DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN BWP , RENCANA POLA RUANG, RENCANA JARINGAN PRASARANA , PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA , KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG, PERATURAN ZONASI , KETENTUAN PERIZINAN , KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF, HAK DAN KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT, SANKSI ADMINISTRATIF,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Batuan, Rubaru dan Mantling Tahun 2015-2035. L Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik,Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;.
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.· Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ten tang Telekoniunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang ·Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424 7);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norrior 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 30 · Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 746);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang · Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 14; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); ·
18.Undang-Undang. Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tehtang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik _Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang lnformasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
21.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22.Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
23.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
24.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
25.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
26.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air · dan Pengendalian Pemanfaatan Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); ·· 29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang · Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ten tang Bangunan · Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang IrigasL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761;
34.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
36.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); ·------ ····-------··--·-------------------------------------------------------------------------
41.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)
47.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
48.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah · bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
49.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
50.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
51.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2006 tentang batas daerah Kabupaten Sumenep dengan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
52.Peraturan Menteri Pekerjaan· Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik clan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
53.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan; --------------~------:---------------- ...
54.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
55.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 ten tang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
56.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
57.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
58.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
59.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
60.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 ten tang Pedoman. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
61.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
62.Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
63.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
64.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
65.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
66.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
67.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Noinor 20 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
68.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi jalan dan status jalan ;
69.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman penataan ruang kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir sampah ;
70.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tan ah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD;
71.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76tahun 2012 · ten tang Pedoman Penetapan Batas Daerah;
72.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko . Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014;
73.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18/2009, 07 /PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan 3/P/2009 tentang · Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
74.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah ;
75.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
76.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pemanfaatan Ruang di dalam Bumi;
77.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan .Pejalan kaki di kawasan perkotaan;
78.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
79.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
80.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Usaha wajib UKL- UPL;
81.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Kawasan Pengendalian ketat skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
82.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep;(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
83.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2013 tentang Garis Sempadan(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 2). -----------------------------------------------, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan Menetapkan BUPATI SUMENEP, MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BATUAN, RUBARU DAN MANDING TAHON 2015-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2.Kecamatan adalah Kecamatan Batuan, Kecainatan Rubaru dan Kecamatan Mantling.
3.Desa adalah Desa Batuan, Desa Torbang, Desa Gelugur, Desa Gedungan pada Kecamatan Batuan, Desa Rubaru patla Kecamatan Rubaru, Desa Mantling Laok, Desa Mantling Daya tlan Desa Mantling Timur pada Kecamatan Mantling.
4.Kawasan Perkotaan atlalah kawasan yang tlitlominasi bukan pertanian.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, ·
6.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7.Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara daerah dengan daerah lain untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaran pemerin tahan,
8.Kerja Sama Antar Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban,
9.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang,
11.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang ·tlalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13.· Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk rnewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau · persil.
18.Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pe·raturan Daerah kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tenteng Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep.
19.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
20.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bang~mah dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan / ka was an. ·
21.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
22.Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/ a tau kawasan strategis Daerah yang akan a tau perlu disusun. rencana rincinya, dalam ha! ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Suinenep yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
23.Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut SBWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
24.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25.Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
26.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karaktcristik spesifik.
27.Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan rincian dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
29.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30.Kawasan budidaya adalah wilayah yang diteta:pkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi .dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32.Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon- pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. .·33. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badah usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai; atau merijadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan besar
34.Zona industriadalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
35.Agroindustri adalah kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang,. dan menyediakan peralatan serta jasa kegiatan terse but.
36.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
37.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
38.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah · permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
39.Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
40.Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
41.Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan }ingkungan, 'Serta antarpusat kegiatan lingkungan.
42.Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan · aritarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. ·
43.Jalan arteri sekunder ·adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
44.Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua · dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
45.Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
46.Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
47.Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat betfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah,· sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
48.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
49.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, · pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
50.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
51.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
52.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
53.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
54.· Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
55.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
56.Garis Se'mpada~ cl.dalahgaris batas luar pengaman untuk mendirikan bangurian dan/ atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar · dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi mata air, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas. (building line)
57.Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang · berlaku. · · ·
58.Ruang Manfaat Jalan ( Rumaja) adalah jarak ruang sepanjang jalan yang dibatasi · oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan · oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
59.Ruang Milik Jalan ( Rumija) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ·ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahfln jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
60.Ruang Pengawasan Jalan ( Ruwasja ) adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi;- konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
61.Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
62.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil. · 63. Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pernbinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
64.Perumahan · adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
65.Perdagangan adalah kegiatan · usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan · dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
66.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya leb.ih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
67.Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam · kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. ·
68.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 'Pemerintah Daerah.Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/ zona peruntukan yang pen eta pan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
69.Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten. ·
70.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
71.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/ pekarangan.
72.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan Iuas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
73.Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian Iuar dan permukaan Iantai denah bawah.
74.Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
75.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga Iistrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
76.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga Iistrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.

