DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tabalong yang memuat : Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, Sasaran, dan Fungsi; Ruang Lingkup; Arahan Kebijakan Pengembangan Pariwisata; Obyek dan Daya Tarik Wisata di Daerah; Strategi Pengembangan Pariwisata; Pelaksanaan dan Pengendalian, dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Tabalong perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
c.bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Tabalong maka perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tabalong, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal dan berkelanjutan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470 );
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
3. 4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme- rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516 );
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 );
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 3
12. 13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71 );
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18 );
16. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG Dan BUPATI TABALONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tabalong. 4
4.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
7.Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya atau hasil buatan manusia menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata di daerah.
10.Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok - pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
11.Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RIPPARDA berasaskan :

a.manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
b.lestari, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah atau kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
c.terpadu, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
d.berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai; 5
e.ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penetapan RIPPARDA adalah :

a.memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi ODTW, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
b.memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan;
c.menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah;
d.memberikan arah kebijakan dalam membangun kepari- wisataan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
e.Pengembangan kepariwisataan melalui nilai budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Sasaran RIPPARDA adalah:

a.tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata Kalimantan Selatan;
b.teridentifikasinya kawasan dan obyek wisata unggulan di daerah.
c.tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Pasal 5

RIPPARDA berfungsi:

a.sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
b.sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, ODTW;
c.sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sektor pariwisata;
d.sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong. 6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup RIPPARDA terdiri atas :

a.pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
b.pembangunan destinasi pariwisata;
c.pembangunan industri pariwisata; dan
d.pembangunan pemasaran pariwisata;

Pasal 7

Pembangunan kelembagaan kepariwsataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

a.peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk pariwisata/ ODTW;
b.peningkatan fasilitas, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata;
c.penguatan struktur usaha pariwisata; dan
d.penguatan kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro dalam mendukung usaha kepariwisataan daerah;

Pasal 8

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

a.perwilayahan destinasi parwisata daerah;
b.pembangunan daya tarik wisata;
c.pembangunan fasilitas umum pariwisata;
d.pembangunan sarana prasarana transportasi pariwisata;
e.pembangunan investasi di bidang parwisata;
f.pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.

Pasal 9

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui :

a.pemetaan dan analisa peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
b.pemantapan segmen pasar wisatawan massal dalam meng- optimalkan pengembangan destinasi pariwisata secara nasional;
c.pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
d.peningkatan peran media masa dalam memasarkan dan mempromosikan wisata daerah;
e.pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
f.pengembangan kelembagaan / organisasi pariwisata daerah.

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan melalui :

a.pengembangan perangkat daerah/organisasi bidang kepariwisataan; 7
b.pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…