DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Bale Mediasi dalam melaksanakan Mediasi berasaskan: a. musyawarah mufakat; b. kekeluargaan; C. sederhana; d. cepat dan biaya murah; e. kesetaraan; f. keadilan; g. kemanfaatan; dan h. kepastian hukum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengurangi penyelesaian sengketa menggunakan lembaga peradilan dengan proses yang begitu lama dan menghabiskan waktu yang cukup panjang, maka di dalam kehidupan masyarakat terdapat penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat;
c.bahwa penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Sumbawa yang dilakukan melalui mekanisme mediasi;
d.bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Bale Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bale Mediasi;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BALE MEDIASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. Menetapkan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bupati adalah Bupati Sumbawa. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Mediator komunitas adalah beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi. Mediator bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Mediator tidak bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan. 2
10.Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan mediator. 1 1 . Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tata kerja Bale Mediasi.

Pasal 2

Bale Mediasi dalam melaksanakan Mediasi berasaskan:

a.musyawarah mufakat;
b.kekeluargaan; C. sederhana;
d.cepat dan biaya murah;
e.kesetaraan;
f.keadilan;
g.kemanfaatan; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

Pembentukan Bale Mediasi bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga yang ada di tengah masyarakat dan desa (kearifan lokal) dalam menjalankan fungsi Mediasi;
b.mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
c.terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui Mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN BALE MEDIAS!

Pasal 4

(1)Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural di lingkungan Badan Kesbangpol.
(2)Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan berkedudukan di lbukota Kabupaten.

Pasal 5

(1)Bale Mediasi bukan merupakan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
(2)Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(1)Susunan organisasi Bale Mediasi terdiri atas:
1. a.pembina;
2. b.pengarah;
3. c.penanggungjawab; dan
4. d.pelaksana harian.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati.
(3)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
(4)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Badan Kesbangpol.
(5)Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.koordinator Administrasi; dan
3. c.koordinator penyelesaian sengketa.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan keanggotaan Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Kepengurusan Bale Mediasi untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pengurus Bale Mediasi, persyaratan, tata cara pengangkatan dan tugas pelaksana harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Perturan Bupati.

Pasal 8

(1)Masa jabatan pelaksana harian Bale Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
(2)Pemilihan ketua pelaksana harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 9

(1)Pelaksana Harian Bale Mediasi berhenti atau diberhentikan apabila:
1. a.mengundurkan diri;
2. b.masajabatan berakhir; atau
3. c.meninggal dunia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian pelaksana harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 4

Pasal 10

Pelaksana Harian dan Mediator di tingkat Kabupaten terdiri atas unsur unsur:

a.akademisi;
b.tokoh adat;
c.tokoh agama;
d.tokoh masyarakat;
e.mediator bersertifikat dan/atau tidak bersertifikat;
f.profesional; dan
g.praktisi.
a.membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
b.memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang Mediasi;
c.menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi;
d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
e.pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi Mediasi; dan
f.melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018