DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Rp. 2.506. 975.081.086, Belanja Rp. 2.796.369.556, Pembiayaan Rp. 289.394.475.908.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan BUPATI SUMENEP

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indoesian Tahun 2019 Nomor 1447);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799). Menetapkan IV

Pasal 3

PAD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.506.975.081.086,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
1. 3.Pembiayaan
2. 2.Belanja Rp. 2.506. 975.081.086,00 Rp. 2.796.369.556.994,00 (Rp. 289.394.4 75.908,00) Rp. 289.394.475.908,00 Rp. 0,00 (Defisit)
3. 1.Pendapatan

Pasal 2

APBDTahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut: Dalam peraturan daerah ini yang dimak:sud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2.Bupati adalah Bupati Sumenep;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD,adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanak:an Urusan Pemerintahan Daerah;
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
8.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
9.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 1

... ·····-· ·-·-·------------- v Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.475.336.000,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) yaitu Pendapatan hibah.

Pasal 6

(1)Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufb direncanakan sebesar Rp.2.239.404.187.485,00 (Dua Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.133.259.292.838,00 (Dua Trilyun Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.106.144.894.647,00 (Seratus Enam Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.257.095.557.601,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilari Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Satu Rupiahs,yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain PADyang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.942.000.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.070.004.579,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Puluh Juta Empat Rib11; Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). .,~
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.420.000.000,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.188.663.553.022,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 4

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.894.257.957.847,00 ( Satu Trilyun Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilari Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delap an Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja subsidi;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. l.070.838.086.835,00 (Satu Trilyun Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.630.603.371.237 ,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.184.859.295.775,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilari Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.957.204.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.796.369.556.994,00 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilari Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilari Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

Vil

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.549.387.251.430,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.347.724.347.717,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.356.703.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.953.371.836,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.151.498.251.607,00 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah).
(5)Belanja modal · jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan se besar Rp.85.312.193.274,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e direncanakan sebesar Rp.603.828.000,00 (Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah}.

Pasal 9

viii

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.37 .225.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan; dan
2. b.Penyertaan modal daerah;
(2)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.225.000.000,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…