DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang dan Pembiayaannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tabalong;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMILIHANKEPALADESA SERENTAKSECARABERGELOMBANG TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 0'"8 TAHUN2016 BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN 2 PERATURANDAERAHTENTANGPEMILIHANKEPALADESA SERENTAKSECARABERGELOMBANG. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG dan BUPATITABALONG Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
2. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
4. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kauangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
6. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); 3

(2)Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
1. a.bulan Agustus tahun 2019 untuk gelombang I sebanyak 58 (lima puluh delapan) desa;
2. b.bulan Agustus tahun 2021 untuk gelombang II sebanyak 63 (enam puluh tiga) desa; dengan rincian nama Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa di daerah dilakukan serentak secara bergelombang.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pad a ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

BABII PEMILIHANKEPALADESA SERENTAKSECARABERGELOMBANG Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN: (209/2016) LEMBARANDAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2016 NOMOR 08 H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTABALONG, Diundangkan di Tanjung pada tanggal .'30 )2 S ernb er 2016 BUPA~' H. ANANG SYAKHFIANI Ditetapkan di Tanjung pad a tanggal 0 _)es embe r' 2 0 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 5

BABIV

(2)Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
(1)Biaya pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasa14
(3)Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021