DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: 1. Pendapatan Deerah Rp. 1.952.700.349.515,34; 2. Belanja Daerah Rp. 1.958.131.572.633,04; 3. Defisit Anggaran Rp. (5.431.223.117,70); 4. Pembiayaan Netto Rp. 296.717.192.430,98; 5. SiLPA Rp. 291.285.969.313,28.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Ka bu paten Sumenep ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4712); 11
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara clan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat clan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); lll
21.Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 12);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten·Sumenep Tahun 2015 Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 lV

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.neraca;
c.laporan arus kas; dan
d.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. l.952.700.349.515,34
b.Belanja Rp. l.958.131.572.633,04 Defisit Rp. (5.431.223.117,70)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp. 299.832.852.430,98 Rp. 3.115.660.000,00 Pem biayaan Netto Rp. 296.717.192.430,98 Rp. 291.285.969.313,28d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1). Selisih target dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 31.456.106. 758,66 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. l.984.156.456.274,00
2. b.Realisasi Rp.1.952.700.349.515,34 Kelebihan Target Pendapatan Rp. 31.456.106.758,66
(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 216.811.306.397 ,30 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp.2.206.398. 985. 789,00
2. b.Realisasi Rp. l.958.131.572.633,04 Efisiensi Belanja Rp. 248.267.413.155,96
(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 222.242.529.515 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/defisit setelah Perubahan Rp. (222.242.529.515,00)
2. b.Realisasi Rp. (5.431.223.117,70) Selisih Lebih Rp. 216.811.306.397,30
(4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Penerimaan
  1. 1.Setelah Perubahan
  2. 2.Realisasi Selisih Le bih
2. b.Pengeluaran
  1. 1.Setelah Perubahan
  2. 2.Realisasi Selisih Kurang V Rp. 298.734.726.172,00 Rp. 299.832.852.430,98 Rp. 1.098.126.258,98 Rp. Rp. Rp. 76.492.196.657,00 3.115.660.000,00 73.376.536.657,00
(5). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Rp. 69.677.363.553,53 dengan rincian sebagai berikut: Neto sejumlah
1. a.Anggaran pem biayaan neto Setelah Perubahan Rp. 222.242.529.515,00 Rp. 296.717.192.430,98 Rp. 74.474.662.915,98
2. b.Realisasi Selisih Lebih

Pasal 4

Neraca se bagaimana dimaksud pada Pasal 2015 sebagai berikut: 1 huruf b per 31 Desember Tahun Rp.2.381. 987.460.227,06 Rp. 6.372.951.089,54 Rp.2.375.614.509.137,52

a.Jumlah Aktiva
b.Jumlah Utang
c.Jumlah Ekuitas Dana

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2015 Rp. 262.817.994.020,75
b.Arus Kas dari aktivitas Operasi Rp. 358.872.708.085,65
c.Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset non Keuangan
d.Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan Rp. (368.177.575.496,54) Rp. 20.982.466.258,50) Rp. 0,00 Rp. 274.491.326.668,36
e.Arus Kas dari aktivitas non anggaran
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2015

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Ringkasan Laporan Realisasi APBD; Ringkasan laporan realisasi angggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi. Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah) VI Lam piran I. 7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran 1.10: Lampiran 1.11:
