DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

pERUBAHAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA/PONDOK BERSALIN DESA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan dilaksanakannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, maka tarif retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) perlu dilakukan penyesuaian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desai Pondok Bersalin Dewasa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANANKESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA/PONDOK BERSALIN DESA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKATKELILING TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 01 TAHUN 2017 BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN I

Mengingat

9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Jaminan Kesehatan;
16.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONGNOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN MASYARAKATPEMBANTU, POS KESEHATAN DESA/PONDOK BERSALIN DESA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELILING,.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATITABALONG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG Dengan Persetujuan Bersama

20.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
22.Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 21);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; Tarif Jasa BAKHP Jasa Jenis Pelayanan Retribusi Sarana (30%) Rp Pelayanan KetNo (Rp) (20%) Rp (50%) Rp A. Rawat Jalan di Puskesmas 1 Rawat jalan (pemeriksaan, 10.000 2.000 3.000 5.000 konsultasi, farmasi dan rekam medik)

a.Pelayanan obat racikan 3.000 600 900 1.500 (puyer) b.Pelayanan penambahan 2.000 400 600 l.000 air dan racikan obat pada siru p kering 3 Tindakan Medik Gigi (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik)
a.Pencabutan Gigi tanpa 15.000 3.000 4.500 7.500 suntikan Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi sebagai berikut :

Pasal 11

3.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dikembalikan 100% (seratus persen).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

2.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Struktur tarif retribusi terdiri dari tiga komponen yaitu :

a.jasa sarana ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi
b.barang alat kesehatan habis pakai (BAKHP)ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi -c. jasa pelayanan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi Pasal 9 Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan Desai Pondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 21) diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: PasalI Tarif Jasa BAKHP Jasa No Jenis Pelayanan Retribusi Sarana (30%) Rp Pelayanan (Rp) (20%) Rp (50%) Rp Ket A. Rawat Jalan di Puskesmas 1 Rawat jalan (pemeriksaan, 10.000 2.000 3.000 5.000 konsultasi, farmasi dan rekam medik)
a.Pelayanan obat racikan 3.000 600 900 1.500 (puyer) b.Pelayanan penambahan 2.000 400 600 1.000 air dan racikan obat pada siru p kering 3 Tindakan Medik Gigi (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik) a.Pencabutan Gigi tanpa 15.000 3.000 4.500 7.500 suntikan Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi sebagai berikut :

Pasal 11

3.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dikembalikan 100% (seratus persen).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

2.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Struktur tarif retribusi terdiri dari tiga komponen yaitu :

a.jasa sarana ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi
b.barang alat kesehatan habis pakai (BAKHP)ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi
c.jasa pelayanan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi

Pasal 9

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Kesehatan DesafPondok Bersalin Desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasa19 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: PasalI b.Pencabutan Gigi dengan 30.000 6.000 9.000 15.000 suntikan

