DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan aggota DPRD Kab Sumenep. Pimpinan dan Anggota DPRD berhak meperoleh penghasilan yang terdiri atas a. Uang representasi b. tunjangan keluarga; c. tunjangan bersa d. uang paket e. tunjangan jabatan f. tunjangan alat kelengkapan g. tunjangan alat kelengkapan lain h. tunjangan komunikasi intensif i. tunjangan reses Peraturan ini berisi ketentuan umum; kemampuan keuangan daerah; penghasilan pimpinan dan anggota DPRD; tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; Uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD; belanja penunjang kegiatan DPRD; Kelompok pakar dan tim ahli alat kelengkapan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; kEtentuan lain-lain; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun '<2©Q&: tentang Pengelolaan Keuangan Daenih (Le:inpc;!-t:~i;l• Negara Republik Indonesia Tahun 20Q~ Nprrfo~; 1:14:qr Tambahan Lembaran Negara RepuIHi.k:,:1:ntl~h~~ia Nomor 4578); '.itHi ht, ~j});\1t::!\::;1,:: Peraturan Pemerintah Nomor 18 ,·:wan:dHri:2017 'l'· '·: ··: ,; :> ·':• :· ·: :": tentang Hak Keuangan dan Administ'~)1;tff)•~jrn,p}p.~n dan Anggota Dewan Perwakilan R~kyciti1J~c1.ecrah (Lembaran Negara Republik IndonesiaJttaμμn: 2qtl'7 Nomor 106); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta.huh; 2017 ten tang Pembinaan dan Penga~aJan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 1 • •• , • Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2()1\3.· tentan~ Jaminan Kesehatan ((Lembaran Negara. ~epubJik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebag~irnatija;t~la;h, diubah beberapa kali terakhir derrgfi:?i tP~nlitura~ Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentai;ig,'P~ruba{iap Kedua atas Peraturan Presiden Nom:br ,i 1'2 :TahJ.!nJ .- ·_.;,, ,·:· ,, ! ·: .... 2013 ten tang Jaminan Kesehatan (Ler,fp~l!~lJ:;JN\:~gata Republik Indonesia Tahun 2016 Nomot; 4~ti'. ;; ·· ;: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor. +/~ ta01u}1, 2006 tentang Pedoman Pengelolaan/ Ke.~angi11: Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ki:l:J\i; terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam· Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor , ;1,3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); . .. ' Peraturan Menteri Dalam Negeri Norrtor 80 Ta~μn 2015 tentang Pembentukan Produk Huku:tri paera]j, (Berita Negara Republik Indonesia Tahqp :_:2ot$: Nomor 2036); . , ,· 1 .•i: . , ·. ,,}! Peraturan Menteri Dalam Negeri No11JO'f;: ,~2l Tctfrqg 2017 ten tang Pengelompokan _1,K¢11;1arnpilaμ Keuangan Daerah serta Pelak~'an~?,h i' \ dcj.μ Pertanggungjawaban Pelaksanaan Ope:("asitlri.al. . . i ,, ' ••• ' Dengan Persetujuan Bersama .. ·.. ·.. ,:, ·. 'i DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB_U~~;l'E~ SUMENEP . dan BUPATI SUMENEP fl r ',( i;: MEMUTUSKAN: :i: ,:(!(;1rf:i 1 i!t :}, PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KElf(\~~~~lli:'.J;>A:N ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANG~Q,~~j!\:)~t!4,~ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH :'!/i~~P,:f.>,A,?,i~~: sUMENEP. . 1 ,;l)/i/i'i{i::"l!iri: I il ' '