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya. Daftar kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Penjaman Daerah dan Obligasi Daerah Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep. Diundangkan di: pada tanggal H KABUPATEN EP M.Si a Madya 181981071002 Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 5 Oktober 2016 0 KARIM, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 N0MOR 06 Vll NO Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang 1 2 3 1 Piutang Pajak 2015 2 Piutang Retribusi 2015 3 Piutang Dana Baqi Hasil 2015 4 Bagian Lancar Tuntutan 2015 Ganti Kerugian Daerah 5 Piutang Lain-lain 2015 JUMLAH LAMPIRAN 1.5 PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFT AR PIUT ANG DAE RAH TAHUN ANGGARAN 2015 Saldo Awai Piutang Penambahan Piutang (Rp) (Rp) 4 5 12.492.637 .006,42 7.322.160.916,00 121.341.600,00 97.900.400,00 14.381.032.317, 11 6.984.525.580,00 86.533.326,00 0,00 12.822.141.423,85 16.322. 762.414,57 39.903.685.673,38 30.727.349.310,57 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR TAHUN 2016 TANGGAL Pengurangan Piutang Saldo Akhir Piutang (Rp) (Rp) 6 7=4+5-6 2.648.899.163,02 17.165.898.759,40 13.509.500,00 205.732.500,00 6.216.738.795,00 15.148.819.102,11 11.533.326,00 75.000.000,00 7.050.082.957,21 22.094.820.881,21 15.940.763.741,23 54.690.271.242,72 BUPATI_SUMENEP Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si Tahun Nama Bentuk Penyertaan NO Penyertaan Badan/Lembaga/Pihak Dasar Hukum Modal (lnvestasi) Modal Ketiga Penyertaan Daerah 1 2 3 4 5 1 2015 Bank Jatim Cab. Sumenep Perda No. 7 Th. 2012 SAHAM 2 2015 PT. Sumekar Lines Perda No. 7 Th. 2003 PENYERTAAN MODAL 3 2015 BPRS Perda No. 6 Th. 2003 PENYERT AAN MODAL 4 2015 PD. Sumekar Perda No. 15 Th. 2003 PENYERT AAN MODAL 5 2015 PDAM Perda No. 21 Th. 1974 PENYERTAAN MODAL 6 2015 PT. Wira Usaha Sumekar SAHAM BRI, BPRS, BNI, BTN, Bank 7 2015 JATIM Cab. Sumenep dan Perda No. 19 Th. 2013 (DEPOSITO) Cab. Kangean JUMLAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFT AR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Jumlah Modal yang Jumlah Modal yang Jumlah Penyertaan telah disertakan Penyertaan Modal telah disertakan sampai Modal Daerah sampai dengan awal Tahun ini dengan akhir tahun ini tahun (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 6 7 8 9 = 7 + 8 36.057.107. 750,00 36.057.107.750,00 0,00 36.057.107.750,00 15.500 000.000,00 15.500.000.000,00 0,00 15.500.000 000,00 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00 0,00 60.000.000.000,00 554 000 000, 00 554 000. 000, 00 0,00 554.000.000,00 15.782.796.883,00 15.782.796.883,00 0,00 15. 782. 796.883,00 7.453.692.348.40 7.453.692.348,40 0,00 7.453.692.348.40 66.535.000.000,00 66.535 000.000,00 0,00 66.535.000.000,00 201.882.596.981.40 201.882.596.981 .40 0,00 201.882.596.981.40 LAMPIRAN 1.6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR TAHUN 2016 TANGGAL Hasil Penyertaan Jumlah Modal Jumlah Sisa Modal Sisa Modal yang Modal (lnvestasi) (lnvestasi) yang (lnvestasi) yang belum disertakan Daerah Tahun ini diterima kembali disertakan sampai tahun ini dengan tahun ini (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 10 = 6 • 9 11 12 13=9-12 0,00 0,00 0,00 36 057.107.750,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 554. 000 000, 00 0,00 0,00 0,00 15. 782. 