Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang memiliki tugas dan wewenang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.
6.Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sumbawa.
7.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8.Penataan Pedagang Kaid Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh \ rerintah, -.,.,,,tab Daerah, :uma u,aha dan masyarakat == Menetapkan 10.
1 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalur Hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monument, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ruang Milik Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah tempat yang diperbolehkan untuk menjalankan usaha PKL, yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta dengan batas-batas wilayah tertentu. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi Pedagang Kaki Lima yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha Pedagang Kaki Lima sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKL-nya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan. Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Sumbawa. 3