DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4712); 11
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 111
21.Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 18);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2014 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 05). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSUMENEP dan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 IV

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.neraca;
c.laporan arus kas; dan
d.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 1.647.362.227.719,17
b.Belanja Rp. 1.607.328.844.636,22 Surplus Rp. 40.033.383.082,95
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. 290.885.683.089,53 Rp. 55.184.340.000,00
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3

Rp. 235.701.343.089,53 Rp. 275.734.726.172,48 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1). Selisih target dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 41.158.579.065,17 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.772.227.628.190,00
2. b.Realisasi Rp.1.647.362.227.719,17 Kelebihan Target Pendapatan Rp. 41.158.579.065,17
(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 164.898.783.553,78 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp.1.625.305.835.296,00
2. b.Realisasi Rp.1.607 .328.844.636,22 Efisiensi Belanja Rp. 164.898.783.553,78
(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 206.057.362.618,95 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/defisit setelah Perubahan Rp. (166.023.979.536,00)
2. b.Realisasi Rp. 40.033.383.082,95 Selisih Lebih Rp. 206.057.362.618,95
(4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Penerimaan
  1. 1.Setelah Perubahan
  2. 2.Realisasi Selisih Le bih
2. b.Pengeluaran
  1. 1.Setelah Perubahan
  2. 2.Realisasi Selisih Kurang V Rp. 290.441.139.725,00 Rp. 290.885.683.089,53 Rp. 444.543.364,53 Rp. 124.417.160.189,00 Rp. 55.184.340.000,00 Rp. 69.232.820.189,00 _ ---------~~------------
(5). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Rp. 69.677.363.553,53 dengan rincian sebagai berikut: Neto sejumlah
1. a.Anggaran pembiayaan neto Setelah Perubahan
2. b.Realisasi Selisih Le bih

Pasal 4

Rp. 166.023.979.536,00 Rp. 235.701.343.089,53 Rp. 69.677.363.553,53 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 se bagai berikut :

a.Jumlah Aktiva
b.Jumlah Utang
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp.3.321. 728.558. 719, 16 Rp. 2.383.667.886,80 Rp.3.319.344.890.832,36

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2014 Rp. 284.611.987.513,22
b.Arus Kas dari aktivitas Operasi Rp. 309.015.869.150,07
c.Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset non Keuangan
d.Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan Rp. (276.074.332.206,54) Rp. (54.739.796.636,00) Rp. 0,00 Rp. 275.763.227.732,02
e.Arus Kas dari aktivitas non anggaran
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2014