Pasal 2

RDTR berkedudukan sebagai penjabaran dari RTRW Kabupaten.

Pasal 3

(1)RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai:
1. a.kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW;
2. b.acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
3. c.acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
4. d.acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
5. e.acuan dalam penyusunan RTBL.
(2)RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai:
1. a.Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi clan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; ·
2. b.Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/ a tau masyarakat;
3. c.Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten secara keseluruhan; dan
4. d.Ketentuan · bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 4

(1)RDTR disusun apabila:
1. a.RTRW Kabupaten Sumenep dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000; dan/atau
2. b.RTRW Kabupaten Sumenep sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak terpenuhi, 'maka dapat disusun peraturan zonasi, tanpa disertai dengan penyusunan RDTR yang lengkap.
(3)Wilayah perencanaan RDTR mencakup:
1. a.wilayah administrasi;
2. b.kawasan fungsional, seperti bagian wilayah perkotaan/ subwilayah perkotaan;
3. c.bagian dari wilayah Kabupaten Sumenep yang memiliki ciri perkotaan;
4. d.kawasan strategis Kabupaten Sumenep yang memiliki ciri kawasan perkotaan; dan/ atau
5. e.bagian dari wilayah Kabupaten Sumenep yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan.
(4)Ruang lingkup Bagian Wilayah Perkotaan Perkotaan ( BWP) meliputi: ·
1. a.Wilayah perencanaan RDTR BWP disebut sebagai BWP Batuan. b.Wilayah perencanaan RDTR BWP disebut sebagai BWP Rubaru.
2. c.Wilayah perencanaan RDTR BWP disebut sebagai BWP Manding.
(5)Wilayah perencanaan RDTR dan ruang lingkup BWP Batuan, Rubaru dan Manding berdasarkan aspek kondisi fisik, serta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, Geografi, dan letak astronomis.Serta keterhubungan antar kawasan (administratif atau fungsionaldengan luas kurang lebih 3.077 ha,beserta ruang udara di atasnya dan ruang .di dalam bumi.
(6)Batas-batas BWP Batuan meliputi: Batas Utara : Desa Matanair dan Desa Kasengan Batas Timur : Desa Kebonagung Batas Selatan: Desa Sendir dan Patean Batas Barat : Desa Daramesta
(7)Batas-batas BWP Rubaru meliputi: Batas Utara : Desa Sogian .Batas Timur : Desa Kalebengan Batas Selatan : Desa Karang Nangka Batas Barat : Desa Basoka
(8)Batas-batas BWP Manding meliputi: Batas Utara : Desa Bullaan Batas Timur : Desa Larangan Barma Batas Selatan: Desa Giring Batas Barat : Desa Jabaan
(9)BWPBatuan, Rubaru dan Manding, terdiri atas:
1. a.Perkotaan Batuan dengan luas kurang lebih 1597Ha;
2. b.Perkotaan Rubaru dengan luas kurang lebih 537Ha; dan
3. c.Perkotaan Mantling dengan lmis kurang lebih 943Ha.
(10)Desa yang menjadi bagian wilayah perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 9 (a) terdiri dari Desa Batuan, Desa Torbang, Desa Gedungan dan.Desa Gelugur dengan luas kurang lebih 1597Ha; ( blok Al, A2 , A3, dalam peta).
(11)Desa yang menjadi bagian wilayah perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 9 (b) terdiri dari Desa Rubaru dengan luas kurang lebih 537 Ha; ( blok Bl,B2,B3, B4 dan BS dalam peta ). ( 12) Desa yang menjadi bagian wilayah perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 9 (c)terdiri dari Desa Mantling Laok, Desa Manding Daya dan Desa Manding Timurdengan luas kurang lebih 943 Ha( blok Cl, C2 dan C3 dalam peta).