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud{:len~a.n/, · '/}

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah' Dae:r'ah 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kabupaten Sumenep; Bupati adalah Bupati Sumenep; . . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selarijutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilanl '. raeyat i'. .;! ,,,,:, '•1: ',: daerah yang berkedudukan sebagai ;yi,:urtsub penyelenggara pemerintahan daerah; ·,,.': ": \: /:: )··, '; •·.'.i 1 Pimpinan DPRD adalah pejabat da'.e',fcjl~::;: ''iya~'!s memegang jabatan Ketua dan Wakil'JKeJ:U.8: '.PP~i!}, sesuai dengan ketentuan peraturari 1 , pe4\;tn¢~qg-: undangan ·, Ii · • · ; . : , , i ;1, I! .. ·:: I;:· Anggota DPRD adalah pejabat daerar,i. >yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai 1 del'.lgan ketentuan peraturan perundang-undangan; . : · ,,· Peraturan Bupati, yang selanjutnya d,isebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sumenep; . .·• .• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1 yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda; : · Dang representasi adalah uang yang diberil,{an set1ap bulan kepada Pimpinan dan Anggota " DPRD sehubungan dengan kedudukannya : , sepcigai Pimpinan dan Anggota DPRD; Uang paket adalah uang yang diberikan setiE:1-A ou1an kepada Pimpinan dan Anggota DPBD dal'am menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas; .. . Tunjangan jabatan adalah uang yang dipedl<an se~ii:tp bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karen.a kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, d?;h Anggota D PRD; . Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangah yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukanny'a seba,gai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota: Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, $1;1.dp;h Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pemq,erituk~r,J. Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain. yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurn1:'l; . . . , , Tunjangan alat kelengkapan lain adalah t\h.;ij:ilf).g~9 yang diberikan kepada Pimpinan dan Ar;iggati iPf>$p .. sehubungan dengan kedudukannya sebagc;lf:}f~tua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota da,lam. R~'hiti~ khusus yang tidak bersifat tetap yang diperluka.h dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk tnembaha.s hqtl bersifat tertentu dan khusus; I I Ii11: i~H )'.1. 4\,,1.,. -~it!! . : 1 :: ~ • ~ il ' .::! }i ;;: '.;i'l , 11,
13.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disdo.iit TKI adalah uang yang diberikan kep~da 'Pirhpi':niip: dan Anggota DPRD setiap bulan dalam., ra11.gk~ mendorong peningkatan kinerja Pirripinan Y '.d~P; " : '·;: Anggota D PRD; · · · ·· ·
14.Tunjangan reses adalah tunjangan yang bedk1;1.rt kepada Pimpinan DPRD dan Anggota ;'bPRD, setiap melakukan reses; : 1 : :: 1 1: 1 ) I I
15.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjar:igan .·Y'.apig diberikan kepada Pimpinan dan Ang&,g#~! ,tr>'m~l:? berupa jaminan kesehatan, jemini,,p:;i l:',iik;~¢ela~t~~ · kerja, jaminan kematian, pakaian din~.''·,s;, 1 '~~.:.·.·.::a.:td:kii;t.;~ ' t' '•. I, I '. '°:'il1·1\ I rumah negara dan perlengkapannya, 'ker;r.q~rac,tn:''.! :iF dinas jabatan bagi pimpinan DPRD; ·belabja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, ·dan t:urij9-rigan transportasi bagi Anggota DPRD; · • · ..,·.·, · ····•
16.Uang jasa pengabdian adalah uang yang dib~rikah,: kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang rrieninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnya setdap. yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat; '
17.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selinjutnya disebut Dana Operasional adalah dana, ya,..n.g disediakan Pimpinan DPRD setiap bulanJ, uhtuk menunjang kegiatan operasional yaqg, berk~ilii dengan dengan representasi, pelaya:na.n,, : , ,tta,~ kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaari tugas Pimpinan DPRD sehari-hari; . , ' 1 ·::)
18.Anggaraan Pendapatan dan Bela,nja •'., Da:e,rah) selanjutnya disebut APBD adalah Anggd:r;~ll- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate~ Sumenep.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

i I

(1)Kemampuan keuangan daerah selanjutnya ditentukan:. berdasarkan hasil perhitungan atas, 1 • besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan: belar1j~ aparatur sipil negara. 1, . , ,: 1 • , ; , : :[
(2)Pendapatan umum daerah sebagaim{3.na djIT1a~~¥¢ pada ayat ( 1) terdiri atas pendapatqn, ash da¢tali · di tarn bah dana bagi hasil dan dana alokasi Uffi-\1.'.m,:i' \. ) 1
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud.,pad;:t' ayat 1 t~:1 terdiri atas belanja gaji dan tunjangan :s¢rtim1mb,apja!l' penghasilan pegawai aparatur sipil negara. ·' : :, Ii,',::: ( 1)

