DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sumedang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
c.bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2.Bupati adalah Bupati Sumedang.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD, adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku bendahara umum Daerah.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku bendahara umum Daerah.
11.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15.Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus.
16.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
17.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
23.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
24.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
25.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
26.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
28.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atauakibat lainnya yang sah.
29.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
30.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
31.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Daerah.
32.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33.Tahun Anggaran 2020 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah:
1. 1.semula Rp2.821.541.241.474,07
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(14.672.385.307,85) jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.806.868.856.166,22
b.Belanja Daerah:
1. 1.semula Rp2.807.054.241.474,07
2. 2.bertambah/(berkurang) Rp101.165.059.193,32 jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.908.219.300.667,39 Surplus/(Defisit) Rp(101.350.444.501,17)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Daerah: a) semula Rp0,00 b) bertambah/(berkurang) Rp142.930.843.943,17 jumlah Penerimaan Daerah setelah perubahan Rp142.930.843.943,17
2. 2.Pengeluaran Daerah: a) semula Rp14.487.000.000,00 b) bertambah/(berkurang) Rp27.093.399.442,00 jumlah Pengeluaran Daerah setelah perubahan Rp41.580.399.442,00 jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah perubahan Rp101.350.444.501,17

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1. a.pendapatan asli Daerah:
  1. 1.semula Rp553.370.846.241,07
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(103.840.365.084,85) jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp449.530.481.156,22
2. b.Dana Perimbangan:
  1. 1.semula Rp1.800.773.338.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(146.772.093.586,00) jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp1.654.001.244.414,00
3. c.lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
  1. 1.semula Rp467.397.057.233,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp235.940.073.363,00 jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp703.337.130.596,00
(2)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.hasil pajak Daerah:
  1. 1.semula Rp273.224.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(78.286.375.000,00) jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 194.937.625.000,00
2. b.hasil retribusi Daerah:
  1. 1.semula Rp13.048.527.614,85
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(6.065.353.788,85) jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp6.983.173.826,00 c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
  3. 1.semula Rp12.342.500.000,00
  4. 2.bertambah/(berkurang) Rp502.423.113,00 jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp12.844.923.113,00
3. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
  1. 1.semula Rp254.755.818.626,22
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(19.991.059.409,00) jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp234.764.759.217,22
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.DBH pajak/DBH bukan pajak:
  1. 1.semula Rp84.147.140.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp13.505.770.414,00 jumlah DBH Pajak/DBH bukan pajak setelah perubahan Rp97.652.910.414,00
2. b.DAU:
  1. 1.semula Rp1.197.044.434.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(114.718.335.000,00) jumlah DAU setelah perubahan Rp1.082.326.099.000,00
3. c.DAK:
  1. 1.semula Rp519.581.764.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(45.559.529.000,00) jumlah DAK setelah perubahan Rp474.022.235.000,00
(4)Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.pendapatan hibah
  1. 1.semula Rp7.500.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp126.350.100.000,00 jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp133.850.100.000,00
2. b.dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah Lainnya:
  1. 1.semula Rp165.386.683.233,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(9.939.583.621,00) jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp155.447.099.612,00
3. c.bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya:
  1. 1.semula Rp0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp116.418.516.984,00 jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp116.418.516.984,00
4. d.Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Pusat:
  1. 1.semula Rp69.203.285.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp6.028.930.000,00 jumlah Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp75.232.215.000,00
5. e.Dana Desa:
  1. 1.semula Rp225.307.089.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(2.917.890.000) jumlah bantuan Dana Desa setelah perubahan Rp222.389.199.000,00

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.belanja tidak langsung:
  1. 1.semula Rp1.784.160.233.198,73
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(49.548.152.975,07) jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp1.734.612.080.223,66
2. b.belanja langsung:
  1. 1.semula Rp1.022.894.008.275,34
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp150.713.212.168,39 jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp1.173.607.220.443,73
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.belanja pegawai:
  1. 1.semula Rp1.378.911.849.858,73
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(143.323.889.862,77) jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.235.587.959.995,96
2. b.belanja hibah:
  1. 1.semula Rp12.214.282.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp22.834.602.500,00 jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.35.048.884.500,00
3. c.belanja bantuan sosial:
  1. 1.semula Rp1.222.750.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp1.222.750.000,00
4. d.belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah desa:
  1. 1.semula Rp26.632.396.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(6.492.546.000,00) jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan desa setelah perubahan Rp20.139.850.000,00
5. e.belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa dan partai politik:
  1. 1.semula Rp363.578.955.340,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(10.725.001.700,00) belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan desa dan partai politik setelah perubahan Rp352.853.953.640,00
6. f.belanja tidak terduga:
  1. 1.semula Rp1.600.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp88.158.682.087,70 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp89.758.682.087,70
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.belanja pegawai:
  1. 1.semula Rp66.569.860.215,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp36.622.405.600,00 jumlah belanja belanja pegawai setelah perubahan Rp103.192.265.815,00
2. b.belanja barang dan jasa:
  1. 1.semula Rp673.929.551.160,30
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp11.709.064.247,50 jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp685.638.615.407,80
3. c.belanja modal:
  1. 1.semula Rp282.394.596.900,04
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp102.381.742.320,89 jumlah belanja modal setelah perubahan Rp384.776.339.220,93

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
1. a.Penerimaan:
  1. 1.semula Rp0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp142.930.843.943,17 jumlah penerimaan setelah perubahan Rp142.930.843.943,17
2. b.Pengeluaran:
  1. 1.semula Rp14.487.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp27.093.399.442,00 jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp41.580.399.442,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya
  1. 1.semula Rp0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp112.930.843.943,17 jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp112.930.843.943,17
2. b.pencairan Dana Candangan
  1. 1.semula Rp0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00
3. c.hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  1. 1.semula Rp0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 1 semula Rp0,00 2 bertambah/(Berkurang) Rp30.000.000.000,00 jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp30.000.000.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.pembentukan Dana Cadangan
  1. 1.semula Rp0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp0,00
2. b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi)
  1. 1.semula Rp13.587.000.000,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp(4.187.000.000,00) jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi) setelah perubahan Rp9.400.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang
  1. 1.Semula Rp900.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp31.280.399.442,00 Jumlah Pembayaraan Pokok Utang Setelah Perubahan Rp32.180.399.442,00
4. d.pemberian pinjaman Daerah
  1. 1.semula Rp0,00
  2. 2.bertambah/(berkurang) Rp0,00 jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00

Pasal 6

(1)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
1. a.program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
(9)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
(10)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

a.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
b.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
f.Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
g.Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; dan
h.Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 19 Oktober 2020 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 19 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd HERMAN SURYATMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (7/131/2020)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015