Pasal 5

(1)Jangka waktu RDTR BWP Batuan, Rubaru dan Manding adalah 20 tahun.
(2)RDTR BWP Kota Batuan, Rubaru dan Manding sebagaimana dimaksud ayat 1 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Dalam kondisi lingkungan · strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan dan/ a tau perubahan batas teritorial negara dan/ a tau wilayah provinsi ditetapkan dengan Undang-Undang, RDTR ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 ( lima) tahun.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN BWP

Pasal 6

(1)Tujuan Penataan BWP Batuan "Mewujudkan BWP Batuan sebagai Kawasan Perkotaan didukung dengan Sektor Industri, Pengembangan Perumahan dan Permukiman serta Pendidikan" .
(2)Tujuan Penataan BWP Rubaru "Mewujudkan BWP Rubaru sebagai Kawasan Perkotaan ·dengan didukung pengembangan Agropolitan"
(3)Tujuan Penataan BWP Mantling "Mewujudkan BWP Manding sebagai Kawasan Perkotaan yang berkelanjutan didukung dengan Pengembangan Agroindustri".

Pasal 7

(1)Kebijakan Pengembarigan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat ( 1) terdiri atas :
1. a.penetapan delineasi kawasan mata air dan lahan pertanian;
2. b.peningkatan fungsi mata air dan lahan pertanian.
(2)Strategi Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas : .
1. a.menentukan luasan kawasan mata air yang harus dilindungi ;
2. b.menentukan luasan lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai LP2B; c: membuat Peraturan Daerah tentang LP2B.
(3)Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
1. a.penentuan delineasi kawasan perumahan dan permukiman sebagai kepastian lokasi investasi ;
2. b.peningkatan kualitas permukiman perkotaan;
3. c.pengembangan perumahan terjangkau;
4. d.pengelolaan dan Pengembangan fasilitas pendidikan dalam memberikan pelayanan di perkotaan Batuan;
5. e.pengembangan industri rumah tangga di Desa Gedungan;
6. f.pada kawasan perkotaan alih fungsi sawah harus diperketat perizinannya;
7. g.pembagian yang jelas Saluran irigasi dan saluran drainase;
8. h.penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(4)Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
1. a.menarik investor perumahan dengan adanya kepastian hukum delineasi kawasan perumahan;
2. b.memperbanyak membangun rumah untuk Masyarat Berpenghasilan Rend ah ( MBR );
3. c.membangun infrastruktur yang bisa mendukung meningkatnya kualitas permukiman;
4. d.peningkatan pelayanan untuk fasilitas pendidikan tinggi di Perkot~an Batuan;
5. e.pembangunan tempat pemasaran industri rumah tangga di Desa Gedungan;
6. f.membuat regulasi yang bisa mengatur pengendalian perumahan perkotaan;
7. g.memberikan sanksi tegas dengan mengganti 3 kali lipat luas lahan untuk lahan pertanian yang dialih fungsikan;
8. h.membuat· saluran irigasi baru untuk mempertahankan lahan pertanian dan sistem drainase tersendiri;
  1. 1.memberikan insentif lahan yang sesuai peruntukan dan disinsentif bagi yang melanggar. .
(5)Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) berupa perlindungan mata air untuk pemenuhan irigasi lahan pertanian dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau. _
(6)Strategi Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) berupa penentuan luasan lahan pertanian yang akan ditetapkan sebagai LP2B.
(7)Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 2 terdiri atas :
1. a.saluran irigasi tidak boleh diputus atau disatukan dengan drainase, dan penggunaari bangunan sepanjang saluran irigasi harus dihindari;
2. b.mengembangkan kegiatan pertambangan melalui kegiatan pertambangan rakyat;
3. c.pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan home industry untuk pengolahan hasil pertanian.
(8)Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas :
1. a.peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil pertanian;
2. b.melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan pertanian;
3. c.pencegahan galian liar ;
4. d.penegakan pengelolaan lingkungan melalui upaya penanganan pasca tam bang. ·
(9)Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas :
1. a.penyediaan .sarana dan prasarana pendukung sub zona pertanian; · b. penetapan delineasi lahan pertanian.
(10)Strategi Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 3 terdiri atas :
1. a.menjamin ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
2. b.mengembangkan lembaga pedukung pertanian.
(11)Kebijakan Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas :

