DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup penyelenggaraan bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap sinergitas an tara daerah dan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta infrastruktur.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat, guna optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah dan tu gas pem ban tuan dalam pem berdayaan masyarakat, perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat.
b.bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktifitasnya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, melainkan Juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hid up {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia U saha;
14.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09 /MBU /07 /2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
17.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan Menetapkan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3.Bupati adalah Bupati Sumenep;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
7.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
9.Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Kabupaten Sumenep;
10.Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN;
11.Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sumenep;
12.Forum Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut Forum Fasilitasi adalah Forum yang membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Sumenep;
13.Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan, bersinergi dengan program pemerintah daerah;
14.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
15.Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
16.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau berpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan;
17.Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusah.aan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
18.Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan;
19.Kerusakan lingkungan hid up adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ a tau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
20.Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang forumbul dari kegiatan yang berpotensi dan/ atau telah berdampak pada lingkungan hidup;
21.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ a tau kegiatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, berdasarkan asas:

a.deklarasi diri;
b.kesepakatan;
c.kemandirian;
d.keseimbangan;
e.kemanfaatan umum;
f.kebersamaan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
1. 1.keadilan; J. transparansi;
k.akuntabilitas; dan
1. 1.berwawasan lingkungan;
m.keberlanjutan;
n.kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud penetapan Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Daerah;
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional.

Pasal 4

Tujuan penetapan pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah :

a.terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerah;
b.terintegrasinya penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan program pemerintah daerah;
c.terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pem bangunan an tara daerah dan dunia usaha;
d.terarahnya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan; dan
e.terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerah;
f.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalarn pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
g.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap sinergitas antara daerah dan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta infrastruktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, kemitraan dan kesepakatan.

Pasal 7

(1)Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang a tau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
(3)Perusahaan pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dar./ atau pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa, maupun yang bergerak dibidang sumber daya alam.

Pasal 8

(1)Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, meliputi :
1. a.sosial, diarahkar. pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. b.lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampenye, proteksi dan pemuihan lingkungan;
3. c.kesehatan yang diarahkan agar seluruh wilayah Kabupaten Sumenep dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan serta pemberdayaan masyaraka t;
4. d.pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan normal, non formal dan informal;
5. e.peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikra, kecil dan menengah, agribisnis, perikanan dan pasar tradisional;
6. f.infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
7. g.sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. h.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah.
(2)Bupati menginventarisasi data dan melaksankan verifikasi serta menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk diakses oleh perusahaan.

Pasal 9

(1)Bupati membentuk forum fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
(2)Forum fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas membantu Bappeda dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
(3)Pembentukan forum fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Mitra dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui forum fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
(2)Mitra dan/ a tau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan program forum fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
(3)Mitra dan/ a tau kelompok masyarakat dapat untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan Tanggung ,Jawab Sosial Perusahaan dan harus berkoordinasi dengan forum fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…