DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah · dan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bertujuan: a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat; b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat; c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; e. meningkatkan kernampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
b.bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial membutuhkan pelayanan sosial untuk memulihkan fungsi sosialnya untuk mencapai kemandirian dan menjaga kelangsungan hidupnya;
c.bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); i 7 y \. 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4430);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 1
17.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor4768);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23.Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 ten tang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
24.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
25.Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
26.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalagunaan Napza (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
27.Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN 1 Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan dan Kecamatan.
6.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7.Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
8.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10.Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11.Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang mengalami hambatan sosial, moral dan. material, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan melaksanakan fungsi sosialnya.
15.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik faktor manusia, sosial, budaya, infrastruktur maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya PMKS dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
16.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.
17.Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18.Profesi Pekerjaan Sosial adalah aktiviatas secara profesional untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan menggunakan terori tingkah laku manusia dan sistem sosial. i T
19.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
20.Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional unntuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya agar berfungsi sosial dalam masyarakat.
21.Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bertujuan:

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
c.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f.meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesional; dan
j.berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
1. a.perorangan;
2. b.keluarga; •J
3. c.kelompok; dan/ atau
4. d.masyarakat
(2)Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kemiskinan;
2. b.keterlantaran;
3. c.kecacatan;
4. d.keterpencilan
5. e.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana alam;
7. g.korban bencana sosial; dan/ atau
8. h.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kreteria kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana alam, korban bencana sosial dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagai sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:

a.perencanaan;
b.pelayanan kesejahteraan sosial;
c.penanganan fakir miskin;
d.tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
e.sumberdaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
f.peranserta masyarakat;
g.lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
h.pendaftaran dan perizinan;
i.sistem informasi.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
(2)Rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. BABV PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
(3)Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah kesejahteraan sosial, meliputi:
1. a.kemiskinan;
2. b.keterlantaran;
3. c.kecacatan; 1
4. d.keterpencilan;
5. e.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana alam;
7. g.korban bencana sosial; dan/ atau
8. h.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
(4)Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
1. a.perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. b.penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
3. c.penyediaan dan/ atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
4. d.pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. e.fasilitasi partisipasi masyarakat dan/ atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(5)Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
1. a.rehabilitasi sosial;
2. b.jaminan sosial;
3. c.pemberdayaan sosial; dan
4. d.perlindungan sosial.

BAB VI

TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 9

(1)Tanggung jawab, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
1. a.mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalamAPBD;
2. b.melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya termasuk tugas pembantuan;
3. c.memberikan bantuan sosial dan bantuan hibah kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
4. d.memelihara taman makam pahlawan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
5. e.monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2)Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial, meliputi:
1. a.penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
2. b.koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
3. c.pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;
4. d.pemeliharaan taman makam pahlawan dan pelestarian nilai kepahlawan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

BAB VII

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 10

(1)Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, .motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
(3)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
1. a.motivasi dan diagnosis psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. d.bimbingan mental spiritual;
5. e.bimbingan fisik;
6. f.bimbingan sosial dan konseling psikosial;
7. g.pelayanan aksesibilitas;
8. h.bantuan dan asistensi sosial;
  1. 1.bimbingan resosialisasi;
9. j.bimbingan lanjut; dan/atau
10. k.rujukan.
(4)Pelayanan sosial dalam bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.pendekatan awal;
2. b.pengungkapan dan pemahaman masalah;
3. c.penyusunan rencana pemecahan masalah;
4. d.pemecahan masalah;
5. e.resosialisasi;
6. f.terminasi; dan
7. g.bimbingan lanjut.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk rehabiltasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945