796.883,00 0,00 0,00 0,00 7.453.692.348.40 0,00 0,00 0,00 66 535 000.000,00 0,00 0,00 0,00 201.882.596.981 ,40 Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si NO 1 I 1.1 II 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 Ill 111.1 111.2 LAMPIRAN 1.7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR TAHUN 2016 TANGGAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Uraian Saldo Awai Penambahan Pengurangan (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 Tanah 308.593.840.155,00 21.180.659.918,00 547.217.500,00 Tanah 308.593.840.155,00 21.180.659.918,00 547.217.500,00 Peralatan dan Mesin 304.863.050.549,25 79.109.823.264,00 14.676.836.273, 17 Alat-alat Berat 31.305.675.306,00 2.213.283.570,00 525.000,00 Alat-alat Angkutan 76.219.071.721,00 4.120.571.050,00 71.279.000,00 Alat Bengkel dan Alat Ukur 7.597.047.600,00 554.140.000,00 555.621.827,00 Alat Pertanian dan Petemakan 7.518.168.650,00 255.498.900,00 44.359.850,00 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 106.378.020.534,75 13.535.571.409,00 8.991.424.530,00 Alat Studio dan Alat Komunikasi 13.066.296.142,00 2.053.318.250,00 357.003.765,44 Alat-alat Kedokteran 28.103.792.050,50 53.648.969.173,00 537.080.989,68 Alat Laboratorium 34.475.618.545,00 2.728.470.912,00 4.112.881.311,05 Alat Keamanan 199.360.000,00 0,00 6.660.000,00 Gedung dan Bangunan 617.053.664.325, 71 100.942.086.858,25 6.612.281.844,96 Bangunan Gedung 598.603.621.916,01 99.300.090.358,25 6.319.970.344,96 Bangunan Monumen 18.450.042.409,70 1.641.996.500,00 292.311.500,00 .,.-.:.:, ' Saldo Akhir (Rp) 6=3+4-5 329.227.282.573,00 329.227.282.573,00 369.296. 037. 540, 08 33.518.433.876,00 80.268.363.771,00 7.595.565.773,00 7.729.307.700,00 110.922.167.413,75 14.762.610.626,56 81.215.680.233,82 33.091.208.145,95 192.700.000,00 711.383.469.339,00 691.583.7 41.929,30 19.799.727.409,70 NO Uraian Saldo Awai Penambahan Pengurangan Saldo Akhir (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=3+4-5 IV Jalan, lrigasi, dan Jaringan 1.470.454.320.537,31 208.281.957.270,25 10.052.527.205,00 1.668.683.750.602,56 IV.1 Jalan dan Jembatan 1.123.652.954.391,53 129.714.941.650,00 4.460. 748. 745,00 1.248.907.147.296,53 IV.2 Bangunan Air (lrigasi) 220.988.429.878,29 17.157.759.650,00 3.206.609.354,00 234.939.580.17 4,29 IV.3 lnstalasi 26.563.671.509,00 18.992.559.220,25 357.065.076,00 45.199.165.653,25 IV.4 Jaringan 99.249.264.758,49 42.416.696. 750,00 2.028.104.030,00 139.637.857.478,49 V Aset Tetap Lainnya 30.998.422.143,80 1.363.150.400,00 4.052.122.554,02 28.309.449.989, 78 V.1 Buku dan Perpustakaan 29.388.502.471,00 1.224.820.400,00 4.001.867.554,02 26.611.455.316,98 V.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 547.811.450,00 138.330.000,00 50.135.250,00 636.006.200,00 V.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 1.062.108.222,80 0,00 119.750,00 1.061.988.472,80 V.4 Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 VI Konstruksi dalam Pengerjaan 9.538.150.689,00 423.946.947,00 5.729.930.608,00 4.232.167.028,00 Vl.1 Konstruksi dalam Pengerjaan 9.538.150.689,00 423.946.947,00 5.729.930.608,00 4.232.167.028,00 VII Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 1.227.863.957.714,55 (1.227.863.957. 714,55) Vll.1 Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 1.227.863.957.714,55 (1.227.863.957.714,55) JUMLAH 2. 741.501.448.400,07 411.301.624.657,50 1.269.534.873.699, 70 1.883.268.199.357,87 BUPATI SUMENEP ,• -~ Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 LAMPIRAN 1.8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR TAHUN 2016 TANGGAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFT AR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2015 Uraian Aset Lainnya Saide Awai Penambahan Pengurangan Saide Akhir (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6=3+4-5 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuntutan Perbendaharaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuntutan Ganti Rugi 52.530.000,00 0,00 13.500.000,00 39.030.000,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 14.230.429.653,00 49.348.164,00 0,00 14.279.777.817,00 Aset Tak Berwujud 17.127.545.600,00 1.972.702.750,00 0,00 19.100.248.350,00 Aset Lain-Lain 8.590.612.603,00 0,00 106.517.500,00 8.484.095.103,00 Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (52.530.000,00) 0,00 (13.500.000,00) (39.030.000,00) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 0,00 (14.914.842.940,00) 0,00 (14.914.842.940,00) JUMLAH 39.948.587.856,00 (12.892. 