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Lampiran I. 1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Ringkasan Laporan Realisasi APBD; Ringkasan laporan realisasi angggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi. Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Vl Lampiran I.7 Lampiran I.8 Lampiran I.9 Lampiran I.10 : Lampiran I.11 :
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya. Daftar kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Penjaman Daerah dan Obligasi Daerah Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep. Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 5 Agustus 2015 SEKRETARIS DA SU H KABUPATEN EP Drs. H I OETARTO M.Si Pembin Ut ma Madya 580 18 198107 1 002 Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 5 Agustus 2015 BUP MENEP •• --~ RO KARIM, MSi LEMBARA DA RAH KABUPATEN SUMENEP TAHON 2015 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 206-1/2015 Vll KODE URAIAN REKENING 1 2 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4.2 DANA PERIMBANGAN 4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 4.2.2 Dana Alokasi Umum 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.1 Pendapatan Hibah 4.3.3 Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.3.4 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 4.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.3.6 Bantuan Keuangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Kelompok Masyarakat/ individu LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP JUMLAH ANGGARAN 3 1.606.203.648.654,00 143.671.121.947,00 17.616.525.497,00 17.079.119.550,00 14.264.500.000,00 94.710.976.900,00 1.193.856.290.082,00 145.446.645.082,00 984.839.445.000,00 63.570.200.000,00 268.676.236.625,00 859.840.000,00 45.963.272.625,00 175.635.664.000,00 46.047.460.000,00 170.000.000,00 NOMOR TANGGAL JUMLAH REALISASI 4 1.647.362.227.719,17 162.371.865.154, 17 14.513.053.554,55 15.794.071.399,00 11.907.362.458,91 120.157.377.741,71 1.219.793.909.333,00 171.384.264.333,00 984.839.445.000,00 63.570.200.000,00 265.196.453.232,00 1.098.027.925,00 44.641.376.307,00 173.152.039.000,00 46.305.010.000,00 0,00 LEBIH / (SISA) 5 = 4-3 41.158.579.065, 17 18.700.743.207,17 (3.103.471.942,45) (1.285.048.151,00) (2.357.137.541,09) 25.446.400.841, 71 25.937.619.251,00 25.937.619.251,00 0,00 0,00 (3.479. 783.393,00) 238.187.925,00 (1.321.896.318,00) (2.483.625.000,00) 257.550.000,00 (170.000.000,00) % 6 102,56 113,02 82,38 92,48 83,48 126,87 102, 17 117,83 100,00 100,00 98,70 127,70 97,12 98,59 100,56 0,00 KODE URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH / % REKENING ANGGARAN REALISASI (SISA) 1 2 3 4 5 = 4- 3 6 5 BELANJA DAERAH 1.772.227.628.190,00 1.607.328.844.636,22 (164.898. 783.553, 78) 90,70 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.082.550.852.763,00 1.021.300.512.004,20 (61.250.340. 758,80) 94,34 5.1.1 Belanja Pegawai 895.110.589.919,00 848.364.146.944,20 (46.746.442.974,80) 94,78 5.1.4 Belanja Hibah 93.643.250.000,00 83.214.089.100,00 (10.429.160.900,00) 88,86 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4. 688. 400. 000, 00 3.820.550.000,00 (867.850.000,00) 81,49 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa 85.108.612.844,00 83.979.354.960,00 (1.129.257.884,00) 98,67 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 4. 000. 000. 000, 00 1.922.371.000,00 (2.077.629.000,00) 48,06 5.2 BELANJA LANGSUNG 689.676.775.427,00 586.028.332.632,02 (103.648.442. 794,98) 84,97 5.2.1 Belanja Pegawai 54.060.611.919,00 48.470.492.942,00 (5.590.118.977,00) 89,66 5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 310.844.134.092,00 259.772.481.458,48 (51.071.652.633,52) 83,57 5.2.3 Belanja Modal 324.772.029.416,00 277.785.358.231,54 (46.986.671.184,46) 85,53 SURPLUS / (DEFISIT) (166.023.979.536,00) 40.033.383.082,95 206.057 .362.618,95 (24, 11) ______ _________j KODE URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIH / % REKENING ANGGARAN REALISASI (SISA) 1 2 3 4 5 = 4- 3 6 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 290.441.139. 725,00 290.885.683.089,53 444.543.364,53 100, 15 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 290.441.139.725,00 290.441.139.725,53 0,53 100,00 6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 444.543.364,00 444.543.364,00 100,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 124.417.160.189,00 55.184.340.000,00 (69.232.820.189,00) 44,35 6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 31.884.340.000,00 31.884.340.000,00 0,00 100,00 6.2.2 Penyertaan Modal {lnvestasi) Pemerintah Daerah 92.532.820.189,00 23.300.000.000,00 (69.232.820.189,00) 25,18 PEMBIAYAAN NETTO 166.023.979.536,00 235. 701.343.089,53 69.677 .363.553,53 141,97 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 275. 734. 726.172,48 275. 734. 726.172,48 100,00 :. '. -.,....,,_ NO Uraian Rincian Piutang 1 2 1 Piutang Pajak 2 Piutang Retribusi 3 Piutang Dana Bagi Hasil 4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 5 Piutang Lain-lain JUMLAH LAMPIRAN 1.5 PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Tahun Pengakuan Saldo Awai Piutang Penambahan Piutang Piutang (Rp) (Rp) 3 4 5 2014 793.386.276,00 12.580.890.333,00 2014 56.284.000,00 15.015.000,00 2014 10.549.871.933,33 6.917.027.409,81 2014 193.936.250,00 7.000.000,00 2014 11.860.585.413,21 1.030.460.010,64 23.454.063.872,54 20.550.392.753,45 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP ~~:i:AL \ 1 Tabub2°iu G2015 Pengurangan Piutang Saldo Akhir Piutang (Rp) (Rp) 6 7=4+5-6 881.639.602,58 12.492.637.006,42 18.861.600,00 52.437.400,00 3.085.867 .026,03 14.381.032.317, 11 114.402.924,00 86.533.326,00 0,00 12.891.045.423,85 4.100.771.152,61 39.903.685.473,38 BUPATI SUMENEP Tahun Nama Bentuk Penyertaan NO Penyertaan Badan/Lembaga/Pihak DasarHukum Modal (lnvestasi) Modal Ketiga Penyertaan Daerah 1 2 3 4 5 1 2014 Bank Jalim Cab. Sumenep Perda No. 7 Th. 2012 SAHAM 2 2014 PT. Sumekar Lines Perda No. 7 Th. 2003 PENYERTAAN MODAL 3 2014 BPRS Perda No. 6 Th. 2003 PENYERTAAN MODAL 4 2014 PD. Sumekar Perda No. 15 Th. 2003 PENYERTAAN MODAL 5 2014 PDAM Perda No. 21 Th. 1974 PENYERTAAN MODAL 6 2014 PT. Wira Usaha Sumekar SAHAM BRI, BPRS, BNI, BTN, Bank 7 2014 JATIM Cab. Sumenep dan Perda No. 19 Th. 2013 (DEPOSITO) Cab. Kangean JUMLAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Jumlah Modal yang Jumlah Modal yang Jumlah Penyertaan telah disertakan Penyertaan Modal telah disertakan sampai Modal Daerah sampai dengan awal Tahun ini dengan akhir tahun ini tahun (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 6 7 8 9 = 7 + 8 36.057.107.750,00 36.057.107.750,00 0,00 36.057.107.750,00 15.500.000.000,00 15.500.000.000,00 0,00 15.500.000.000,00 83.300.000.000,00 60.000.000.000,00 23.300.000.000,00 83.300.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00

