DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 April 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Terdiri atas 2 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan sebagian wewenang bidang metrologi legal berupa tera dan tera ulang atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengawasannya telah diatur mengenai retribusi pelayanan tera dan tera ulang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
c.bahwa seiring perkembangan zaman, dimana tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang, maka besaran retribusi tera dan tera ulang perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Metrologi Legal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7);
b.Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sumedang.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 10.Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
20.Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
21.Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
22.Puskemas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
23.Laboratorium Kesehatan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat. 24.Puskesmas Keliling adalah unit pelaksana kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil. 25.Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26.Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/ pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
27.Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
28.Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas dengan rawat inap.
29.Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
30.Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
31.Jenis tindakan medis berdasarkan kegawatan/ kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency), dan tindakan medis tidak terencana (akut/ emergency).
32.Jenis tindakan medis berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
33.Jenis tindakan medis berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah tindakan medis operastif (pembenahan) dan incisi serta tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan incisi.
34.Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat an-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
35.Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS) dengan penyediaan Container atau Transfer Depo (TD) sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
36.Pengumpulan Sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumbernya dibawa ke Transfer Depo/TPSS dengan menggunakan gerobak sampah atau langsung dari sumber sampah ke TPAS.
37.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS), Transfer Depo, diangkut dengan Truck Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah untuk dikelola lebih lanjut.
38.Pengelolaan Sampah adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
39.Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS, adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang/ mengkarantinakan/ menyingkirkan/ mengolah sampah, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
40.Transfer Depo adalah tempat untuk proses pemindahan sampah dari gerobak sampah ke truk sampah.
41.Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS, adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam container.
42.Gerobak Sampah adalah alat pengumpul sampah yang dilengkapi roda, digerakan dengan cara ditarik atau didorong dalam bentuk sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan sampah. 43.Truk Sampah adalah kendaraan truk untuk mengangkut sampah dari Transfer Depo/TPSS ke TPAS.
44.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
45.Parkir Insidentil adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian dengan mempergunakan fasilitas umum.
46.Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
47.Tempat Parkir Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
48.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
49.On Street Parking (Tempat Parkir di badan jalan) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
50.Off Street Parking (Tempat Parkir di luar badan jalan) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan atau gedung parkir.
51.Petugas Parkir adalah juru Parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengatur keluar masuknya kendaraan, menempatkan kendaraan dan memungut Retribusi.
52.Parkir Berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
53.Retribusi Parkir Berlangganan adalah retribusi parkir yang pembayaran Retribusi dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun.
54.Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Parkir yang dilaksanakan di tepi jalan Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan.
55.Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
56.Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa.
57.Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 200 meter dari lokasi pasar.
58.Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan.
59.Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
60.Gudang adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
61.Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling yang dapat ditutup/dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
62.Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang. 63.Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
64.Penguji adalah setiap petugas yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
65.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
66.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
67.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
68.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
69.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
70.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia; b. Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Dihapus. d. kendaraan penyandang cacat, ambulan, pemadam kebakaran, derek, dan lain-lain.
71.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan KeretaTempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
72.Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dalam rangka pemenuhan terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
73.Pengujian Berkala merupakan lanjutan dari pengujian pertama, dan sudah menjadi kategori kendaraan wajib uji, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
74.Uji Ulang adalah pengujian terhadap kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.
75.Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Mekanis adalah serangkaian alat yang digerakkan dengan cara kerja mesin dan teknik komputer digunakan untuk Pengujian Kendaraan Bermotor.
76.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaran yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
77.Bengkel adalah bengkel yang telah memenuhi persyaratan teknis yang dinyatakan dengan sertifikat.
78.Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
79.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
80.Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
81.Alat Perlengkapan Pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO2 atau gas dry powder dan lain-lain.
82.Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukiman tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 (empat) lantai.
83.Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari bawah tanah atau air Perusahaan Daerah Air Minum.
84.Pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan air limbah berupa tinja berasal dari kakus/tanki septic milik orang pribadi atau badan yang kemudian diangkut dengan mobil tinja untuk dibuang ke Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT).
85.Kakus/Tanki adalah tempat pembuangan hajat setempat.
86.Mobil Tinja adalah kendaraan yang dilengkapi alat-alat penyedot tinja setempat.
87.Instalasi Pembuangan Limbah Tinja adalah tempat pembuangan akhir limbah tinja yang dipersiapkan aman dan tidak mencemari lingkungan.
88.Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
89.Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
90.Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
91.Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
92.Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
93.Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
94.Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi.
2.Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar pemakaian pelataran untuk kegiatan usaha di lingkungan pasar berdasarkan kelas dan jenis usaha sebagai berikut:

