DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan ruang lingkup meliputi kawasan tanpa rokok; pengelolaan kawasan tanpa rokok; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; penertiban; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
b.bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai kawasan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan rokok dengan

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 03 TAHUN2017 TENTANG KAWASANTANPAROKOK BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN Mengingat Menimbang 2
1. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten tang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. 10.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188jMENKESjPBjIj2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 ten tang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591); 3
10. 11.Kawasan Terbatas Merokok adalah temp at atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
11. 1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
12. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. 3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
14. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. 5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. 6.Dinas Kesehatan adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
17. 7.Satuan Polisi Pamong Praja adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
18. 8.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman bicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
19. 9.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan Zatau menghisap asap rokok.
20. 10.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi danl atau penggunaan rokok.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG dan BUPATITABALONG Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
13.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan darr/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
14.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan Zatau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat seperti rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan.
16.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/ atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/ laboratorium dan museum.
17.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
19.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
20.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.
21.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum darr/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga.
22.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
24.Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usahan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 4 5

(1)KTR meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGKAWASANTANPAROKOKMenetapkan

Pasal 5

a.memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
d.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK Pengaturan pelaksanaan KTRbertujuan untuk:

Pasal 4

KTRdiselenggarakan berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.gender dan nondiskriminatif; dan
h.norma agama.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kawasan tanpa rokok;
b.pengelolaan kawasan tanpa rokok;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.sanksi administratif;
f.penertiban;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.ketentuan pidana.

Pasal 2

25.Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang atau badan yang karena jabatannya memimpin atau bertanggungjawab atas tempat atau fasilitas yang ditetapkan sebagai KTR.
26.Anak adalah seseorang yang belum berusia18 (delapan belas) tahun, siswa darr/ atau anak yang masih dalam kandungan. 6

(1)Setiap pengelola, pimpinan danjatau penanggungjawab KTRwajib untuk:
1. a.melakukan pengawasan intemal pada tempat dan Iatau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dinas Kesehatan setiap 3 (tiga)bulan sekali;
3. c.melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
4. d.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN koperasi, dana pensiun, perekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Pasal 8

BABIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(3)Penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.
(2)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar;
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
5. e.terdapat peringatan bahaya merokok;
6. f.tidak boleh terdapat iklan atau promosi rokok; dan
7. g.harus terdapat tempat mematikan rokok.
(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. Pasa17 KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf h dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTRyang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar. Pasa16
1. b.tempat proses belajar mengajar;
2. c.tempat anak bermain;
3. d.tempat ibadah;
4. e.angkutan umum;
5. f.tempat kerja;
6. g.tempat umum; dan
7. h.tempat lain yang ditetapkan.
(2)Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib menerapkan KTR.
(3)Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati. 7
(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.memberikan saran, masukan, dan pendapat berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
2. b.melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
3. c.ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak rokok bagi kesehatan;
4. d.mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

Pasal 10

<c:>: BABIV PERANSERTAMASYARAKAT

(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual, mempromosikan dan mengiklankan rokok.
(3)Setiap orang/Ladan dilarang menjual rokok di KTR.
(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orangjbadan dilarang mempromosikan dan mengiklankan rokok pada radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat pelayanan kesehatan dan temp at proses belajar mengajar. Pasa19
(4)Pengelola, pimpinan, darr/atau penanggungjawab KTR dari pihak Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi administratif:
1. a.teguran lisan
2. b.teguran tertulis; dan Iatau
3. c.pembebasan dari jabatan.
4. e.memasang tanda atau pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan I atau didengar baik.
(2)Ketentuan mengenai bentuk tanda dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Pengelola, pimpinan, dan/ atau penanggungjawab KTR dari pihak swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi administrasi:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan; danj atau
3. c.pencabutan izin. Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. 8

Pasal 12

(5)Dalam hal pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membentuk Tim pembina dan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(4)OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.OPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan.
2. b.OPD yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain.
3. c.OPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTRtempat ibadah;
4. d.OPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTRangkutan umum.
5. e.OPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan KTRtempat kerja;
6. f.OPD yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat umum; dan
7. g.OPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)me1iputi:
1. a.sosialisasi dan koordinasi;
2. b.pemberian pedoman;
3. c.konsultasi;
4. d.pemberdayaan masyarakat; dan
5. e.monitoring dan evaluasi.
(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTRdi daerah.

Pasal 11

e.melaporkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada pengelola, pimpinan dan/ atau penanggungjawab KTR;dan
f.memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok. 9

(2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana daIam bidang KTR;
3. c.melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang KTR;
4. d.meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang KTR;
(1)Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OPD Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 16

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan penindakan KTRdiatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Dinas Kesehatan melaporkan hasil pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
(1)Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan OPD lainnya, melakukan pengawasan dan inspeksi ke seluruh KTR di daerah.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…