1.Pengembangan, perbaikan dan pembangunan jaringan jalan baru untuk kenyamanan aksesibilitas baik internal maupun eksternal; ·
2.Pembangunan dan normalisasi jaringan drainase yang terintegrasi ;
3.Pengelolaan sampah dengan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); .
4.Penyediaan air bersih melalui PDAM atau SPAM non PDAM sebagai alternative.

(12)Sfrategi Pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas :

1.Mengembangkan. fungsi pasar sebagai ruang untuk distribusi yang melayani dalam skala lokal dan regional ;
2.Menyediakan sarana pembinaan dan bimbingan dalam manajemen pengolahan dan pemasaran hasil produk industri berupa koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi;
3.Menyediakan sarana promosi hasil produk industri yang tersentral.

BAB ILL

RENCANA POLA RUANG Konsep Pengembangan BWP

Pasal 8

(1)Pengembangan BWP Batuan didasarkan kepada kebijakan, kebutuhan, potensi dan permasalahan yang ada. Adapun skenario pengembangan BWP Batuan adalah: ·
1. a.menetapkan Pusat BWP Batuan di Desa Batuan (Blok A2); .
2. b.menetapkan Sub Pusat BWP Batuan di Blok Desa Gedungan (blokAl) dan Desa Torbang (blok A3};
3. c.menetapkan kawasan industri keripik di Desa Batuan dan Desa Gedungan serta industri dan pergudangan rokok di Desa Gedungan dengan skala pelayanan lokal dan kabupaten; ·
4. d.mengembangkan sistemjaringan yang terintegrasi di BWP Batuan. ----------------- --- -- ----- - e . m enge mba1:gkan dan menata kawasan permukiman dengan memperhat1kan kebutuhan fasilitas dan menjadi dasa r dalam alokasi pola_ ru ang d a n j enis kegia tan yang dike mbangkan d a la m masing- masmg zona p en ge mba nga n b a ik karen a pengaruh internal maupun pe n garu h ekstern al;
5. f.menyusun program le bih terperinci dalam kawasan yang diprioritaskan pengembangannya;
6. g.meningkatka n kuantitas dan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai d e ngan kebutuhan masyarak at ; h . meningkatkan kapa sitas d a n sirkula si pergerakan mela lui peni n gkatan kualitas p elayan a n terminal, pengadaan h a lte, pen in gkatan mutu j a lan eksisting dengan adanya pelebaran jalan dan penyediaan jalan baru ;
  1. 1.menunjang p eningkatan aksesibilitas dan sirkulasi pergerakan melalui pe nyediaan sarana p e nunjang terutam a rua n g pejalan kaki a tau pedes tri a n , rambu-rambu la lu lintas pendukung, serta perabot kota; J . m e n gembangkan sistem j aringan prasa rana yang melayani semua kebu tu h a n yang terdiri d a ri jaringan telekomunikasi, air bersih, dra in ase, kelistrikan, pengolahan limbah dan persampa h a n;
7. k.m e n ge mbangkan intensitas b a ngun a n dan k egiatan secara efisien da n s a ling m enunj a ng serta menghindari konf1ik antar k egiatan m e la lui penga lokasian ruang yan g sesuai dengan k e bu tuha n;
  1. 1.memperhatikan daya dukung lin gkungan d a la m setiap pembangunan fisik.
(2)Pe ngemba n gan BWP Rubaru didasarkan kepada kebijakan , potensi d an p ermasala h a n yan g a d a . Adapun skenario p e ngembangan BWP Ruba ru adalah:
1. a.menetapkan Pu sat BWP Rubaru di Blok B 1;
2. b.menetapkan Sub Pusat BWP Rubaru di B lok B2 , B3 , d a n B4; c . menetapka n dan m e n ge mbangkan kawasan agropolitan d i Blok Bl , B2 , B3 , dan B4;
3. d.mengembangkan sistem jaringan yang te rintegras i di BWP Rubaru;
