DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penambahan Periyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Bhakti Sumekar.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu mendorong peran serta badan usaha milik daerah dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang lembaga keuangan dan meningkatkan pendapatan daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan peran serta badan usaha milik daerah, diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyertaan modal apabila ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalatn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Periyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Bhakti Sutnekar.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mertteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor157);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 4 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan Menetapkan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2.Bupati adalah Bupati Sumenep.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang antara lain berbentuk Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Badan U saha Milik Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan;
9.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar yang selanjutnya disingkat Perseroda BPRS Bhakti Sumekar adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Perseroda BPRS Bhakti Sumekar.

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk:

a.mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja Perseroda BPRS Bhakti Sumekar;
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Daerah;
c.meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

BENTUK DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Tambahan Penyertaan Modal pada Perseroda BPRS Bhakti Sumekar berupa uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

(1)Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda BPRS Bhakti Sumekar, dengan rincian sebagai berikut:

1.Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyard Rupiah);
2.Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Milyard Rupiah);
3.Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah);
4.Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah);
5.Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 23.300.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
6.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 12.695.000.000,- (Dua Belas Milyard Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

(2)Jumlah penyertaan modal pada Perseroda BPRS Bhakti Sumekar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Rupiah).
(3)Tambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi besaran dan tahun penganggarannya adalah sebagai berikut:

1.Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) pada tahun 2020;
2.Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) pada tahun 2021;
3.Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) pada tahun 2022;
4.Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) pada tahun 2023;
5.Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) pada tahun 2024.

(4)Dalam hal Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercukupi dalam tahun anggaran berjalan, maka jumlah kekurangan penyertaan modal di akumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.
(5)Untuk Tahun Anggaran 2024, jumlah Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terpenuhi seluruhnya.
(1)Penganggaran penyertaan modal ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. BABV TATA CARA PENCAIRAN

BAB IV

PENGANGGARAN Pasal 6 ·

Pasal 7

Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah kepada Kas Perseroda BPRS Bhakti Sumekar.

BAB VI

HASILUSAHA

Pasal 8

(1)Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba untuk hasil usaha Penyertaan Modal diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Perseroda BPRS Bhakti Sumekar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal kepada Perseroda BPRS Bhakti Sumekar.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep. Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal : 10 Agustus 2020 .. ·r Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 10 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN S;l.i\'.l[UE Pembi Madya NIP. 19 99003 1 014 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 112-6/2020 j PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR (o TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR I. UMUM Badan Usaha Milik Daerah tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi yang juga memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat (fungsi sosial). Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan kemampuan penyangga bagi Badan Usaha Milik Daerah terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sumenep dari dividen Badan U saha Milik Daerah, diperlukan adanya penambahan penyertaan modal kepada Pihak Ketiga di Kabupaten Sumenep, yaitu kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar di Kabupaten Sumenep. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019