DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong, meliputi : Ketentuan Umum; Organ PDAM; Pegawai; Dana Pensiun; Asosiasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kembali atas Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 1 Tahun 1993 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum dan beberapa ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong; BUPATI TABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 03 TAHUN2016 TENTANG ORGANDANKEPEGAWAIANPERUSAHAANDAERAHAIR MINUM KABUPATENTABALONG BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN

(2)Organ PDAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas: dan
(1)PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan kepegawaian. Pasa12 Umum Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Tabalong.
4.Direksi adalah direksi PDAMKabupaten Tabalong.
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAMKabupaten Tabalong.
6.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAANDAERAHAIR MINUMKABUPATENTABALONG. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG dan BUPATITABALONG

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 ten tang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor Seri 7); 2

(1)Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
1. a.l(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sarnpai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
2. b.paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untukjumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
3. c.paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas Pasa15
(1)Calon Direksi memenuhi persyaratan:
1. a.mempunyai pendidikan Sarjana Strata l(S-l);
2. b.mempunyai pengalarnan kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalarnan kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAMyang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
3. c.lulus pelatihan manajemen air minum di dalarn atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atauj ijazah atauj surat keterangan lulus;
4. d.membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
5. e.bersedia bekerja penuh waktu:
6. f.tidak terikat hubungan keluarga dengan BupatijWakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesarnping terrnasuk menantu dan ipar;
7. g.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli dan hasilnya diberitahukan kepada DPRD untuk memperoleh bahan pertimbangan;
8. h.tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik; dan
  1. 1.tidak pemah dihukum atau tidak sedang dalarn menjalani proses hukum;
(2)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(4)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enarn puluh) tahun.
(3)Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(2)Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAMpada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(1)Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 3

c.Direksi. 3

(3)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani
(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2)Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 8

Direksi mempunyai tugas:

a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b.membina pegawai:
c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
f.menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
g.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM. Paragraf2 Tugas dan Wewenang Pasa17

(2)Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
(1)Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
1. a.jabatan struktural atau fungsional pada instansr/Iembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. b.anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan bad an usaha swasta;
3. c.jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
4. d.sebagai anggota atau pengurus partai politik; dari/ atau
5. e.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(3)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan.
(4)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAMdan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
(2)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM. 100.000 (seratus ribu). 4
(4)Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
(3)Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
(2)Pengangkatan pejabat semen tara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Apabila sampai berakhimya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM atau Pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara.

Pasal 11

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mernpunyai wewenang:

a.mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
b.menetapkan susunan Organ dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d.mewakili PDAMdi dalam dan di luar pengadilan;
e.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
f.menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g.menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 9

(5)Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
(6)Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(4)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lamb at 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAMditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati; 5
(1)Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti besar;
3. c.cuti sakit;
4. d.cuti karena alasan penting;
5. e.cuti nikah;
6. f.cuti bersalin; dan
7. g.cuti di luar tanggungan PDAM.
(2)Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
(3)Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(3)Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
(2)Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebe1um masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(1)Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Pasal 13

(5)Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
(4)Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian darijasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
(3)Dalam hal PDAMmemperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian darijasa produksi.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tunjangan kesehatan termasuk istrij suami dan anak yang ditanggung sebanyak 2 (dua) orang; dan
2. b.tunjangan lainnya.
(1)Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
(3)Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
(1)Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direha bilitasi.

Pasal 18

(3)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
(2)Proses pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan.
(1)Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…