DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kepemudaan ini dibentuk berdasarkan asas: a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kebhinekaan; e. demokratis; f. keadilan; g. partisipatif; h. kebersamaan; i. kesetaraan; dan j. kemandirian.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalarn pembangunan daerah;
b.bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka diperlukan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ..
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~ Nomor 5234);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 ten tang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Person alia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG KEPEMUDAAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3.Bupati adalah Bupati Sumenep.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan.
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita- cita pemuda.
8.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9.Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. 10 .. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan - mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampiln dan kemandirian berusaha.
14.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
15.Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan danl atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16.Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
17.Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan danl atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan daerah.
18.Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
19.Kemitraan adalah kerja sarna untuk membangunpotensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
20.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
21.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftarorganisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Daerah.
22.Sistem informasi kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan,serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
23.Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan UsahaMilik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
24.Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
25.Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
26.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasidan/ atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel.
27.Pem..~da Penyandang Disabilitas adalah pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, danl atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.
28.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
29.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
30.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang' digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS,TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah dan Nsional;
g.melestarikan budaya daerah dan nasional;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional;dan
i.meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.
a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri;
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
f.akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
g.akses membentukjejaring kemitraan.

Pasal 16

(1)Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piala, pin, piagam dan I atau uang pembinaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(3)Ketentuan mengenai pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABVI PERENCANAAN Pasa117
(1)Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,Bupati menyusun kebijakandan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra PD terkait;
4. d.RAD; dan
5. e.Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.
(2)Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan pemuda dan/ atau organisasi kepemudaan.

Pasal 18

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasa117 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1)Renstra PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, disusun berdasarkan RPJMD, RAD, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, berdasarkan RPJMD dan RAD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa120 bidang disusun dengan
(1)RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untukjangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), paling sedikit memuat:
1. a.arah dan strategi;
2. b.sasaran dan target; dan
3. c.program dan kegiatan.
(3)RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…