15.782. 796.883,00 15. 782.796.883,00 0,00 15.782. 796.883,00 7.453.692.348,40 7.453.692.348,40 0,00 7.453.692.348,40 66.535.000.000,00 66.535.000.000,00 0,00 66.535.000.000,00 224.682.596.981,40 201.382.596.981,40 23.300.000.000,00 224.682.596.981,40 LAMPIRAN 1.6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP =~~N=MiG=RAL~~==1Taon 55 AUG 20,s Hasil Penyertaan Jumlah Modal Jumlah Sisa Modal Sisa Modal yang Modal (lnvestasi) (lnvestasi) yang (lnvestasi) yang belum disertakan Daerah Tahun ini diterima kembali disertakan sampai tahun ini dengan tahun ini (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 10 = 6 • 9 11 12 13=9-12 0,00 0,00 0,00 36.057.107.750,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15. 782. 796.883,00 0,00 0,00 0,00 7.453.692.348,40 0,00 0,00 0,00 66.535.000.000,00 0,00 0,00 0,00 224.682.596.981,40 BUP~ENEP •·r Dr. KH. A. BUS O KARIM, M.Si NO 1 I 1.1 II 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 II. 7 11.8 11.9 11.10 Ill 111.1 111.2 LAMPIRAN 1.7 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 1 Tahun 2015 -'-'-'-TAN'-'-=G-=-cGA=--L_....,_: 0 5 AUG 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Uraian Saldo Awai Penambahan Pengurangan Saldo Akhir (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6=3+4-5 Tanah 288.666.234.922,00 19.927.605.233,00 0,00 308.593.840.155,00 Tanah 288.666.234.922,00 19.927.605.233,00 0,00 308.593.840.155,00 Peralatan dan Mesin 267.279.246.700,25 39.867.599.012,00 2.283.795.163,00 304.863.050.549,25 Alat-alat Berat 28.823.431.501,00 2.482.243.805,00 0,00 31.305.675.306,00 Alat-alat Angkutan 64.979.714.413,00 11.774.684.308,00 535.327.000,00 76.219.071.721,00 Alat Bengkel 6.713.562.600,00 907.662.500,00 24.177.500,00 7.597.047.600,00 Alat Pertanian dan Petemakan 7.279.519.650,00 242.399.000,00 3.750.000,00 7.518.168.650,00 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 93.322.211.487,75 14.500.693. 710,00 1.444.824.663,00 106.378.080.534, 75 Alat Studio dan Alat Komunikasi 12.208.767.752,00 1.132.814.390,00 275.346.000,00 13.066.236.142,00 Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 0,00 Alat-alat Kedokteran 23.311.954.201,50 4-.791.837.849,00 0,00 28.103. 792.050,50 Alat Laboratorium 30.450.555.095,00 4.025.063.450,00 0,00 34.475.618.545,00 Alat Keamanan 189.530.000,00 10.200.000,00 370.000,00 199.360.000,00 Gedung dan Bangunan 553.705.211.288,02 64.314.253.887,52 965.800 .849,83 617.053.664.325,71 Bangunan Gedung 542.629.980.4 78,32 56.939.442.287,52 965.800.849,83 598.603.621.916,01 Bangunan Monumen 11.075.230.809,70 7.374.811.600,00 0,00 18.450.042.409, 70 --- -- _J NO Uraian Saldo Awai Penambahan Pengurangan Saldo Akhir (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4-5 IV Jalan, lrigasi, dan Jaringan 1.325.612.142.426,91 156.080.815.030,40 11.238.636.920,00 1.470.454.320.537,31 IV.1 Jalan dan Jembatan 1.032.923.554.301, 13 100.206.677.610,40 9.477.277.520,00 1.123.652.954.391,53 IV.2 Bangunan Air (lrigasi) 198.365.053.458,29 22.628.968.420,00 5.592.000,00 220.988.429.878,29 IV.3 lnstalasi 17. 741.919.509,00 8.821.752.000,00 0,00 26.563.671.509,00 IV.4 Jaringan 76.581.615.158,49 24.423.417 .000,00 1.755.767.400,00 99.249.264.758,49 V Aset Tetap Lainnya 29.841.358.418,80 2.933.403.525, 00 1.776.339.800,00 30.998.422.143,80 V.1 Buku dan Perpustakaan 26.536.289. 746,00 2.854. 707 .525,00 2.494.800,00 29.388.502.471,00 V.