinasi Pariwisata; Pembagunan Pemasaran Pariwisata; Pembagunan Industri Pariwisata; Pembagunan Kelembagaan Kepariwisataan; Badan Promosi PAriwisata Daerah; Indikasi Program Kegiatan Pembagunan Kepariwisataan Daerah; Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan kepariwisataan dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang diharapkan dapat menjadi lokomotif dan penggerak pembangunan kepariwisataan yang tidak hanya penting bagi Kabupaten Sumbawa sendiri tetapi juga dalam skala Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mengamanatkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2027; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
7.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
6.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan 3 pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2027.
8.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata Kabupaten Sumbawa.
15.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
17.Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.
18.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. 4
20.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
23.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan dan seluruh pemangku kepentingannya untuk mengembangkan Kepariwisataan.
24.Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
26.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
27.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
28.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29.Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
30.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
31.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
32.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
33.Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggungjawab di Daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
34.Ekowisata Berbasis Masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 5
35.Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
36.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.Destinasi Pariwisata;
2. b.pemasaran Pariwisata;
3. c.Industri Pariwisata; dan
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah “Menjadikan Sektor Pariwisata Sebagai Andalan Perekonomian Daerah Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Budaya yang Lestari dan Agamis”.

Pasal 4

Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi pengembangan:

a.Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata, fasilitas Umum pendukung pariwisata, prasarana/infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, serta investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan;
b.Pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggungjawab;
c.Industri Pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan Usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
d.organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.

Pasal 5

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah: 6

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, dan nilai-nilai budaya, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan Pemberdayaan Masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan cagar budaya;
b.memasarkan Destinasi Pariwisata secara efektif, efisien dan bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing;
c.mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah dan masyarakat; dan
d.mengembangkan kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 6

(1)Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah :
1. a.meningkatnya Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
2. b.meningkatnya lama tinggal Wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. c.jumlah pengeluaran Wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
4. d.produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran.
(2)Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Perubahan indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.pembangunan KSPK untuk memperkuat potensi alam, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Daerah sebagai Kota Pusaka, serta pengendalian Pembangunan Pariwisata;
b.Pembangunan KPPK untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk Pariwisata yang berwawasan lingkungan;
c.pengembangan Daya Tarik Wisata yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, baik bagi Wisatawan maupun masyarakat;
d.pengembangan produk Pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar masyarakat berkebutuhan khusus;
e.pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan Wisatawan;
f.pengembangan jejaring Industri Pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang Pariwisata;
g.pengembangan pemasaran melalui komunitas dan Pemasaran Pariwisata terpadu dalam negeri dan luar negeri; 7
h.penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lainnya, institusi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam negeri dan luar negeri;
i.pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat dalam pengendalian Pembangunan Kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan; dan
j.peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pemerintahan, Industri Pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 9

(1)RIPPARKAB menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(2)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Kebijakan Umum Anggaran, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…