DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan kekayaan desa maka pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oaerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik t Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan Menetapkan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2.Bupati adalah Bupati Sumenep.
3.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumenep.
4.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 1
7.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
10.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
(2)BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3)BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ a tau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.Meningkatkan perekoriomian Desa;
b.Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaaat untuk kesejahteraan Desa;
c.Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.Membuka lapangan kerja;
g.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. f

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
(2)Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan mempertimbangkan:
1. a.atas inisiatif pemerintah desa dan/ a tau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
(4)Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentangPerseroan Terbatas; dan
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 8

(1)Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
(2)Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
1. a.penasihat;
2. b.pelaksana operasional; dan
3. c.pengawas
(3)Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimaa dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama yang digunakan di daerah dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 9

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
(2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. b.melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 10

(1)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2)Pelaksana Operasional terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. i
(3)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/ a tau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
(4)Pelaksana Operasional se bagaimana · dimaksud pada ayat ( 1) berwenang:
1. a.membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
2. b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
3. c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…