DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. subyek, obyek, dan jenis Zakat;. b. penerima Zakat; c. BAZNAS Kabupaten Sumbawa; d. pengelolaan Zakat; e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan f. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan basil guna, sehingga dapat memberikan pengaruh signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatkan ekonomi ummat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Zakat harus dikelola secara optimal, transparan, profesional, amanah dan melembaga sesuai dengan syariat Islam;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Zakat, maka diperlukan pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor 5255);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir • dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 ; 1 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : Menetapkan ' PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa. 4. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sumbawa. 2 ft
6.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7.Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh orang Islam atau Sadan Usaha yang dimiliki orang Islam sesuai dengan syariat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).
8.Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahiq.
9.Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sebelum Shalat Idul Fitri.
10.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. 1 1. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat dan infak untuk kemaslahatan umum.
12.Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.
13.Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban mengeluarkan/menunaikan zakat.
14.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
15.Munfiq adalah orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
16.Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bershadaqoh.
17.Amil Zakat adalah seseorang dan/atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah dan/atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat.
18.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
19.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Sumbawa adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
20.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah Daerah. 2 1 . Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa dengan tugas mengumpulkan zakat, infak dan sedekah yang berada pada berbagai lembaga.
22.Amil BAZNAS Kabupaten Sumbawa adalah Pelaksana/tenaga yang membantu Pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan serta pelaporan.
23.Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
24.Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan tahun qomariah, masa panen atau pada saat menemukan rikaaz.
25.Sanksi adalah sanksi terhadap pelanggaran yang diberikan kepada pengelola zakat dan wajib zakat (muzakki).
26.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam Pengelolaan Zakat sesuai dengan Syariat 3 Islam.
27.Ashnaf adalah 8 (delapan) golongan penerima dana zakat yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.
28.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang melakukan usaha atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bertujuan mencari laba/keuntungan.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dilaksanakan berdasarkan asas:

a.syariat Islam;
b.kemanfatan; C. amanah;
d.kemanfaatan;
e.keadilan;
f.akuntabilitas; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada:

a.muzakki;
b.munfiq;
c.mutashaddiq;
d.mustahiq; dan
e.amil Zakat.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

a.memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat menyalurkan zakat;
b.meningkatkan daya guna dan hasil guna Zakat yaitu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta untuk mengentaskan kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c.memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk menunaikan kewajiban dalam berzakat sesuai dengan syariat Islam; dan
d.meningkatkan fungsi dan peran serta BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang diberikan tugas dan wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Zakat di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.subyek, obyek, dan jenis Zakat; 4
b.penerima Zakat;
c.BAZNAS Kabupaten Sumbawa;
d.pengelolaan Zakat;
e.pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

SUBYEK, OBYEK DAN JENIS ZAKAT

Pasal 6

(1)Subyek Zakat adalah:
1. a.setiap aparatur sipil negara yang beragama Islam dan mampu;
2. b.karyawan badan usaha milik negara yang beragama Islam dan mampu yang beroperasi di Daerah;
3. c.karyawan badan usaha milik daerah yang beragama Islam dan mampu;
4. d.badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Daerah; dan
5. e.setiap warga yang beragama Islam dan mampu.
(2)Obyek Zakat adalah Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
(3)Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.emas, perak dan logam mulia lainnya;
2. b.uang, dan surat berharga lainnya;
3. c.basil perdagangan dan perusahaan (tizarah);
4. d.basil pertanian dan basil perkebunan;
5. e.basil pertambangan;
6. f.basil pertemakan dan perikanan;
7. g.basil pendapatan dan Jasa dan/atau zakat profesi;
8. h.rikaz; dan
9. i.hadiah.
(4)Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harta yang dimiliki muzakki perseorangan atau badan usaha.
(5)Syarat dan tata cara perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dilaksanakan menurut Nisab, Haul, Kadar dan waktunya sesuai dengan syariat Islam.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENERIMA ZAKAT

Pasal 7

Yang berhak menerima zakat adalah :

a.fakir; t ' - mis ; 5 C. amil;
d.mualaf;
e.riqab;
f.gharim;
g.fisabilillah; dan
h.ibnu sabil. BABV BAZNAS KABUPATEN SUMBAWA

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan pengelolaan za.kat, infak dan sedekah di Daerah, dibentuk BAZNAS Kabupaten Sumbawa.
(2)BAZNAS Kabupaten Sumbawa dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3)BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)BAZNAS Kabupaten Sumbawa merupakan lembaga yang diberi tugas dan wewenang melakukan pengelolaan za.kat, infak dan sedekah di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi :
1. a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
2. b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
3. c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan za.kat, infak dan sedekah; dan
4. d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan za.kat, infak dan sedekah.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Sumbawa dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)BAZNAS Kabupaten Sumbawa terdiri atas unsur:
1. a.pimpinan; dan
2. b.pelaksana. 6
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara.
(5)Apabila diperlukan, Pelaksana dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan. Pasal 1 1 Masa bakti anggota BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…