a.Kelas I:
1. 1.berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah)/m2/tahun; dan
2. 2.keperluan lainnya sebesar Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah)/m2/tahun.
b.Kelas II:
1. 1.berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah)/m2/tahun;
2. 2.keperluan lainnya sebesar Rp.4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah)/m2/tahun.
3. 3.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberikan.
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
1. a.biaya jasa pelayanan:
  1. 1.pemeriksaan alat mekanik sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
  2. 2.Uji asap/emisi gas buang sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah); dan
  3. 3.biaya pemeriksaan teknis Kendaraan Bermotor: a) Mobil Penumpang meliputi angkutan pedesaan, station wagon, taxi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); b) Mobil Bus meliputi angkutan kota, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, angkutan khusus sebesar Rp35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah); c) Mobil Barang: 1) pick up, truck, dan box sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); 2) Tronton, traktor head, tempelan/ gandengan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah); d) ASD sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. b.biaya penilaian kondisi teknis/scraping:
  1. 1.sepeda motor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  2. 2.Mobil Penumpang sebesar Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  3. 3.Mobil Bus sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  4. 4.Mobil Barang: a) pick up, truck, dan box sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan b) Tronton, traktor head, tempelan/gandengan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. c.biaya mobil pengujian keliling sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut: No Uraian Satuan Tarif Rp Pengujian Penjustiran Pengujian Penjustiran 1 2 3 4 5 6 7

