DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, di mana produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri dari Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD. Selain itu juga mengatur penyusunan rancangan peraturan bupati, pembahasan rancangan peraturan bupati, dan peraturan bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Republik Indonesia Nomor 1636);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 7 Tahun 1985 Seri D);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Penggunaan/Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 8 Tahun 1985 Seri D);
3.Undang-Undang …
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DAN BUPATI SUMEDANG D MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 18 dan angka 35 diubah serta angka 21 dan angka 37 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7.Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
8.Perangkat …
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
10.Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
11.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan.
12.Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.
13.Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Hukum.
14.Sekretaris adalah Sekretaris Perangkat Daerah.
15.Penjabat Bupati adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
16.Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
17.Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
18.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan badan kehormatan DPRD.
19.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
20.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan amanat peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
21.Dihapus.
22.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
23.Keputusan …
23.Keputusan Bupati adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
24.Keputusan DPRD adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
25.Keputusan Pimpinan DPRD adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
26.Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Ketua Badan Kehormatan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
27.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
31.Pengundangan adalah Penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
32.Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
33.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
34.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
35.Evaluasi …
35.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
36.Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
37.Dihapus.
38.Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
39.Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
40.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
41.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 5 huruf c dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Perda;
b.Perbup;
c.dihapus; dan
d.Peraturan DPRD.
1. 3.Ketentuan …
2. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(3)Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
(4)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.
(5)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
(6)Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
(7)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (3) huruf d dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1)disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(2)Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung; dan
2. b.APBD.
(3)Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
1. a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
2. b.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  1. 3.mengatasi …
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan Kepala Bagian Hukum; dan
4. d.dihapus.
5. e.perintah dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
(4)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

5.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
(2)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
(3)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
(4)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
(5)Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
(6)Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

6.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7.Ketentuan …
7.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan penyelarasan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
(2)Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

8.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
(2)Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
(3)Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
(4)Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

9.Ketentuan Paragraf 5 Bagian Kedua Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Perbup ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
(2)Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
(3)Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

11.Ketentuan …
11.Ketentuan Pasal 44 huruf c ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a.pengertian kode etik;
b.tujuan kode etik;
c.pengaturan mengenai:
1. 1.ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
2. 2.sikap dan perilaku anggota DPRD;
3. 3.tata kerja anggota DPRD;
4. 4.tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
5. 5.tata hubungan antar anggota DPRD;
6. 6.tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
7. 7.penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
8. 8.kewajiban anggota DPRD;
9. 9.larangan bagi anggota DPRD;
10. 10.hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
11. 11.sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
12. 12.rehabilitasi.
13. 12.Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
14. 13.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 37

Pasal 44

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 37

Pasal 44

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017