c.Pencabutan gigi dengan 90.000 18.000 27.000 45.000 komplikasi d.Tambalan permanen per 25.000 5.000 7.500 12.500 elemen e.Tambalan 35.000 7.000 10.500 17.500 sinarj komposir gigi tetap per elemen
f.Tambalan semen tara 10.000 2.000 3.000 5.000
g.Pembersihan karang gigi 40.000 8.000 12.000 20.000 (per rahang) h.lnsisi dan drainage abses 40.000 8.000 12.000 20.000
i.Koretase soket 30.000 6.000 9.000 15.000
j.Jahitan 10.000 2.000 3.000 5.000 4 Pelayanan Keluarga Berencana (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik) a.Pil KB 5.000 1.000 1.500 2.500 b.Suntik KB 25.000 5.000 7.500 12.500
c.Pemasangan 200.000 40.000 60.000 100.000 IUD/Implant d.Pencabutan IUD/Implant 165.000 33.000 49.500 82.500
e.Penangan Komplikasi KB 100.000 20.000 30.000 50.000 pasca persalinan B Rawat Inap di Puskesmas (tidak termasuk obat a.Ruangan + Makan Per 65.000 13.000 19.500 32.500 Hari
b.Konsultasi/Visite Dokter 25.000 5.000 7.500 12.500 Per Hari
c.Pengawasan Medik Oleh 15.000 3.000 4.500 7.500 Paramedis per Hari
d.Pemakaian Oksigen Per 5.000 1.000 1.500 2.500 Liter C Pemeriksaan Laboratorium 1) Urinalisa
a.Urin Lengkap 20.000 4.000 6.000 10.000
b.Test Kehamilan 15.000 3.000 4.500 7.500 2) Feaces Lengkap 15.000 3.000 4.500 7.500 3) Hematologi
a.Darah Rutin 35.000 7.000 10.500 17.500
b.Darah Lengkap 50.000 10.000 15.000 25.000 4) Kimia Darah
a.Glukosa 15.000 3.000 4.500 7.500
b.Kolesterol 25.000 5.000 7.500 12.500
c.Trigliserida 25.000 5.000 7.500 12.500
d.Asam Urat 20.000 4.000 6.000 10.000
e.SGOT 20.000 4.000 6.000 10.000
f.SGPT 20.000 4.000 6.000 10.000
g.Ureum + BUN 20.000 4.000 6.000 10.000
h.Kreatinin 20.000 4.000 6.000 10.000
i.Protein/ Albumen 15.000 3.000 4.500 7.500
j.Trombosit 15.000 3.000 4.500 7.500
k.Hematokrit 15.000 3.000 4.500 7.500 5) Serologi
a.Widal 20.000 4.000 6.000 10.000
b.HbsAg 30.000 6.000 9.000 15.000
c.Anti Hbs 30.000 6.000 9.000 15.000 6) Bakteriologi
a.Sputum BTA 20.000 4.000 6.000 10.000
b.Pewarnaan Gram 10.000 2.000 3.000 5.000
c.Pemeriksaan Sejenis 10.000 2.000 3.000 5.000 Lainnya 7) Parasitologi L Malaria 20.000 4.000 6.000 10.000
m.Mikrofilaria 20.000 4.000 6.000 10.000
n.Pemeriksaan Sejenis 10.000 2.000 3.000 5.000 Lainnya 8) Pemeriksaan Hb 15.000 3.000 4.500 7.500 9) Pemeriksaan 10.000 2.000 3.000 5.000 Golongan Darah 10) Telur Cacing 15.000 3.000 4.500 7.500 11) Pemeriksaan Jamur 10.000 2.000 3.000 5.000 (KOH/NACL) 12) Kolesterol stick 20.000 4.000 6.000 10.000 13) Gula Darah Sewaktu 15.000 3.000 4.500 7.500 Stik 14) Gula darah 2 PP 15.000 3.000 4.500 7.500 15) Bilirubin Total 20.000 4.000 6.000 10.000 16) Bilirubin Direk 20.000 4.000 6.000 10.000 17) Bilirubin Indirek 20.000 4.000 6.000 10.000 18) Alkali Phosfatase 20.000 4.000 6.000 10.000 19) Globulin 20.000 4.000 6.000 10.000 D Tindakan Medik Umum/IGD
1. 1.Pemeriksaan Gawat 10.000 2.000 3.000 5.000 darurat
2. 2.Injeksi 10.000 2.000 3.000 5.000
3. 3.Pasang Infus 35.000 7.000 10.500 17.500
4. 4.Lepas Infus 5.000 1.000 1.500 2.500
5. 5.Pasang kateter 25.000 5.000 7.500 12.500
6. 6.Lepas Kateter 5.000 1.000 1.500 2.500
7. 7.Pasang NGT 50.000 10.000 15.000 25.000
8. 8.Lepas NGT 5.000 1.000 1.500 2.500
9. 9.Perawatan Luka tanpa 10.000 2.000 3.000 5.000 jahitan/ dressing luka/ cross insisi
10. 10.Ganti Perban 10.000 2.000 3.000 5.000 II. Hecting Luka
a.1-3 jahitan 20.000 4.000 6.000 10.000
b.4-5 jahitan 35.000 7.000 10.500 17.500
