DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan, meliputi : Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban, dan Wewenang; Pembentukan, Penyelenggaraan, dan Jenis Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Organisasi Profesi; Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Tabalong. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tabalong Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tabalong. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara professional dengan sistim yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar. Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain. Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan 19. 20. 21. 22. 23. pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan Kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)
(2)
(3)Masyarakat berhak untuk :
1. a.Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.Mendirikan dan/ atau menyelenggarakan perpustakaan;
3. c.Berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Masyarakat yang memiliki cacat dan/ atau kelainan fisik , emosional mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 3

Masyarakat berkewajiban : a. b. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan; Menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan c. d. e. ketentuan perundang-undangan; Menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dan lingkungannya; Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya; Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan;

Pasal 4

(1)
(2)Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 ( satu ) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah. Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.Menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. b.Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
3. c.Mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. d.Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
5. e.Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berkewajiban : a. b. c. d. Menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan perpustakaan; Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan e. f. g. h. perpustakaan; Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/atau menjamin ketersediaannya prasarana dan sarana perpustakaan; Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah; Menjalin kerjasama dengan berbagai jaringan perpustakaan; Menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 7

(1)
(2)
(3)
(4)Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
1. a.Koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
2. b.Tenaga perpustakaan;
3. c.Sarana dan prasarana perpustakaan;
4. d.Sumber pendanaan. Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan tidak dipungut biaya. Ketentuan mengenai pendaftaran perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)
(2)
(3)Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/ atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca. Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didata oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Ketentuan mengenai pendataan Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)
(2)
(3)
(4)Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut :
1. a.Perpustakaan Daerah Meliputi
  1. 1.Perpustakaan Daerah
  2. 2.Perpustakaan Kecamatan
  3. 3.Perpustakaan Desa/Kelurahan
2. b.Perpustakaan Masyarakat
3. c.Perpustakaan pribadi Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan. Perpustakaan Daerah memberikan layanan keliling yang disebut dengan perpustakaan keliling kepada masyarakat. Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

Pasal 10

Jenis Perpustakaan terdiri dari: a. b. c. d. Perpustakaan Umum; Perpustakaan Sekolah/Madrasah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Perpustakaan Khusus.

Pasal 11

(1)
(2)
(3)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Setiap Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembagan perpustakaan desa/kelurahan dan insentif Pengelola Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…