DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Perarturan ini mengatur tentang BUMDes yang terdiri dari dari XII BAB yang berisi terkait Pendirian BUM DESA; Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; AD/ART BUM DESA; Pengembangan BUM DESA; Kepailitan BUM DESA; Kerjasama antar BUM DESA; Pertanggungjawaban BUMDESA serta Pembinaan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan dan menggerakkan perekonomian Desa, meningkatkan pendapatan asli Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5.Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal- hal yang bersifat strategis.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12.Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah Badan Usaha yang dimiliki 2 (dua) Desa atau lebih.
13.Usaha Desa adalah jenis usaha yang merupakan pelayanan ekonomi Desa seperti usaha dibidang jasa, perdagangan, industri, kerajinan rakyat dan usaha BUM Desa lainnya.
14.Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal atau kerja sama bagi hasil.
15.Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dijadikan penyertaan modal Desa pada BUM Desa.
16.Rapat Tahunan adalah Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas dan mengesahkan hasil pengelolaan BUM Desa setiap tahun.
17.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah rapat yang dilakukan oleh pemegang saham BUM Desa yang unit usahanya berbadan hukum Perseroan Terbatas.
18.Penasihat adalah organ BUM Desa yang bertugas memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUM Desa.
19.Pelaksana Operasional adalah organ BUM Desa yang bertanggung jawab atas pengurusan BUM Desa untuk kepentingan dan tujuan BUM Desa 4 serta mewakili BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
20.Pengawas adalah organ BUM Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUM Desa.
21.Pihak Ketiga adalah lembaga yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
(2)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan pendirian BUM Desa;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu pendirian;
5. e.besarnya modal; 5
6. f.tugas dan wewenang Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas; dan
7. g.penggunaan laba.

Pasal 5

Dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Desa perlu mempertimbangkan:

a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
b.potensi usaha ekonomi Desa;
c.sumber daya alam di Desa;
d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

(1)BUM Desa didirikan dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(2)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(3)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(4)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

(1)Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri atas:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.BPD;
3. c.lembaga kemasyarakatan Desa;
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama. 6
(4)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 8

(1)BUM Desa dapat terdiri atas unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
(4)Unit usaha disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan Desa masing- masing yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…