DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN, KEPERANSERTAAN, RUANG LINGKUP , PENYELENGGARAAN, KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI, PERAN MASYARAKAT

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Rep:Ublik:: Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama: - dalam segala aspek kehidupan, serta .· rrie¥1iliki: potensi dan kemampuan yang dapat dikembarigkan · · , , untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarg~ dan masyarakat; < I ,'.
b.bahwa sistem pelayanan untuk peningkatkn .· kesejahteraan yang ada bagi kaum Lansia dirasakan' kurang memadai baik secara kuantitatif maμpun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah , tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. ""'7 r•r;.--. ~--·J a~ ... ,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar• ,_/i~gg;; Republik Indonesia Tahun 1945; · ji,:[
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950" :t.entqμg Pembentukan Daerah-Daerah KabupateIJ. _, ;pal~:rn Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor>: J--2-1 Tambahan Lembaran Negara Republik lndone~i~ Nomor 9); . •·cc t ··.:T
3.· Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor ·: l 90i Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi-?, Nomor 3796) ; ·· --· ,,.
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RepubFls: Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambah?-n I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 1~. ..:~ ; j~!;i . i .•irr.1' , I f ...\f\,. ·\_:\ .·; .' /. }; :·.: ,'J}}l.:
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 .tentarjg;:: · ; . : ·; .'i, ~. ',·-~: -;/ ::!- Ketenagakerj aan (Lem baran Negara :~.e!P:U bh.1-4 H:; Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambal1~ri);;: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo~)f'.279)}7:.fr)
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 J;nt~rfg\\ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ;R~p'.u15ftf{;. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tkhlba.ritrCJ Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimarii' :teiaH ii diubah Kedua kali dengan Undang-Undang.NOrhqr 9 '; • Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua.·•. · Atas· Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarig Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, ;tentc1ng Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara •:R~pub.li½ <: Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tafl}pah~n :: Lembaran Negara Nomor 5063); r: ~hr, , -,~:'.:·, / ,
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,: •~~nt?i:ig ·· Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indc::>nesja Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lerr1pafa.11 Negara Republik Indonesia Nomor 5063); :, :_. '. _ a:
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :'.tentang · Pembentukan Peraturan Perundang-unda;ngan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik ·. Indonesia Nomor 5234); · : :
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun , 2004 ten tang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia .(Lembaran ,Nega~a, . Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnr,. · 14:4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451); er.:: >:·.:· .
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Perig1:l\va~.i~ : Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Le_m_bar1;t_μ' Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nom_or:: l§Q-1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia • ' ,. Nomor 4593); i~·::, ':·;J·,_,,,
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014: ;t~ntaμg · Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201) ten tang Pembentukan Peraturan Perundang, undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); :· : , :;:~<
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 :Tah.llp 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum D~~ra,h;,t
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomon./5•.. • - , I .t Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut ~sia.; ~;. ; 1 t: ·; - : ; J - ,._,> Dengan Persetujuan Bersama - :3 _, j · •i ::).h: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN~ SUMENEP - '.- : : : r1r dan BUPATI SUMENEP, ~ . l - t;.• . ., . . .: ; I, :· :· :: .! : ·,: :::; :;: -:- , ... ; MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAH~ERAAN :/ LANJUT USIA. ..· ·_, ..

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

:::~: r:;ir;g T\P•:~lJ~~t'' ·•· . : . ; : .•. :l :: ] ::' • , I • Ii,,", Peningkatan Kesejahteraan Lansia diselenggar:aka,n berdasarkan azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbang~nr · serta keserasian dalam berkehidupa~ ;; . Y~fl:.g berperikemanusiaan yang adil dan beradab. : . : '.: ~ 2 :;,,. :. :( .: ::J1t:::~ ;. ,,: , · , l ,;1 ° i . . ··: _1;.t,.t''._,l•:. ·,· .:t:yr.• L:: .. ( : !!'ij{ . /·, -~-; ( .. t .:::. i ;}; : ~~r . . .·. ~~ . 1 Pasal 3 .~tSiil! lil~l.• Peningkatan Kesej ah teraan Lansia didasarit~tt{H\p~ti~'i;/ prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, J?,~R~~iJiV~~it:'.' b d .. d k b ::;:;t;r1n_\Z:-:i _:--;~}>·:;~~i\':'r , pengem angan 1n an emarta atan. ::;:,,~J\itfr::::Jtt\N:Ji< Pasal 4 ,j~i;,Jjl[l]~J~i!t Peningkatan Kesejahteraan Lansia ditujuka:n::;.:-unfuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa'.prqduktff, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri' kepada 1 Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai •budaya · dan kekerabatan bangsa Indonesia. .: ; : : ·: · ,i :(/'. i r, :.: :;· '.,'.j ,' , 1 ::; :.' l :-;·. ~- .,11 .. ::',;i.,' :f.' ,t::.