1.UKURAN PANJANG A. Bahan dari Kayu Sampai dengan 2 m B. Bahan dari Logam

a.Sampai dengan 2 m
b.Lebih dari 2m s/d 10 m
c.Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan
d.Ukuran panjang jenis
1. 1.Salib ukur
2. 2.Balok ukur
3. 3.Mikrometer
4. 4.Jangka Sorong
5. 5.Alat ukur tinggi orang
6. 6.Counter meter
7. 7.Roll tester Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 4.000,- 4.000,- 6.000,- 6.000,- 20.000,- 20.000,- 25.000,- 20.000,- 10.000,- 15.000,- 50.000,- - - - - - - - - - - - 2.000,- 2.000,- 3.000,- 3.000,- 10.000,- 10.000,- 25.000,- 20.000,- 10.000,- 15.000,- 50.000,- - - - - - - - - - - -
8. 2.ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)
a.Mekanik
b.Elektronik Pesawat Pesawat 50.000,- 100.000,- 12.500,- 25.000,- 50.000,- 100.000,- 12.500,- 25.000,- 3. TAKARAN (BASAH/KERING)
a.Sampai dengan 2 L
b.Lebih dari 2 L sampai 25 L
c.Lebih dari 25 L Pesawat Pesawat Pesawat 1.000,- 2.000,- 3.000,- - - - 500,- 1.000,- 2.000,- - - -
1. 4.TANGKI UKUR
a.Bentuk Silinder Tegak 1) Sampai dengan 20 kL 2) Selebihnya dari 20 kL Sampai dengan 50 kL 3) Lebih dari 50 kL dihitung sbb: a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL c) 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL d) Selebihnya dari 10.000 kL setiap10kL
b.Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 10 kL 2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb : a) 10 kL Pertama b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap 1 kL Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 500.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.500,- 1.000,- 100,- 500.000,- 1.000.000,- 2.000,- - - - - - - - - - 500.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.500,- 1.000,- 100,- 500.000,- 1.000.000,- 2.000,- - - - - - - - - - 5. TANGKI UKUR GERAK Tangki ukur mobil
a.Kapasitas sampai dengan 5 kL
b.Lebih dari 5 kL dihitung sbb : Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung satu kL Pesawat Pesawat 50.000,- 10.000,- - - 50.000,- 10.000,- - -
1. 6.ALAT UKUR DARI GELAS a) Labu ukur, Buret dan Pipet b) Gelas Ukur Buah Buah 20.000,- 20.000,- - - - - - - 7. BEJANA UKUR
a.Sampai dengan 20 L
b.Lebih dari 20 L sampai dengan 200 L
c.Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L
d.Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L
e.Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 40.000,- 150.000,- 500.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 10.000,- 25.000,- 100.000,- - - 20.000,- 75.000,- 250.000,- 500.000,- 500.000,- 5.000,- 15.000,- 50.000,- 50.000,- -
1. 8.METER TAKSI Pesawat 50.000,- - 25.000,- -
2. 9.THERMOMETER Pesawat 10.000,- - 10.000,- - 10. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK
a.Meter bahan bakar minyak a.1. Meter induk untuk setiap media uji 1) Sampai dengan 25 m3/h 2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :
a.25 m3/h pertama
b.Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h
c.Selebihnya dari 100m3/h sampai dengan 500m3/h setiap m3/h
d.Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h, 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb : a) 15 m3/h pertama b) Selebihnya dari 15m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h c)Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3h a.3. Pompa Ukur BBM untuk setiap badan ukur. Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Unit 120.000,- 120.000,- 8.000,- 4.000,- 2.000,- 80.000,- 80.000,- 4.000,- 2.000,- 1.000,- 250.000,- 40.000,- 40.000,- - - - 20.000,- 20.000,- - - - 50.000,- 120.000,- 120.000,- 8.000,- 4.000,- 2.000,- 40.000,- 40.000,- 2.000,- 1.000,- 500,- 150.000.- 40.000,- 20.000,- - - - 20.000,- 20.000,- - - - 25.000,-
1. 11.METER GAS
a.Meter Induk 1) Sampai dengan 100 m3/h 2) > dari 100 m3/h dihitung sbb : a) 100 m3/h pertama b) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 80.000,- 80.000,- 4.000,- 2.000,- 40.000, - 40.000, - - 80.000,- 80.000,- 4.000,- 2.000,- 40.000,- 40.000,- - - d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung satu 10 m3/h
b.Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m3/h 2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb : a) 50 m3/h pertama b) Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h d) Selebihnya dari 1.000 m3/h, dihitung 10 m3/h
c.Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur).
d.Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan
e.Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur. Pesawat Pesawat 1.000,- 500,- 8.000,- 8.000,- 1.000,- 500,- 100,- 400.000,- 80.000,- 200.000,- - - - - - - - - - 200.000,- 1.000,- 500,- 8.000,- 8.000,- 1.000,- 500,- 100,- 400.000,- 80.000,- 100.000,- - - - - - - - - 200.000,- - 12. METER AIR
a.Meter induk 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h
b.Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h 2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 50.000,- 100.000,- 150.000,- 2.000,- 16.000,- 40.000,- 25.000,- 50.000,- 75.000,- 1.000,- 4.000,- 20.000,- 50.000,- 100.000,- 150.000,- 2.000,- 16.000,- 40.000,- 25.000,- 50.000,- 75.000,- 1.000,- 4.000,- 20.000,- 13. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR
a.Meter induk 1) Sampai dengan 25 m3/h 2) Lebih dari 25 m3/h Pesawat Pesawat 150.000,- 250.000,- 75.000,- 125.000, 150.000,- 250.000,- 75.000,- 125.000,- sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h
b.Meter Kerja 1) Sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 300.000,- 3.000,- 10.000,- 25.000,- 150.000, 1.500,- 5.000,- 10.000,- 300.000,- 3.000,- 10.000,- 25.000,- 150.000,- 1.500,- 5.000,- 10.000,-