c.Jahitan > 5 2.500 500 750 1.250 tambahan per jahitan
1. 12.Buka hecting
a.1-5 jahitan 10.000 2.000 3.000 5.000
b.Lebih dari 5 jahitan 15.000 3.000 4.500 7.500
1. 13.Insisi abses 35.000 7.000 10.500 17.500
2. 14.Tindakan bedah minor 80.000 16.000 24.000 40.000 (eksterpasi polip, lipoma, clavus, atheroma,dll)
3. 15.Sirkumsisi 200.000 40.000 60.000 100.000
4. 16.Ekstraksi (benda 50.000 10.000 15.000 25.000 asing dan kuku)
5. 17.Nebulisasi 25.000 5.000 7.500 12.500
6. 18.Huknah / tidak bisa 50.000 10.000 15.000 25.000 BAB
7. 19.Mengobati luka lecet 15.000 3.000 4.500 7.500
8. 20.Vena Seksi 250.000 50.000 75.000 125.000 2I. Pasangan 110.000 22.000 33.000 55.000 endotrakheal tube
9. 22.Insisi 50.000 10.000 15.000 25.000 kulitj susuban Zmata kail
10. 23.Penanganan 175.000 35.000 52.500 87.500 Racun/kumbah lambung
11. 24.Tindik, sunat wanita 10.000 2.000 3.000 5.000 dan sejenisnya
12. 25.Viseum et repertum 100.000 20.000 30.000 50.000
13. 26.Tindakan Medik Kebidanan
a.Pasang Infus 20.000 4.000 6.000 10.000
b.Hecting Luar 1-5 20.000 4.000 6.000 10.000
c.Hecting Luar 6-10 35.000 7.000 10.500 17.500
d.Hecting dalam 1-5 25.000 5.000 7.500 12.500
e.Hecting Dalam 6- 40.000 8.000 12.000 20.000 10 E Penunjang Medik
l.Elektro Kardiorafi 50.000 10.000 15.000 25.000 (EKG/RCG)
1. 2.USG (tanpa cetak foto) 60.000 12.000 18.000 30.000
2. 3.USG (dengan cetak foto) 75.000 15.000 22.500 37.500
3. 4.Rontgen 50.000 10.000 15.000 25.000
4. 5.Fisioterapis 15.000 3.000 4.500 7.500 F General Check UP General check up 200.000 40.000 60.000 100.000 sederhana terdiri B~UU~ lp3UIn~ illsnpuI/uuBqBSnJdd ";) OOO"OS 000"0£ 000"00 000"001 uBdB~)3Udd "q OOO"SL OOO"S17 000"0£ OOO"OSl 1<l~OH "B ~SBVUUS/uu)3UIDI)3~l ~Bq<lS<l){ UUBS:>r.JdUIdd 1 (~!Bq IDInq 'UIn~o~BJoqBI 'l[Bq ;)Pd~dlP '~BqdSd)'[ !s~Insuo)'[ ')'[!sg OOO"OS 000"0£ 000"00 000"001 UUBS:>r.JdUIdd) ~[BH ~DIT OOS"L OOS"17 000"£ OOO"Sl UInUI[1 'q 00S"0 OOS"1 000"1 OOO"S JB!BPd "B ~BqdSd){ ~DI" z [tsastunun UU)3UUJd~d)'[ ~BJnS uup 1...1 rsasnmun) uquu)3udd OOO"S 000"£ 000"0 000"01 uOIB:J UUBS:>r.JdUIdd"I UU~Bq<lS<l){ UUBS:>r.JdUIdd UUUUABPd ){ 00S"01 OOS"L OOO"S OOO"S(; VAI UBBS:>r.JdUIdd"6 UBU!IBSJdd B;)SBd H)l 000"001 000"09 000"017 000"000 ~sB)'[!ldUIO)'[ uBuu)3UUUdd "8 ~sB)'[!ldUIO)'[ UU)3UdP ~BUOdU 'SBJ!U 'U!TBSJdq 'IlUJBq nqt )'[mun 000"001 000"09 000"017 000"00(; uu)'[n[nJ BJd UUUUABPd"L (TBnUUW ~Ud;)BId BAuIBs~UI) UUU!IBSJ;;ld B;)SBd 000"S171 000"L8 000"8S 000"06(; uu)'{Bpuq UUUUABPd"9 JBSBP lSUd~J;;lUId UU)'[Bpuq UU)3u;;lP UIBU!)3BAJ;;ld UBU!IBSJ;;ld 'UUJ~~;;l)'[ B;)SBd 000"S171 000"L8 000"8S 000"06(; uaqareprcd uuuu)3uuu;;ld" S ~!InAudd 000"S(;9 OOO"SL£ OOO"OS(; OOO"OS(;"1 UUllU;;lP uuli!lBSJ;;ld "17 TBUIJON OOO"OOS 000"00£ 000"00(; 000"000"1 UIBuillBAJdd uuU!TBSJ<ldT U!IBSJdq B;)SBd nq! npad 5mBUO;;lN/(:JNV) ;;lJB;) 000"00 000"(;1 000"8 000"017 ~BN ~SOd UUBS)'[~dUI;;ld" (; TIUIBH nqj BPBd (:JNV) ;;lJB:J 000"0(; 000"(;1 000"8 000"017 ~BN dWV UUBS:>r.JdUIdd"1 tretraptqcy UUUUABPd H (JO~;;lS!P )'(BP~) SBUISd),[Snd !P BpB llUBA UUJB~UU ~UmUUllJ;;l~ ~U!dUIBPU;;ld SBU!G UBUBIB!Jdd ~UU~Ud~ ~BdnH UUJmBJ;;ld mnS;;lS UU~Bq;;lS;;l){ SB~m;;ld ";) ill){ ® dB~;;lS 00S"1 006 009 000"£ uu)'[lp3q~!P 'ill)'[ 01 < "q OOO"OS 000"08 000"0;::; 000"001 UI)! 01-0 "B ~mflId){ SBUISd),[Snd /UBlnqrnv nqoW UBUBABldd D D){3 UBp oroj )'[BJO~ 'tmru qBJBp UBBS)'[~dUIdd ')'[!sy UBBS)'[~dUI;;ld Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

