DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi : a. penataan PKL; b. pemberdayaan PKL; c. hak, kewajiban dan larangan PKL; d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; e. pembinaan dan pengawasan; dan f. pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerab tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayab Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1958 Nomor 122, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2008 tentang Usaba Mikro, Kecil dan Menengab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 93, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tabun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tabun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara \Republik.I�d�nesia Nomor 6573); ' Mengingat
5.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaid Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang memiliki tugas dan wewenang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.
6.Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sumbawa.
7.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8.Penataan Pedagang Kaid Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh \ rerintah, -.,.,,,tab Daerah, :uma u,aha dan masyarakat == Menetapkan 10. 1 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalur Hijau adalah setiap tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan, monument, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ruang Milik Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi bahu jalan, badan jalan, trotoar dan parit. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah tempat yang diperbolehkan untuk menjalankan usaha PKL, yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta dengan batas-batas wilayah tertentu. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi Pedagang Kaki Lima yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha Pedagang Kaki Lima sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKL-nya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan. Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Sumbawa. 3

Pasal 2

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bertujuan :

a.memberikan perlindungan hukum kepada PKL;
b.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukkannya;
c.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha bagi PKL untuk menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
d.mewujudkan daerah yang indah, nyaman, bersih, dan tertib dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.
a.penataan PKL;
b.pemberdayaan PKL;
c.hak, kewajiban dan larangan PKL;
d.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pembiayaan.

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
(2)Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas :
1. a.menyusun rencana Penataan dan Pemberdayaan PKL;
2. b.merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
3. c.mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
4. d.melakukan penataan, pemberdayaan, dan pengawasan PKL; dan
5. e.menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pasa.15
(1)Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(2)Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan dimaksud pada ayat (1), memenuhi unsur Kepala Pelaku Usaha, dan asosiasi terkait. \ PKL sebagaimana Perangkat Daerah, 4 BABIV PENATAAN PKL

BAB III

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL Pasa.14

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara :

a.pendataan PKL;
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan lokasi PKL; .
d.pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
e.peremajaan lokasi PKL; dan
f.larangan bertransaksi.

Pasal 7

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
(2)Tahapan dalam pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Desa/Kelurahan dengan cara antara lain :
1. a.membuat jadwal;
2. b.memetakan lokasi; dan
3. c.melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL; C. jenis tempat usaha;
3. d.bidang usaha;
4. e.modal usaha; dan
5. f.volume penjualan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b. 5
(2)Pendaft.a.ran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bersama aparat Desa/kelurahan.
(3)Pendaft.a.ran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengendalikan PKI dan menjamin kepastian hukum usaha PKL.

Pasal 10

(1)Pendaft.a.ran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL :
1. a.PKL lama; dan
2. b.PKL barn.
(2)PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.PKL yang saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukkannya; dan
2. b.PKL yang saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya.
(3)PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat direlokasi.
(4)PKL kategori barn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pemah memiliki usaha sebagai PKL di daerah.

Pasal 11

(1)PKL lama yang sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib mengajukan permohonan pendaft.a.ran untuk berjualan pada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan PKL.
(2)PKL lama yang saat pendataan sudah memiilik usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dan belum melaksanakan relokasi yang ke lokasi yang sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pendaft.a.ran untuk berjualan.
(3)PKL barn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b hams mengajukan permohonan pendaft.a.ran untuk berjualan pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 12

( 1) Pendaft.a.ran usaha berjualan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 , meliputi:

a.permohonan TDU;
b.penerbitan TDU;
c.perpanjangan TDU; dan
d.pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha berjualan bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 13

(1)Bupati menetapkan lokasi atau kawasan tertentu sesuai peruntukkannya sebagai lokasi untuk kegiatan berjualan PKL.
(2)Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.
(3)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Lokasi binaan yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan papan nama lokasi PKL dan rambu serta tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL di lokasi PKL tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1)Lokasi binaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas:
1. a.Lokasi permanen PKL; dan
2. b.Lokasi sementara PKL.
(2)Lokasi Permanen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana prasarana antara lain berupa fasilitas listrik, air, tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan toilet umum.
(3)Lokasi Permanen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat jenis dagangan promosi dan produksi unggulan daerah.
(4)Lokasi Sementara PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya dibatasi pada jam-jam yang telah ditentukan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…