DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, permodalan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perubahan nama dan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang … SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUMEDANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUMEDANG (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sumedang.
4.Bank Perekonomian Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam anggaran dasar.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang yang didirikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda).

Pasal 3

(1)PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.
(2)PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) dapat membuka jaringan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) yaitu mengoptimalkan peran dan fungsi badan usaha milik Daerah sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah dalam penyaluran keuangan Daerah dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan.

Pasal 5

Pendirian PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah di bidang perbankan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana pada lembaga keuangan dan/atau lembaga lainnya;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan dan lembaga lainnya dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran keuangan Daerah, serta penyaluran dana bantuan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.melakukan …
10. i.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
11. j.melakukan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan otoritas jasa keuangan.
(2)PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat:
1. a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik Daerah, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah; dan
4. d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 7

PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 8

Modal Dasar PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 9

(1)Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
1. a.modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari Modal Dasar; dan
2. b.modal pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari Modal Dasar.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk saham.
(3)Kepemilikan …
(3)Kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan dimuat dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Modal disetor PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) sebesar Rp50.519.740.978,65 (lima puluh miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh lima sen).
(2)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…