DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: PEMILIHAN KEPALA DESA , MASA JABATAN KEPALA DESA , PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2.Bupati adalah Bupati Sumenep;
3.Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 2 :..... -
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8.Perangkat desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksanan tekhnis, sekretariat desa;
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Sadan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Sadan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bah as dan disepakati bersama Sadan Permusyawaratan Desa;
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12.Anggaran Pendapatan dan Selanja Desa, selanjutnya disebut APSDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13.Keputusan Kepala Desa adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
14.Sadan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
15.Keputusan SPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa dc;3..n atau Keputusan Kepala Desa;
16.Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
17.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;
18.Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya dise but Pani tia Pemilihan adalah Pani tia yang dibentuk oleh SPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
19.Sakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa;
20.Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh SPD sebagai Calon yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa; 3
21.Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
22.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
23.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya;
24.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih un tuk menentukan sikap pemilihannya;
25.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa;
26.Kampanye adalah suatu media yang dipergu~akan untuk meyakinkan para pemilih yang dilakukan Calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih me~adi Kepala Desa;
27.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
28.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

( 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara seren tak;

(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
(3)Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Ketentuan Pemilihan Kepala Desa secara serentak secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(5)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pers1apan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan. 4 Paragaraf 1 Tahapan Persiapan

Pasal 3

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat

(5)huruf a, terdiri atas kegiatan :
1. a.pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
2. b.pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan;
3. c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
5. e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 4

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersifat mandiri dan tidak memihak.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(4)Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata BPD belum membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 5

(1)Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Sekretaris merangkap anggota;
3. c.Wakil Sekretaris merangap anggota;
4. d.Bendahara merangkap anggota;
5. e.Wakil Bendahara merangkap anggota;
6. f.Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan. s
(2)Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah Panitia Pemilihan dan/ atau melalui mekanisme pemilihan.
(3)Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, dapat digantikan dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa berdasarkan Keputusan BPD.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
(5)Panitia pemilihan mengangkat pembantu penyelenggara pemungutan suara dengan persetujuan BPD.
(6)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menetapkan daftar pemilih tetap;
2. b.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
3. c.melaksanakan pemungutan suara;
4. d.menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan
5. e.melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(7)Jumlah anggota panitia pemilihan dan pengangkatan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Paragaraf 2 Tahapan Pencalonan

Pasal 6

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b terdiri atas kegiatan :

a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
c.penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
d.penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
e.pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
f.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 7

(1)Penetapan C'alon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan · paling banyak 5 (lima) orang calon se bagaimana dimaksud dalam Pas al 6 h uruf c dilakukan melalui dukungan yang diperhitungkan paling banyak 20% dari jumlah pemilih.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 6 -----------------

Pasal 8

(1)Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara Gian mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. k.berbadan sehat dan bebas narkoba;
  1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(2)Persyaratan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

( 1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kem bali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa. 7

Pasal 10

( 1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2)Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan 1zm tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…