BAB III

KEPERANSERTAAN .. 1;::

Pasal 5

.?~~,:~~J{\i;.'.X~}[{J Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang s~hfa · \. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 1 ' clan ' 1 • bernegara serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuha.h · Yang Maha Esa. · · Pasal 6 .... ,..,. ,.. . ~~-. . . , ·•,'.J. .. , Setiap Lansia dapat berperanserta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penurus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

' '{ ):-· Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada::frl::i

a.Lansia, atau kelompok Lansia, yang berjasa, dat~m . upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dal):1.:~:-.·
b.Perorangan, kelompok, keluarga organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya

(1)peningkatan kesejahteraan lansia. · · ·

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:

a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan kesempatan kerja; ••• , .· -:- ! '
d.pelayanan pendidikan dan pelatihan; •·.'::i::i ·
e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dal8:m, penggunaan fasilitas, sarana, dan prasai:-~,n~ · umum;
f.pemberian kemudahan dalam bantuan hukum;
g.bantuan sosial; dan ~. ~ :. .. 1·; ':.; !. .r:.: ·~,;~ .,,~ . ' '·.:~ ..
h.perlindungan sosial.

(2)Peningkatan Kesejahteraan Lansia se~agaim~tf~l dimaksud pada ayat (1) dilaksankan oleh dan m'ehjac:ti\: tanggungjawab bersama Pemerintah Daerap, k~iuatg~_:' dan masyarakat sesuai dengan kewena'.ri'gaiL. dari i' ;';:-:.-::,. j,1••·•.'· BAB V _g~f~: PENYELENGGARAAN Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritt1altJ!(! ::: 1 ::

Pasal 9

' . ':H, h; ~' nr1 • : ' I

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual . b_agi · Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8taY~JiH-l huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal:::ra~a keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang :)\{ah~ Esa. 'r ,. . ::; I ••
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan: melalui peningkatan kagiatan • keagarriaan ·· sesuai : · dengan agama dan keyakinannya masing-masigg, • meliputi: · :;_ . • I . ,: ': .
1. a.bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan ·, <: · : ·.:
2. b.penyediaan aksesibilitas pada tempa,t;_t_empat , peribadatan. : \ \i : \ ,..

