DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi: a. Penyelenggaraan SPGDT; b. PSC; pendanaan; c. pelaporan; dan d. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); .·
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 1
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 1 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 902);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2 Menetapkan
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
5.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yangterintegrasi dan berbasis call center dengan melibatkan masyarakat.
6.Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yangmembutuhkan tindakan medis segera untukpenyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sumbawa yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan Klinik.
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah.
10.Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/ Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratanyang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. 1 1. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
12.Pusat Komando Nasional/ National Command Center adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
13.Palang Merah Indonesia adalah organisasi perhimpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.
14.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan SPGDT di Kabupaten Sumbawa.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan dan mempercepat waktu penanganan (respon ti.me) Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi: 3

a.penyelenggaraan SPGDT;
b.PSC;
c.pendanaan;
d.pelaporan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPGDT

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas :
1. a.Sistem komunikasi gawat darurat;
2. b.Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
3. c.Sistem transportasi gawat darurat.
(2)Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.

Pasal 5

(1)Untuk terselenggaranya SPGDT di Daerah dibentuk Public Safety Center.
(2)Pembentukan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

Pasal 7

(1)Sistem komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus terintegrasi antara PSC dan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.
(2)Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui Call Center 119.

Pasal 8

. Sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b, terdiri atas: penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan; 4

b.penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan; dan
c.penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 9

(1)Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat ditempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC.
(3)Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.
(4)Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator call center sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 10

(1)Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan Gawat Darurat.
(2)Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi. Pasal 1 1 Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…