DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Bentuk Penyertaan Modal;Tata Cara Penyertaan;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 2
6.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 3
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah TK II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor Seri 7);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG Dan BUPATI TABALONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah KabupatenTabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
6.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 4
7.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong.
10.Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11.Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
12.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
13.Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
14.Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal barang milik daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM, membantu percepatan pembangunan, peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM.
(2)Tujuan penyertaan modal barang milik daerah adalah :
1. a.Meningkatkan produktifitas kinerja PDAM dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum untuk kesejahteraan masyarakat;
2. b.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada saat yang akan datang.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal dilakukan dengan mempertimbangakan kebutuhan PDAM, sehingga perlu dilakukan penyertaan modal.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik daerah yang ditambahkan pada PDAM dan merupakan kekayaan yang terpisahkan.
(3)Barang milik daerah yang menjadi objek penyertaan adalah senilai Rp. 22.535.787.163,- (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
(4)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PDAM dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan apabila cakupan pelayanan PDAM mencapai 80% .
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Neraca kekayaan PDAM.
(3)Barang milik daerah yang dijadikan penyertaan modal daerah pada PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
(4)Dengan ditetapkannya barang milik daerah sebagai objek penyertaan modal maka pelaksanaan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kepada PDAM yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang atas nama Bupati Tabalong.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 15 Desember 2015 BUPATI TABALONG, H. ANANG SYAKHFIANI Diundangkan di Tanjung pada tanggal 15 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (158/2015)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…