4. e.mengemban gkan d an men a ta kawasan permukiman denga n memperhatikan kebutuhan fasilitas dan menjadi dasar dalam alokasi po la ruang d an jenis kegiatan yang dikembangkan dal a m masing- mas in g zona pengembangan;
5. f.m e nyusun program lebih terp e rinci dal a m kawasan yang diprioritaskan pen ge mba n gannya; g . men in gkatkan kuantitas d a n kualitas fasilitas sosial dan fasi litas umum sesuai dengan kebutuhan masyaraka t; h . meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan melalui peningkatan kualitas pelayanan terminal, p engadaan halte , p eningkatan mutu jalan eksisting dan penyediaan jalan baru b erupa j a la n al te rnatif atau jalan lingkar untuk membagi beban jalan terutama pada pusa t aktifitas;
  1. 1.m e nunj a ng peningkatan aksesibilitas dan sirkulasi pergerakan me la lui penyediaan sarana p enunjang terutama ruang pejalan kaki a tau pedestrian, rambu-rambu la lu lintas p e ndukung, serta perabot jalan; J. m e n ge mba ngka n sistem jaringan prasara na yang melayani s emua kebutuha n yang terdiri d a ri jaringan te lekomunikasi, air bersih, dra inase, kelistrika n, p e n golahan limba h d a n persampahan; . -19 - ·. k. mengembangkari intensitas bangunan dan kegiatan secara efisien dan saling menunjang serta menghindari konflik antar kegiatan melalui pengalokasian ruang yang sesuai dengan kebutuhan;
  2. 1.memperhatikan daya dukung lingkungan dalam setiap pem bangunan fisik.
(3)Pengembangan BWP Manding didasarkan •kepada kebijakan, potensi dan permasalahan yang ada. Adapun skenario pengembangan BWP . . Manding adalah: ·
1. a.menetapkan Pusat BWP Kota Manding di Desa Laok;
2. b.menetapkan Sub Pusat BWP Manding di Desa Manding Timur dan Desa Man.ding Daya;
3. c.menetapkan kawasan industri keripik di Desa Manding Daya serta industri dengan skala pelayanan lokal dan kabupaten;
4. d.mengembangkan sistem jaringan yang terintegrasi di BWP Mantling;
5. e.· .mengembangkan dan menata kawasan permukiman dengan ·• memperhatikan kebutuhan fasilitas dan menjadi dasar dalam · alokasi pola ruang dan jenis kegiatan yang dikembangkan dalam masing-masing zona pengembangan; . 1. menyusun program lebih terperinci dalam kawasan yang diprioritaskan pengembangannya; J. meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas um um sesuai dengan kebutuhan masyarakat; · k. meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan melalui peningkatan kualitas pelayanan terminal,· pengadaan halte, peningkatan mutu jalan eksisting dan penyediaan jalan baru berupa jalan alternatif atau jalan lingkar untuk membagi beban jalan terutama pada pusat aktifitas;
  1. 1.menunjang peningkatan aksesibilitas dan sirkulasi pergerakan melalui penyediaan sarana peminjang terutama ruang pejalan kaki . -atau pedestrian, rarilbu-rambu lalu lintas pendukung, serta perabot .. kota; .
6. m.mengembangkan sistem jaringan prasarana yang melayani semua kebutuhan yang terdiri dari jaringan telekomunikasi, air bersih, · drainase, kelistrikan, pengolahan limbah dan persampahan;
7. n.mengembangkan intensitas bangunan dan kegiatan . secara efisien dan saling menunjang serta menghindari konflik antar kegiatan melalui pengalokasian ruang yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

