DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah antara lain tentang: 1. ketentuan umum; 2. peruntukan penyertaan modal; 3. jumlah penyertaan modal; 4. besaran penambahan modal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilakukan dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan dukungan pendanaan yang dapat berupa hibah dari Pemerintah Pusat yang diteruskan dan/ atau dijadikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 belum mengatur ketentuan mengenai penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dan penyertaan modal daerah berupa uang bersumber dari pihak ketiga yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penyertaan modal daerah dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa hibah dari Pemerintah Pusat yang diteruskan dan/ atau dijadikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerali Tahun Anggaran 2021-2025;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Sadan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 699);
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 711); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021-2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Mi1ilc Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 699), diubah sebagai berikut :
10. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah, terdiri atas: 5. 6. 7. (L ><

a.Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB Syariah;
b.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tengara Barat (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR NTB (Perseroda);
c.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Batulanteh; dan
d.Perseroan Terbatas Sabalong Samawa yang selanjutnya disebut PT. Sabalong Samawa (Perseroda). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat- surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan pengelolaan uang Daerah dan/ atau kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
1. 8.Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan.
2. 9.Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
3. 10.Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
4. 11.Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah d:ttetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
5. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilakukan dalam rangka penambahan modal BUMD untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang usaha BUMD;
2. b.investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
4. d.meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada:
(2)
(3)
1. a.Pf. Bank NTB Syariah;
2. b.Pf. BPR NTB (Perseroda);
3. c.PERUMDA Air Minum Batulanteh; dan
4. d.Pf. Sabalong Samawa (Perseroda). Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah diserahkan sampai dengan 30 September 2023, yaitu sebagai berikut:

a.PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp74.650.192.974,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
b.PT. BPR NTB (Perseroda) sebesar Rpl6.943.050.255,00 (enam betas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
c.PERUMDA Air Minum Batulanteh sebesar Rp13.759.563.345,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah); dan
d.PT. Sabalong Samawa (Perseroda) sebesar Rp2.317.556.718,00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
1. 5.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal SA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal SA

(1)Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf c disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Setiap penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pendanaan, berupa: Daerah ayat (1) kepada didukung
1. a.penyertaan modal Daerah berupa investasi langsung;
2. b.subsidi;
3. c.pemberian pinjaman; dan/ atau
4. d.hibah. BUMD dengan Pendanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat yang diteruskan dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMD yang melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama Pemerintah Daerah dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati untuk perusahaan umum Daerah atau RUPS untuk perusahaan perseroan Daerah. Setiap penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  1. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Besaran Penyertaan Modal yang akan ditambahkan kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, adalah sebesar Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pr. Bank NTB Syariah sebesar RpS0.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. b.Pr. BPR NTB (Perseroda) sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
3. c.PERUMDA Air Minum Batulanteh sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
4. d.Pr. Sabalong Samawa (Perseroda) sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)Dihapus.
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD terhitung mulai Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.
(4)Dalam hal Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya modal yang ditetapkan

7.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Penyertaan Modal Daerah berupa hibah dari Pemerintah Pusat kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA ayat (3) dalam bentuk fasilitas kredit, pemberian pinjaman, atau dana bergulir kepada masyarakat, diberikan kepada BUMD lembaga keuangan bank, yaitu:
1. a.Pr. Bank NTB Syariah; atau
2. b.Pr. BPR NTB (Perseroda).
(2)Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp4.305.000.000,00 (empat miliar tiga ratus limajuta rupiah).
(3)Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan hibah dan penggunaan hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(4)Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendamping atau kewajiban lain dalam APBD dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal dilaksanakan setiap tahun melaluimekanisme pembahasan APSD, dengan ketentuan:
1. a.hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
2. b.besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah;
3. c.pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada SUMD berdasarkan urutan skala prioritas sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa; dan
4. d.mempertimbangkan Laporan Keuangan Tahunan SUMD.
(2)Laporan Keuangan Tahunan SUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil audit oleh Jasa Akuntan Publik Independen.
(3)Sesaran penyertaan modal kepada SUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh SUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)SUMD mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal kepada Supati dengan tembusan kepada Kepala Sadan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Sagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, dilampiri dengan rencana bisnis masing-masing SUMD.
(5)Supati memberikan persetujuan terhadap permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang ditetapkan dengan Keputusan Supati.
(6)Kepala Sadan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan penyertaan modal berdasarkan Keputusan Supati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)SUMD penerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), melaporkan penerimaan penyertaan modal kepada Supati.

9.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui mekanisme APSD. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah. Penyertaan Modal pada SUMD dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum, dan/atau cadangan tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal o Oktober 2023 - '( MAHMUD ABDULLAH Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 30 0kto ber 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 60 TAHUN 2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021-2025 I. UMUM Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha mi1ik negara dan/ atau BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan Modal Daerah tersebut sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Ketentuan mengenai Penyertaan Modal Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (5), yang menyebutkan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Untuk melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dalam rangka pendirian dan/atau penambahan modal BUMD, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Tahun Anggaran 2021-2025 yang merupakan landasan hukum Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD di Daerah, yang didalamnya memuat bentuk dan besaran Penyertaan Modal Daerah kepada sejumlah BUMD. Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud belum mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang mi1ik Daerah. Penyertaan Modal Daerah atas barang mi1ik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan barang milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD atau dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat dijadikan Penyertaan Modal Daerah. Atas dasar tersebut sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Tahun Anggaran 2021-2025 perlu dilakukan perubahan. Perlunya perubahan Peraturan Daerah juga dimaksudkan untuk mengatur Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD, dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang diteruskan dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menandatangani Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perjanjian Penerusan Hibah kepada Pemerintah Daerah yang dapat diteruskan dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMD, khususnya kepada BUMD lembaga keuangan bank, berupa fasilitas kredit, pemberian pinjaman, atau dana bergulir kepada masyarakat terutama petani, peternak, dan/ atau kelompok tani. Selain itu, perubahan Peraturan Daerah juga dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap nama atau bentuk badan hukum BUMD perusahaan perseroan daerah ataupun perusahaan umum Daerah sebagai berikut:

a.adanya perubahan bentuk badan hukum Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Sadan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat;
b.adanya perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Sadan Hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa Menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda); dan
c.adanya perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…