DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN'RUANG LINGKUP , JENIS TERMINAL, TERMINAL, PEMBANGUNAN TERMINAL, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAD PENYELENGGARA TERMINAL, PENYELENGGARA TERMINAL , PENGGUNAAN KIOS TERMINAL , TATA TERTIB TERMINAL, RETRIBUSI TERMINAL, PENYIDIKAN , SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PIDANA

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas jasa transportasi karena cepatnya mobilitas penduduk, maka perlu mengoptimalkan fungsi terminal yang merupakan satu wujud simpul jaringan transportasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan / a tau perpindahan barang ditempat tertentu perlu diselenggarakan Terminal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Terminal.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lemaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 1
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 2 ----- -----------------
18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.30 Tahun 2002;
19.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
21.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan Menetapkan BUPATISUMENEP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2.Bupati adalah Bupati Sumenep;
3.Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
4.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep;
5.Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dinas;
6.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
7.Terminal Penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau an.tar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
8.Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/ atau an.tar moda transportasi;
9.Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
10.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
11.Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; 3
12.Angkutan Perclesaan aclalah angkutan clari satu tempat ke tempat lain clalam satu claerah Kabupaten yang ticlak termasuk clalam trayek kota yang beracla pacla wilayah ibukota Kabupaten clengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat clalam trayek;
13.Jalur Pemberangkatan Kenclaraan Umum aclalah pelataran di clalam terminal penumpang yang disediakan bagi kenclaraan umum untuk menaikkan penum pang;
14.Jalur Keclatangan Kenclaraan Umum aclalah pelataran di clalam terminal penumpang yang disediakan bagi kenclaraan umum untuk menurunkan penumpang;
15.Tempat Tunggu Penumpang aclalah bangunan berupa ruang tunggu di clalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan;
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun clan mengolah data, keterangan, clan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban clan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Unclang untuk melakukan penyidikan;
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang clan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
19.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang clilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN'RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai upaya penataan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan clan menaikkan penumpang dan/atau barang, perpindahan intra dan/ atau an tar moda transportasi serta mengatur kedatangan clan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan terminal;
b.terwujuclnya sistem Penyelenggaraan terminal yang layak sesuai clengan asas- asas umum pemerintahan clan korporasi yang baik;
c.terpenuhinya Penyelenggaraan terminal sesuai dengan peraturan perunclang- unclangan; dan
d.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal. 4

Pasal 4

Penyelenggaraan terminal berasaskan:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
i.ketepatan waktu; dan
j.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan terminal meliputi kewenangan, pembangunan, serta tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan terminal.

BAB III

JENIS TERMINAL

Pasal 6

Terminal dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

a.terminal penumpang;
b.terminal barang.

BAB IV

TERMINAL

Pasal 7

(1)Wilayah kewenangan terminal penumpang dan/atau barang meliputi:
1. a.wilayah lingkungan kerja terminal, merupakan wilayah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
2. b.wilayah pengawasan terminal, merupakan wilayah diluar lingkungan kerja terminal, untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal.
(2)wilayah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki batas-batas yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Fasilitas utama Terminal Penumpang terdiri dari:

a.jalur keberangkatan;
b.jalur kedatangan;
c.ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
d.tempat naik turun penumpang;
e.tempat parkir kendaraan;
f.fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; 5
g.perlengkapan jalan;
h.media informasi;
i.kantor penyelenggara terminal; dan
j.loket penjualan tiket.

Pasal 9

(1)Fasilitas penunjang Terminal Penumpang dapat berupa:
1. a.fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
2. b.pos kesehatan;
3. c.fasilitas kesehatan;
4. d.fasilitas peribadatan;
5. e.pos polisi;
6. f.alat pemadam kebakaran; dan
7. g.fasilitas umum.
(2)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
1. a.toilet;
2. b.rumah makan;
3. c.fasilitas telekomunikasi;
4. d.tempat istirahat awak kendaraan;
5. e.fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
6. f.fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
7. g.fasilitas kebersihan;
8. h.fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
9. i.fasilitas perdagangan, pertokoan; dan J. fasilitas penginapan.

Pasal 10

Fasilitas utama Terminal Barang terdiri dari:

a.jalur keberangkatan;
b.jalur kedatangan;
c.tempat parkir kendaraan;
d.fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
e.perlengkapan jalan;
f.media informasi;
g.kantor penyelenggara terminal;
h.loket;
i.fasilitas dan tempat bongkar muat barang; J. fasilitas penyimpanan barang;
k.fasilitas pergudangan;
1. 1.fasilitas pengepakan barang; dan
m.fasilitas penimbangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…