(1)Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/Junas
(2)Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Penyetoran retribusi pelayanan kesehatan ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sekali pada akhir bulan berjalan.

Pasal 14

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

(1)Retribusi dipungut ditempat pelayanan diberikan pada masing- masing Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes /Polindes dan Puskesmas Keliling.
(2)Khusus untuk Puskesmas sebagai PPK BLUD,tarif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: -Skala Besar jumlah 200.000 40.000 60.000 100.000 pegawai > 50 orang atau modal> 500 juta - Skala sedang jumlah 100.000 20.000 30.000 50.000 pegawai 10-50 orang atau modal 100 juta sid 500 juta -Skala kecil jumlah 50.000 10.000 15.000 25.000 pegawai < 10 orang atau modal < 100 juta

d.Depot Air Minum 50.000 10.000 15.000 25.000
e.Restoran IW arung 50.000 10.000 15.000 25.000 Makan Berizin M Pemeriksaan I pelayanan 10.000 2.000 3.000 5.000 kesehatan lainnya di Puskesmas NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 188 / 2016 ) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR ~~ H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, , Diundangkan di Tanjung, pada tanggal 131e~UlJaUi ~o11 H. ANANG SYAKHFIANI Ditetapkan di Tanjung \ pada tanggal 13 ffPtU (}1f'1so Ii Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 21 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 01 TAHUN 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 21 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 01 TAHUN 2017