Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
Menetapkan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bupati adalah Bupati Sumbawa. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Mediator komunitas adalah beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi. Mediator bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Mediator tidak bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan. 2
10.Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
1 1 . Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tata kerja Bale Mediasi.