DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur antara lain tentang 1. Izin pelabuhan mencakup : a. izin lokasi; b. izin pembangunan; c. izin operasional. 2. Izin usaha angkutan di perairan terdiri atas : a. izin usaha angkutan laut; b. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat; c. izin usaha angkutan sungai; d. izin usaha angkutan penyeberangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796 );
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5109);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5109);
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2014;
21.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 ten tang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 ten tang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1880);
22.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
5.Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai) yang berada dalam teritorial Kabupaten Sumenep.
6.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunJang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
7.Pelabuhan Pengumpan Lokal yang selanjutnya disebut pelabuhan laut adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam daerah;
8.Pelabuhan Sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai.
9.Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tern pat menunggu dan naik turun penumpang, dan/ a tau tern pat bongkar muat barang.
10.Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
11.Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKP Pelabuhan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.
12.Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
13.Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
14.Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial yang bertanggung jawab dan dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.
15.Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
16.Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
17.Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai untuk mengangkut penumpang dan/ a tau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai.
18.Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
19.Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
20.Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
22.Hinterland adalah daerah kawasan industri, perdagangan, pertanian, perkebunan dan lain-lain di sekitar pelabuhan yang berpotensi menciptakan kegiatan atau aktifitas pelabuhan berupa kunjungan kapal dan arus barang;
23.Aksesibilitas adalah kemudahan daerah di jangkau dari daerah lainnya dengan prasarana dan sarana transportasi ;
24.Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
25.Kolam Sandar adalah perairan yang merupakan bagian dari kolam pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan operasional menyandarkan/ menambatkan kapal di dermaga ;
26.Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal;
27.Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan izin kegiatan pengelolaan pelabuhan laut dalam peraturan daerah ini bertujuan :

a.memperlancar arus perpindahan orang dan/ a tau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
b.meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan lokal yang handal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;
d.meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan;
e.mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran;
f.memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang be rs umber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.

BAB III

IZIN PELABUHAN

Pasal 3

Izin pelabuhan mencakup :

a.izin lokasi;
b.izin pembangunan;
c.izin operasional.

Pasal 4

(1)Izin lokasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
1. a.penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
2. b.penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan sungai;
(2)Izin pembangunan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
1. a.pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
2. b.pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai;
3. c.pengembangan pelabuhan
4. d.pengerukan;
5. e.reklamasi.
(3)Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
1. a.penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah;
2. b.penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
3. c.penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten;
4. d.penerbitan izin trayek angkutan sungai untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah yang bersangkutan;
5. e.penerbitan izin usaha angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
6. f.penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan dan/ a tau jaringan jalur kereta api;
7. g.penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah;
8. h.penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
  1. 1.penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah; J. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
9. k.penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

BAB IV

IZIN LOKASI PELABUHAN

Pasal 5

(1)Izin Lokasi Pembangunan pelabuhan laut hanya dapat diberikan berdasarkan Rencana Induk dan DLKR/DLKP pelabuhan laut.
(2)Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP pelabuhan dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Izin Lokasi Pembangunan pelabuhan sungai hanya dapat diberikan berdasarkan Rencana Induk dan DLKR/DLKP pelabuhan sungai.
(2)Penetapan Rencana lnduk dan DLKR/DLKP pelabuhan sungai dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BABV IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN

Pasal 7

(1)Izin pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh unit penyelenggara pelabuhan pemerintah.
(2)Izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diperolehnya izin;
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 8

(1)Izin Pembangunan pelabuhan sungai dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 9

Pembangunan pelabuhan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya dari otoritas pelabuhan atau kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.

Pasal 10

(1)Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) meliputi:
1. a.studi kelayakan; dan
2. b.desain teknis.
(2)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.kelayakan teknis; dan
2. b.kelayakan ekonomis dan finansial.
(3)Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat mengenai:
1. a.kondisi tanah;
2. b.konstruksi;
3. c.kondisi hidro-oceanografi;
4. d.topografi; dan
5. e.penempatandan konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

Pasal 11

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…