DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain: Ketentuan Umum, Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, Pelayanan/Pelaksanaan Penempatan, Komponen Biaya Yang Dapat Dibebankan Kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Secara Perseorangan, Pembekalan Akhir Pemberangkatan, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pembinaan, Pelaporan Dan Evaluasi, Layanan Terpadu Satu Pintu, Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, sampai tiba kembali di Kabupaten Sumbawa;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
8.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 88Concerning The Organization of The Employment Service (Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2.Menteri adalah menteri yang berwenang dibidang ketenagakerjaan.
3.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
5.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa.
7.Dinas Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Dinas Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa.
9.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat CTKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sumbawa dan memenuhi syarat sebagai pencari kerja untuk bekerja di luar negeri serta terdaftar di Dinas Kabupaten.
10.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sumbawa yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
11.Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Sumbawa sesuai bakat,minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
12.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
13.Surat Permintaan TKI adalah surat dari Pengguna dan/atau mitra usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
14.Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut CTKI Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15.Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 4
16.Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
17.Pembekalan Akhir Pemberangkatanyang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada CTKI yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar CTKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajiban serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
18.Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitasbagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
19.Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan CTKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
20.Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antaraPPTKIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
21.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
22.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui kompetensi sesuai standar khusus.
24.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan.
25.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
26.Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
27.Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan/atau perseorangan di Negara tujuan yang memperkerjakan TKI.
28.Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di Negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pada Pengguna.
29.Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Sumbawa merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
30.Visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu Negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di Negara tujuan. 5
31.Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dan/atau CTKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
32.Pegawai Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumbawa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
33.Pengantar Kerja adalah pegawai yang melayani pendaftaran pencari kerja dan permintaan tenaga kerja serta memberikan informasi yang diperlukan dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang ada.
34.Kendali Alokasi TKI adalah sistem pengendalian penempatan TKI yang diberlakukan khusus untuk penempatan pada jenis pekerjaan peñatalaksana rumah tangga, pengasuh bayi dan perawat orang lanjut usia yang bekerja pada Pengguna perseorangan/sektor rumah tangga.
35.Lembaga Perlindungan TKI Luar Negeri yang selanjutnya disebut Lembaga Perlindungan TKI adalah lembaga perlindungan dan pembelaan terhadap hak serta kepentingan TKI yang wajib dipenuhi oleh PPTKIS melalui kerjasama dengan konsultan hukum atau lembaga asuransi di luar negeri.
36.Perwakilan PPTKIS di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwalu adalah badan hukum atau perseorangan yang bertindak untukdan atas nama PPTKIS di luar negeri.
37.Rekrutmen adalah mekanisme penjaringan CTKI yang akan di tempatkan diluar negeri.
38.Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut LTSP adalah pelayanan yang dilaksanakan pada suatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani satu pintu.
39.Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat KP- TKI adalah komisi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sumbawa.
40.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

TATA CARA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 2

(1)Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke Negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
(2)Penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada jabatan yang tepat dan sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan.
(3)Penempatan TKI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 3

Setiap orang/PPTKIS dilarang menempatkan TKI pada jabatan dan tempat yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma agama, kesusilaan, 6 kesopanan, keselamatan dan kesehatan serta peraturan perundang-undangan, baik di Negara Republik Indonesia maupun di Negara tujuan.

Pasal 4

(1)Penempatan TKI di luar negeri merupakan bagian dari program nasional yang pelaksanaannya melibatkan satuan kerja perangkat daerah yang dikoordinir oleh Bupati.
(2)Untuk menunjang program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu didukung dengan sistem prosedur yang dimulai dari kegiatan pra penempatan.

Pasal 5

(1)Untuk Penempatan TKI, pemerintah daerah melakukan sosialisasi program penempatan, promosi dan bursa kerja TKI ke luar negeri dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
(2)Promosi dan bursa kerja TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga terkait.

Pasal 6

Program penempatan TKI di luar negeri dapat dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah;
b.TKI Mandiri; dan
c.PPTKIS.

BAB III

PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

Pasal 7

(1)PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus memiliki SIP dari Menteri.
(2)PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membentuk Kantor Cabang PPTKIS di Daerah.
(3)Kantor Cabang PPTKIS hanya boleh bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) Kantor Pusat PPTKIS.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi PPTKIS yang telah berdomisili di Daerah.

Pasal 8

(1)PPTKIS yang telah memperoleh SIP dalam jangka waktu 6 (enan) bulan harus sudah melakukan kegiatan Penempatan TKI.
(2)PPTKIS yang telah memperoleh SIP dilarang meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain dalam Penempatan TKI berdasarkan SIP yang dimilikinya.
(3)PPTKIS wajib melapor kepada BupatimelaluiDinas Kabupaten apabila terjadi perubahan dan alamat perusahaan, pemegang saham, direksi/pengurus dengan tembusan kepada BNP2TKI dan Dinas Provinsi. 7

Pasal 9

(1)Pembukaan Kantor Cabang PPTKIS harus mendapat izin dari Dinas Provinsi dan rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Kabupaten.
(2)Untuk mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
1. a.fotokopi SIP yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
2. b.surat keputusan direksi tentang pengangkatan dan penempatan kepala Kantor Cabang PPTKIS dan karyawan di Daerah;
3. c.keterangan mengenai alamat, fasilitas dan peralatan kantor yang memadai;
4. d.struktur organisasi, tugas dan fungsi kantor;
5. e.akte pendirian perusahaan dari instansi yang berwenang;
6. f.bukti wajib lapor;
7. g.surat izin gangguan;
8. h.surat izin tempat usaha; dan
9. i.rencana kegiatan perusahaan yang diketahui oleh kantor pusat dan disahkan oleh direktur utama PPTKIS.
(3)Dalam pembukaan Kantor Cabang PPTKIS, wajib menyetor uang ke rekening bersama pada bank yang disepakati oleh Dinas Kabupaten dan PPTKIS sebagai jaminan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4)Apabila persyaratan pemohon tidak memenuhi syarat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan, Bupati melalui Dinas Kabupaten mengembalikan berkas permohonannya kepada pemohon dengan disertai alasan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembukaan Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan persyaratan permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Kantor cabang PPTKIS berfungsi untuk dan atas nama kantor pusat PPTKIS di wilayah kerjanya;
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Cabang PPTKIS hanya berwenang untuk melakukan:
1. a.penyuluhan dan pendataan CTKI;
2. b.pendaftaran dan seleksi CTKI;
3. c.penyelesaian kasus CTKI/TKI pada pra penempatan dan/atau purna penempatan; dan
4. d.penandatanganan perjanjian penempatan dengan CTKI atas nama PPTKIS. 8

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…