792.026,00) 106.517.500,00 26.949.278.330,00 BUPATI SUMENEP ·~ Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si 1 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2015 JUMLAH REALISASI LAMPIRAN 19 PERA TU RAN DAE RAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR TAHUN 2016 IANGGAL JUMLAH JUMLAH YANG KODE REKENING TAHUN N • 2, TAHUN N-1, TAHUN N AKUMULASI DIANGGARKAN REALISASI REALISASI TAHUN REALISASI REALISASI s.d DALAMAPBD TAHUN N-2 N-1 TAHUN N AKHIR TAHUN N TAHUN BERIKUTNYA 2 3 4 5 6=3+4+5 7 [~ n-n-w~w- ~n~ni ! i y - -.,.~~-1L '-' -. •·•~•-·r,~ • • 'II e!•-· ii. I ' , - ,__ , ••• - '·, - _t i~ ! • - - - BUPF1ENEP ~ Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si NO Tujuan Pembentukan Dana Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Cadangan 1 2 3 1 Pengadaan Kapa! Motor Perda - Penumpang 2016 No. 02 Tahun 2014 JUMLAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFT AR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 Jumlah Dana Cadangan Saldo Awai Transfer dari Kas yang direncanakan Daerah (Rp) (Rp) (Rp) 4 5 6 31.000.000.000,00 27.884.340.000,00 3.115.660.000,00 31.000.000.000,00 27.884.340.000,00 3.115.660.000,00 · 740- LAMPIRAN 1.10 PERA TU RAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR TAHUN 2016 TANGG& Transfer ke Kas Saldo Akhir Sisa Dana yang belum Daerah dicadangkan (Rp) (Rp) (Rp) 7 8 9 0,00 31.000.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000.000,00 0,00 BUP<?ENEP )sJ; Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si NO Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Tanggal/TahunPerjanjian Pinjaman/Obligasi Pinjaman/Obligasi 1 2 3 4 JUMLAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFT AR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi Jangka Waktu Persentase Sunga (RpNalas) Pinjaman (Tahun) Pinjaman % 5 6 7 fiU ·~ ~· n-.Pi~-1-, .-. ..~.;- 1- . - -- ---1~- H-l- 1-\11-.'. -·1:-1~ •-·._. . .-\ .. -· LAMPIRAN 111 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR TAHUN 2016 TANG(;_& Jumlah Realisasi Pembayaran Jumlah Sisa Pembayaran Tahun lni Tujuan Penggunaan Pinjaman Pokok Pinjaman Sunga (Rp) Pokok Pinjaman Sunga (Rp) Daerah (Rp) Daerah 8 9 10 11 12 NO Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang 1 2 3 1 Piutang Pajak 2015 2 Piutang Retribusi 2015 3 Piutang Dana Bagi Hasil 2015 4 Bagian Lancar Tuntutan 2015 Ganti Kerugian Daerah 5 Piutang Lain-lain 2015 JUMLAH LAMPIRAN 1.5 PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Saldo Awai Piutang Penambahan Piutang (Rp) (Rp) 4 5 12.492.637 .006,42 7.322.160.916,00 121.341.600,00 97.900.400,00 14.381.032.317, 11 6.984.525.580,00 86.533.326,00 0,00 12.822.141.423,85 16.322.762.414,57 39.903.685.673,38 30.727.349.310,57 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR TAHUN 2016 TANGGAL Pengurangan Piutang Saldo Akhir Piutang (Rp) (Rp) 6 7=4+5-6 2.648.899.163,02 17.165.898.759,40 13.509.500,00 205. 732.500,00 6.216.738.795,00 15.148.819.102, 11 11.533.326,00 75.000.000,00 7.050.082.957,21 22.094.820.881,21 15.940.763.741,23 54.690.271.242,72 BUPATI SUMENEP -~' Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…