1. 14.Meter Air Rumah Tangga kurang/sama 25 m3/h Pesawat 5.000,- 2.500,- 5.000,- 2.500,-
2. 15.METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji :
a.Sampai dengan 10 kg/min
b.Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb : 1) 10 kg/min pertama 2) Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min 4) Selebihnya dari 500 kg/min, sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min. 5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min
1. 16.ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media 1.Sampai dengan 4 alat pengisi 2.Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi Pesawat Pesawat 150.000,- 50.000,- 50.000,- - 100.000,- 50.000,- 50.000,- -
2. 17.METER LISTRIK (Meter kWh)
a.Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b.Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa
c.Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,- 15.000,- 5.000,- 2.000,- 1.000,- 1.500,- 500,- 40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,- 15.000,- 5.000,- 2.000,- 1.000,- 1.500,- 500,-
1. 18.STOP WATCH Pesawat 10.000,- - 10.000,- -
2. 19.METER PARKIR Pesawat 50.000,- 25.000,- 25.000,- 10.000,-
3. 20.ANAK TIMBANGAN
a.Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Pesawat Pesawat 1.000,- 1.500,- 500,- 1.000,- 500,- 1.000,- 100,- 500,- 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg.
b.Ketelitian halus (F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 5.000,- 2.000,- 4.000,- 10.000,- 1.500,- 500,- 1.000,- 2.500,- 2.500,- 1.000,- 2.000,- 5.000,- 1.000,- 500,- 500,- 1.000,-
1. 21.TIMBANGAN
a.Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV) 1) Sampai dengan 25 kg 2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg 3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg 4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000kg 5) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg
b.Ketelitian halus (kelas II) 1) Sampai dengan 25 kg 2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg 3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg
a.Lebih dari 500 kg sampai dengan kg 4) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg 5) Lebih dari 3000 kg untuk : a) Ketelitian sedang dan biasa per 1000 kg b) Ketelitian khusus dan halus per 1000 kg Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 10.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 60.000,- 10.000,- 15.000,- 5.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,- 5.000, 7.500,- 2.500,- 5.000,- 7.500,- 10.000,- 12.500,- 5.000,- 7.500,- 10.000,- 12.500,- 15.000,- 2.500,- 5.000,-
1. 22.TIMBANGAN BAN BERJALAN
a.Sampai dengan 100 ton/h
b.Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h
c.Lebih besar dari 500 ton/h Pesawat Pesawat Pesawat 200.000,- 300.000,- 500.000,- 100.000,- 150.000,- 250.000,- 100.000,- 200.000,- 250.000,- 50.000,- 100.000,- 100.000,-
1. 23.DEAD WEIGHT TESTING MACHINE 1) Sampai dengan 100 kg/cm2 2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 3) Lebih dari 1.000 kg/cm2 4) Alat ukur tekanan darah 5) Manometer minyak: a) Sampai dengan 100 kg/cm2 b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 c) Lebih dari 1.000 kg/cm2 6) Pressure Calibrator 7) Pressure Recorder: a) Sampai dengan 100 kg/cm2 Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 10.000,- 20.000,- 30.000,- 40.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 40.000,- 10.000,- - - - - 5.000,- 6.000,- 5.000,- 10.000,- 2.500,- 5.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 5.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 5.000,- - - - - 2.000,- 5.000,- 3.000,- 10.000,- 2.500,- b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 c) Lebih dari 1.000 kg/cm2 Pesawat Pesawat 20.000,- 30.000,- 5.000,- 7.500,- 10.000,- 15.000,- 5.000,- 7.500,-
2. 24.PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS Pesawat 10.000,- - 5.000,- -
3. 25.METER KADAR AIR
a.Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi
b.Untuk biji – bijian mengandung minyak, kapas dan lekstil setiap komoditi
c.Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi. Pesawat Pesawat Pesawat 20.000,- 30.000,- 40.000,- 2.500,- 5.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 2.500,- 3.000,- 5.000,-
1. 26.Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 25 atau benda / barang atau alat ukur dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan paling lama 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam Pesawat 15.000,-
2. 27.Pengujian BDKT :
a.Pengisian Otomatis
b.Pengisian Manual 300 kemasan /jam Per 10 kemasan 50.000,- 25.000,-
1. 28.Biaya Tambahan
2. 1.UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu Yaitu.
a.Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitas sama dengan atau lebih 25 kg
b.Timbangan Cepat, timbangan curah, timbangan pencampur untuk semua kapasitas
c.Timbangan elektronik/ digital untuk semua kapasitas
1. 2.UTTP yang tertanam Pesawat Pesawat Pesawat Pesawat 5.000,- 5.000,- 5.000,- 10.000,- 2.500,- 5.000,- 5.000,- 10.000,- Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 13 April 2020 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 13 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd HERMAN SURYATMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (2/22/2020) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG, UJANG SUTISNA NIP. 19730906 1991001303

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 49A

Pasal 68

Pasal 90

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 49A

Pasal 68

Pasal 90

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017