( 1) Sis tern pusat-pusat kegiatan di BWP Batuan terdiri-dari:

a.pusat pemerintahan yang memiliki fungsi pelayanan pemerintahan kecamatan berada di Desa Batuan (Blok A2);
b.· pusat pendidikan yang memiliki fungsi pendidikan skala kecamatan berada di Desa Batuan (Blok A2);
c.pusat perrriukiman berada di Desa Batuan (Blok A2);
d.pusat · perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi pelayanan skala kecamatan'berada di Desa Gelugur.( Blok A3 ); I ! .
e.untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka keberadaan terminal sangat penting dalam pengembangan sistem transportasi suatu wilayah. Agar terintegrasi antar SBWP di Batuan dan terkoneksi antar noda arahan pengem:bangan terminal di BWP Batuan berupa pengembangan Sub Terminal yang diarahkan disetiap kecamatan.

(2)Sistem pusat-pusat kegiatan di BWP Rubaru terdiri dari:
1. a.pusat pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan berada di sekitar Kantor Kecamatan Rubaru (Blok Bl);
2. b.pusat pendidikan yang memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan skala kecamatan berada di Blok B 1;
3. c.pusat kesehatan yang memiliki fungsi kesehatan skala kecamatan terdapat di Blok Bl dengan pusat pelayanan berupa Puskesmas ruba.ru; ·
4. d.pusat perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi pelayanan skala .. kecamatan berada di Blok B 1 dengan pusat kegiatan di Pasar Rubaru.
5. e.pusat permukiman berada di Blok 82.
(3)Sistem pusat-pusat kegiatan di BWP Mantling terdiri dari:
1. a.pusat pemerintahan yang memiliki fungsi pelayanan pemerintahan kecamatan berada di Desa Mantling Laok;
2. b.pusat permukiman berada di Desa Mantling Laok;
3. c.pusat pendidikan berada di Desa Mantling Laok;
4. d.pusat kesehatan berada di Desa Mantling Laok;
5. e.pusat perdagangan dan jasa berada di Desa Manding Laok.

Pasal 10

P) Menjawab tujuan penataan BWP Batuan tentang disparitas pelayanan maka dibuat rencana dengan arahan Pengembangan Pada BWP Batuan, terdiri dari:

a.pengembangan bangunan pemerintahan dengan skala kecamatan untuk memaksimalkan fungsi pelayanan berada di Desa Batuan;
b.pembangunan gedung baru untuk Universitas wiraraja untuk menambah program studi baru berada di Desa Gedungan dan Desa Batuan;
c.pembangunan perumahan baru untuk memenuhi kebutuhan ruang akan tempat tinggal dikembangkan di Desa Batuan dan Gedungan serta Desa Lainnya;
d.pembangunan pusat perdagangan dan jasa berupa ruko, pasar tradisional untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

(2)Menjawab tujuan penataan BWP Rubaru tentang disparitas pelayanan maka dibuat rencana dengan arahan Pengembangan Pada BWP Rubaru terdiri dari:
1. a.pembangunan pusat perdagangan dan jasa berupa ruko, pasar tradisional untuk mendukung kawasan agropolitan;
2. b.pengembangan Pembangunan Puskesmas dengan skala kecamatan untuk memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan berada di Desa Rubaru.
(3)Menjawab tujuan penataan BWP Manding tentang disparitas pelayanan maka dibuat rencana dengan arahan Pengembangan Pada BWP Manding terdiri dari :

Pasal 11

( 1) BWP Batuan dibagi menjadi 2 Sub BWP yang terdiri atas :

a.Sub BWP 1, terdiri atas blok A 1 ( Desa Gedungan ) dan A2 ( Desa Batuan );
b.Sub BWP 2, terdiri atas blok A3 ( Desa Torbang dan Desa Gelugur ).

(2)BWP Rubaru dibagi menjadi 2 Sub BWP yang terdiri atas :
1. a.Sub BWPl, terdiri atas blok B 1 ( Desa Rubaru ); b.Sub BWP 2, terdiri atas blok 82 ( Desa Rubaru ).
(3)BWP Manding dibagi menjadi 2 Sub BWP yang terdiri atas :
1. a.Sub BWP 1 , terdiri atas blok C 1 ( Desa Man ding Laok );
2. b.Sub BWP2, terdiri atas blok C2 ( Desa Manding Timur) dan C3 ( Desa Manding Daya).

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…