Pasal 3

• ! i '1! ,·•.· ' ! i. ,·· '. j( l:~ Kemampuan keuangan daerah sebagai11;1ana dimak~u4:· dalam Pasal 2 ayat ( 1) terdiri atas tiga kelomp0kj . . , I ,' , • ' ,. ti: 01 '. ~ :!::; .. ~ yaitu:

a.tinggi
b.sedang
c.rendah . i: I' . ' . i

(2)Penghitungan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(4)Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas :

a.Uang representasi;
b.Tunjangan keluarga;
c.Tunjangan beras;
d.Uang paket;
e.Tunjangan jabatan;
f.Tunjangan alat kelengkapan;dan
g.Tunjangan alat kelengkapan lain;
h.Tunjangan komunikasi intensif;
1. 1.Tunjangan reses.

Pasal 5

( 1) Pajak penghasilan atas penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBD.

(2)Pajak penghasilan atas penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.

Pasal 6

( 1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. i .I
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD · sebisar sod/4 (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD. ; ;,:
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar; 75% (tujttli puluh lima persen) dari uang representasi ketu'21- DPRD.

Pasal 7

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan · i' bdra~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruLb <;!,a.ii huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpirian Giah : '! I:.: Anggota D PRD. . . , 1 • , . ·: ! 1 ' 1 •
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan: l;l~:r~~ ,hagj Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sahia dengari tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi:pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan · ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal.4 huruf tj. diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggoti:t DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari u~ng representasi yang bersangkutan.

Pasal 9

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dar{ Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh limq. persen) dari uang representasi yang bersangkutan. lj: t 1 i !

(1)Tunjangan c1lat kelengkapan dan tunjangan a 1 lat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pa~al' 4 huruf f dan huruf g diberikan setiap buH}n kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang· duduk dal~m badan musyawarah, komisi, badan anggara:q., badan. pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunja~gan 1Lat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuai;i, ,unt-0:k jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseri};
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);·
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen);dan,
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen). i · 1 · J ; dari tunjangan jabatan ketua DPRD. , ; ·'
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain :sebl3'.gaiman:i,i, dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diberik~1p) selc1-111Gi alat kelengkapan lain terbentuk dan rriel~klsanakati tugas. ': h !

Pasal 11

! ; i, ,! '

(1)TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huru,f h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota. • 1 :
(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dafam Pisal 4 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. ·
(3)TKI dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai derigan kemampuan keuangan daerah. , .•: ,, '
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana,~imak~U:d pada ayat (3) ditentukan berdasarkaq: · h4:lsil perhitungan atas besaran pendapatan ',.urnurn daefah dikurangi dengan belanja pegawai aparatuf sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga)' kelomp6k yaitu, tinggi, sedang dan rendah. · · ..
(5)Pemberian TKI dan Tunjangan Reses sebagaiman~ dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengflμ ketentuan, untuk kelompok kemampU:an keuangl:i.n daerah: !
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali. dari uang representasi ketua DPRD. . , . ·: 1 ,:,
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pehgelo,mpoklin. ··1.: ',. . ·J, I kemampuan keuangan daerah sebagai~ana,'~imaksuq pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bu.Ji>a:ti'.'; ''i

Pasal 12

f .'

(1)Setiap kali melakukan reses, Pimpinan dan Anggdta DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dengkn : : '11 '1 mempertimbangkan kemampuan keuall!gan daerah'. 11 , : 'I ,. I i
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (;1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD set~ap melaksanakan reses. , · •··. •.• .• ·
(3)Pemberian Tunjangan reses sebagaima:na dinii3.k~tid · pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis !rμutariclis dengan pemberian TKI. '
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai TtihJ~rig~ri}:'r~s~s sebagaimana dimaksud pada ayat (lt diati:it.(da:fattn Peraturan Bupati. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN< 1 '/1 ! ,· DAN ANGGOTA DPRD

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…