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 540.826.450,00 7.000.000,00 15.000,00 547.811.450,00 V.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 994.312.222,80 71.696.000,00 3.900.000,00 1.062.108.222,80 V.4 Lainnya 1. 769.930.000,00 0,00 1.769.930.000,00 0,00 VI Konstruksi dalam Pengerjaan 11.196.510.214,00 3.743.667.450,00 5.402.026.975,00 9.538.150.689,00 Vl.1 Konstruksi dalam Pengerjaan 11.196.510.214,00 3.743.667.450,00 5.402.026.975,00 9.538.150.689,00 VII Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 Vll.1 Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH 2.476.300. 703.969,98 286.867 .344.137,92 21.666.599. 707,83 2. 741.501.448.400,07 Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si NO 1 1 2 3 4 5 6 7 LAMPIRAN 1.8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 1 Ta1Jktn,.201~UG Z015 TANGGAL : U:) A PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2014 Uraian Aset Lainnya SaldoAwal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6=3+4-5 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuntutan Perbendaharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuntutan Ganti Rugi 62.530.000,00 0,00 10.000.000,00 52.530.000,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 14.230.429.653,00 0,00 0,00 14.230.429.653,00 Aset Tak Berwujud 14.904.506.600,00 2.223.039.000,00 0,00 17.127.545.600,00 Aset Lain-Lain 8.763.486.103,00 0,00 172.873.500,00 8.590.612.603,00 Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (62.530.000,00) 0,00 (10.000.000,00) (52.530.000,00) JUMLAH 37.898.422.356,00 2.223.039.000,00 172.873.500,00 39.948.587.856,00 Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si 1 LAMPIRAN 1.9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2014 JUMLAH REALISASI KODE REKENING TAHUN N• 2, TAHUN N -1, TAHUN N REALISASI REALISASI TAHUN REALISASI TAHUN N-2 N-1 TAHUN N 2 3 4 5 NOMOR TANGGAL JUMLAH AKUMULASI REALISASI s.d AKHIR TAHUN N 6=3+4+5 BUP~ENEP -~ Dr. KH. A. BUS RO KARIM, M.Si JUMLAHYANG DIANGGARKAN DALAMAPBD TAHUN BERIKUTNYA 7 NO Tujuan Pembentukan Dana DasarHukum Pembentukan Dana Cadangan Cadangan 1 2 3 1 Pilkada Tahun 2015 Perda No. 03 Tahun 2010 2 Pengadaan Kapal Motor Perda Penumpang 2016 No. 02 Tahun 2014 JUMLAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Jumlah Dana Cadangan SaldoAwal Transfer dari Kas yang direncanakan Daerah (Rp) (Rp) (Rp) 4 5 6 20.000.000.000,00 16.000.000.000,00 4.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 27 .844.340.000,00 51.000.000.000,00 16.000.000.000,00 31.844.340.000,00 LAMPIRAN 1.10 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP ~f:i:AL == 1Ta055 AUG 201~ Transfer ke Kas Saldo Akhir Sisa Dana yang belum Daerah dicadangkan (Rp) (Rp) (Rp) 7 8 9 20.000.000.000,00 0,00 27.844.340.000,00 3.155.660.000,00 47.844.340.000,00 3.155.660.000,00 BUP~ENEP • ·r Dr. KH. A. BU YRO KARIM, M.Si NO Sumber Pinjaman Daerah DasarHukum Tanggal/TahunPerjanjian Pinjaman/Obligasi Pinjaman/Obligasi 1 2 3 4 JUMLAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi Jangka Waktu Persentase Sunga (RpNalas) Pinjaman (Tahun) Pinjaman % 5 6 7 LAMPIRAN 1.11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 1Tahun 2015 TANGGAL = 0 5 AUG 201~ Jumlah Realisasi Pembayaran Jumlah Sisa Pembayaran Tahun lni Tujuan Penggunaan Pinjaman Pokok Pinjaman Bunga(Rp) Pokok Pinjaman Bunga(Rp) Daerah (Rp) Daerah 8 9 10 11 12 BUPAnENEP ~ Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…