DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 235

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan delegasi baik melalui peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah atau berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

c.bahwa dalam rangka penyeragaman penyusunan pembentukan Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dari aspek legal drafting, teknik perumusan, teknik penyusunan, penetapan atau pengesahan memerlukan pengaturan;
d.bahwa sehubungan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; 3
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 4
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Republik Indonesia Nomor 1636);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 6
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 7 Tahun 1985 Seri D);
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Penggunaan/Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 8 Tahun 1985 Seri D);
12. 13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3); 7
13. 14.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB II

… Pasal … 140 BAB … (dan seterusnya) Pasal … Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum di Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan; 18
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

a.(1) Materi muatan Produk Hukum di Daerah harus mencerminkan asas:

b.a. pengayoman;
c.b. kemanusiaan;
d.c. kebangsaan;
e.d. kekeluargaan;
f.e. kenusantaraan;
g.f. bhinneka tunggal ika;
h.g. keadilan;
i.h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
j.i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
k.j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
l.19 m.(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum di Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
n.BAB III PRODUK HUKUM DI DAERAH

Pasal 4

o.Produk Hukum Daerah berbentuk:

a.peraturan; dan
b.penetapan.

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Perda;
b.Perbup;
c.PB KDH; dan
d.Peraturan DPRD. 20

Pasal 6

(1)Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat materi muatan:
1. a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
2. b.penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:
1. a.kewenangan Daerah;
2. b.kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
3. c.kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;
4. d.kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau 21
5. e.kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 7

(1)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. 22
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.Keputusan Bupati;
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 23

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 9

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

a.penyusunan Propemperda;
b.perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
c.perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

Pasal 10

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah. 24

Pasal 11

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan.
(4)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 25

Isi peraturan

Teks235PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

… Pasal … 140 BAB … (dan seterusnya) Pasal … Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PERENCANAAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

… Pasal … 140 BAB … (dan seterusnya) Pasal … Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PERENCANAAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021