DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A; d. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; e. Dinas daerah sebanyak 21 Dinas; dan f. Badan daerah sebanyak 3 badan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP DAN Menetapkan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3.Bupati adalah Bupati Sumenep;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;
6.Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep; adalah Sekretaris
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumenep; Daerah Daerah adalah Daerah
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
9.Inspektorat adalah Inspektorat Ka bu paten Sumenep;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumenep;
11.Sadan Daerah adalah Sadan Daerah Kabupaten Sumenep;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Sadan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ a tau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yangjelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe S menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
e.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. 5.Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
6. 6.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
8. 8.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang Pariwisata, bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
9. 9.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
10. 10.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
11. 11.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Tipe B menyelenggarakan urusan Perumahan Rakyat dan permukiman, sub urusan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
12. 12.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
13. 13.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. 14.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
15. 15.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan bidang Peternakan;
16. 16.Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bi dang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
17. 17.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. 18.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Oesa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bi dang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. 19.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
20. 20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
21. 21.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerin tahan bi dang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
f.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Kota Sumenep, dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Batuan, dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Kalianget, dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Mantling, dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Talango, dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Bluto, dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Saronggi, dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Lenteng, dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Giligenting, dengan Tipe A; J. Kecamatan Guluk-Guluk, dengan Tipe A;
9. k.Kecamatan Ganding, dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Pragaan, dengan Tipe A;
10. m.Kecamatan Ambunten, dengan Tipe A;
11. n.Kecamatan Pasongsongan, dengan Tipe A;
12. o.Kecamatan Dasuk, dengan Tipe A;
13. p.Kecamatan Rubaru, dengan Tipe A;
14. q.Kecamatan Batang - Batang, dengan Tipe A;
15. r.Kecamatan Batuputih, dengan Tipe A;
16. s.Kecamatan Dungkek, dengan Tipe A;
17. t.Kecamatan Gapura, dengan Tipe A;
18. u.Kecamatan Gayam, dengan Tipe A;
19. v.Kecamatan Nonggunong, dengan Tipe A;
20. w.Kecamatan Ra'as, dengan Tipe A;
21. x.Kecamatan Masalembu, dengan Tipe A;
22. y.Kecamatan Arjasa, dengan Tipe A;
23. z.Kecamatan Kangayan, dengan Tipe A; aa. Kecamatan Sapeken, dengan Tipe A.
(3)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas, sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi dan tugas dan fungsi UPT se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ten tang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati. BABV KEPEGAWAIAN

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…