DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Asas Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yaitu perlindungan, kepastian hokum, keberlanjutan; dan keterpaduan. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk: a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol; b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan c. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum Minuman Beralkohol.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Minuman Beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu, keluarga maupun lingkungan sosial serta dapat menjadi pemicu munculnya berbagai gangguan kesehatan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c.bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol, perlu adanya pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol melalui Peraturan Daerah;
e.bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 2 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan Minuman Beralkohol, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang 3 Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
5.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
7.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
8.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
9.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol dengan cara memproduksi sendiri Minuman Beralkohol atau memasukan Minuman Beralkohol ke dalam wilayah Kabupaten Sumbawa. 4
10.Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi, untuk dijual kembali dan/atau bukan untuk kepentingan terbatas.
11.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk langsung diminum di tempat yang telah ditentukan.
14.Hotel dan Bar adalah tempat usaha pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.
15.Minimarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai tidak lebih dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi).
16.Supermarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi).
17.Hypermarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi).
18.Mengkonsumsi adalah kegiatan meminum Minuman Beralkohol.
19.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
21.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A.
22.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
24.Ekspatriat adalah orang berkewarganegaraan asing yang menetap atau tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan :

a.perlindungan;
b.kepastian hukum;
c.keberlanjutan; dan
d.keterpaduan. 5

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan :

a.melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
b.menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
c.menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum Minuman Beralkohol.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 4

(1)Minuman Beralkohol diklasifikasi dalam golongan sebagai berikut :
1. a.Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3. c.Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
4. d.Minuman Beralkohol tradisional dengan nama apapun; dan
5. e.Minuman Beralkohol campuran atau racikan.
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
(3)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, ditetapkan sebagai barang yang dilarang.

BAB III

PENJUALAN DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

(1)Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran, hanya dapat dijual oleh pengecer di supermarket atau hypermarket.
(2)Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan SKP-A dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
(3)Setiap orang dilarang menjual Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran di minimarket.

Pasal 6

(1)Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(2)Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan. 6

Pasal 7

(1)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C hanya dapat dijual di hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.
(2)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga untuk Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A.
(4)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A hanya dapat dijual di hotel bintang.
(5)Hotel non bintang atau hotel melati dilarang menjual Minuman Beralkohol.
(6)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan SKPL-A dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 8

(1)Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C, wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan, dengan tembusan Kepala SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)Pejabat penerbit SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.

Pasal 9

(1)Pengecer Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen/pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada penjual/pramuniaga.
(2)Penjual Langsung Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum selain di tempat/di dalam lingkungan hotel dan kepada pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
1. a.gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
2. b.tempat ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan; dan
3. c.tempat tertentu lainnya.
(2)Lokasi atau tempat berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling dekat 200 (dua ratus) meter.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…