Pasal 10

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan UIJt_μ~ memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 1_dgn kemampuan Lansia agar kondisi fisik mental, · :d~U sosialnya dapat berfungsi secara wajar. •.· ~l:\;::, ·
(2)Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui .: \ .i · ·.
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan infqrrp~~'! kesehatan (promosi kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan meci1a • irformasi lain; . ,
2. b.upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas. pada bi dang pelayanan geriatric/ geron tologik ditingkat Puskemas sampai Rumah Sakit; · t :•. ,, ' . ' ~;;: :,iTr:a . :·_;',:~ .--- ~ ~'.t:! ~\ i ;~· .. :i-:'.J:·::-.i '·,:·. '... ·:·. , ... 1·::- : : ! ,,,1. I ; :~.:i ': \ ,: ..· :mm,. ,; .:- ; :,·<>! !.. ;_;· '.;' C. pengembangan lembaga perawatan Larisia: yang menderita penyakit kronis dan/ atau iP~!1Y8.-~ft terminal, dalam bentuk Panitia Medik · Lansia; serta peningkatan sumberdaya :rriinu'.ii~ . ' kesehatan geriatric· . : \L · {:'.:{: ,••·
3. d.pengembangan '~os Pe1ayanan,\J'. : U~i::B~~~ji '. (POSYANDU) L_ansia dan . Puskesr:}t}~J~[~>:i~~1j:VJ}lU Lansia serta poh dan rawat map Lan$t@f9!J~μm:~b.'::lifr .. Sakit. .{f};'~!ff3:iill*i ;t:['t/i\:i:~t:'
(3)Untuk mendapatkan pelayanan kes~giif~p;}~iJJ~gf;f\Jj,i: • ,,,.,. ' : ,,;-~- ·;·:·,.__ .~:'1," - •'.·>l ., .. i,~. ·., •. Lansia yang tidak mampu, diberikan''i!kehngafrait'r. ,.. biaya sesuai dengan ketentuan /f i'. b.e'raH.it~n.\UU,: • ~ •• I, •· ''/., } . ' • ', ' '., I '' perundang-undangan yang berlaku. ,: ;, : ;_::; '/;:: ;\j ·•;;l; . /:1/i' '.-1, 1·1 Bagian Ketiga . . :, :•,:, It. Pelayanan Kesempatan Kerja ->:,·y'.:.z~ -)~?~r .· . ': .. ;:.,: ·r~.: ·:·.x: · ;:,

Pasal 11

.. ·1 1.1;:;:,1

(1)Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimakslid dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memp~,r.i . , . peluang bagi Lansia 'potensi~l:-1 •. : μ_ntlJk · , mendayagunakan pengetahuan, · ·;·. ,Jtec1,]Jlia:th. _,. k~~8:~puan, keterampilan, dan pengalaμ:ian /~1·g ;' '; d1m1hkmya. , ,.. " ,. •··--, ,· ., -"·" ::;,-: ··· .. : •• _l, ...•. · . ... ,'. ::_-,-1
(2)Pelayanan kesempatan kerja sebagaimanEf.-qitn~Jq,_μq · pada ayat ( 1) dilaksanakan pada sektor form.al,;tja.n · non formal, melalui perseorangan, . kelompok/ organisasi, a tau lembaga baik Pemerintah ·· Daerah maupun masyarakat.

Pasal 12

: ; --. ,: ·.... ',; :_·. '. ·:. _; ;:1 .. Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor form.i:tl · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat:,1:.fl), dilaksanakan melalui ke bij akan pem berian -kesem:pat~.q kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerja9:q::

Pasal 13

. ··~. '.t.:' ·· {1 'Li ·,:t ;--( · :~ :~_· t.. :t; 1.rt --·•c-:f.

(1)Dunia usaha memberikan kesempatan yang s~It:i~~~ luasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi • pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai' dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
(2)Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor: ·
1. a.kondisi fisik; : .-1·· :·:: -:::1,:J
2. b.keterampilan dan/ atau keahlian; :, , . · /!;, .
3. c.pendidikan; I :; ·, · · : , ,li'i/1 ': :f :i-:'.:
4. d.formasi yang tersedia; /))
5. e.bidang usaha. .t\~'.f:ti . Paragraf 2 Sektor Non Formal

Pasal 14

(1)Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor. r19ti,~f6rrr.i$'.Ii ' sebagaimana dimaksud dalam Pasal .11 UlayJ{t'\(~) ;\ ': dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkah'ikiiin ;· usaha bagi Lansia potensial yang mempuny~.i , keterampilan dan/atau keahlian untuk m~lakukEm • usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersam~;: : : ..
(2)Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimakstj,d i, ;, 1 pad~ ay-:1t (1) dilaksanak~n melalui .= >Lil\ <rn':; j
1. a.b1mbmgan dan pelatihan mertaJemen usapa .yc3.,μg ! ii sehat; dan · : \\': '. ){i. ): j;
2. b.pemberian kemudahan dalam pelayan1q;.;'SilJP, 2 ))· mengakses pada lembaga-lembaga keua~ga,il/biikf{:; • perbankan dan/atau koperasi untuk menarribah/ ': modal usaha. . , .. ; ;.',"•I•: ;· .

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…