DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam modal saham PT. Bank Kalsel yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong : Tahun 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); dan Tahun 2018 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah. Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku PT. Bank Kalsel menjadi hak Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Pen am bah an Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimatan Selatan ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAH KEPADAPERSEROAN TERBATAS BANKPEMBANGUNANDAERAHKALIMANTANSELATAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 08 TAHUN 2017 BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 ten tang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pad a suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.
5.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan tertentu. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATITABALONG Dengan Persetujuan Bersama

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 ten tang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 16); Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel sampai Tahun 2015 sebesar Rp. 81.815.486.709,- (delapan puluh satu milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan rupiah). Pasa14 BABIII PENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAHKEPADABANKKALSEL Sasaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel digunakan untuk kegiatan pengembangan investasi. Pasa13

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah dan mernperkuat struktur permodalan Bank Kalsel.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan ekonorni perusahaan dibidang perbankan.

Pasal 2

6.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang.
7.Perse~oan Te:batas Bank Pembengunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah meniadi Perseroan Terbatas - .
8.Deviden adalah keuntungan PT. Bank Kalsel yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besamya saham yang dimiliki.
9.Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah. BUPA~~' r J1H. ANANGSYAKHFIANI Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 10 Agus t us 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan. Pasa18 BABVI

(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku PT. Bank Kalsel menjadi hak Daerah.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 7

BABV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

(1)Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. Bank Kalsel.
(2)Dalam hal APBD mengalami defisit, maka pelaksanaan Penyertaan Modal dapat dilakukan ditahun berikutnya.

Pasal 6

BABIV PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam modal saham PT. Bank Kalsel yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong :

a.Tahun 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); dan
b.Tahun 2018 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah. Pasa15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (92/2017) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 08 ~(y' H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI /J SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG I~, ' Diundangkan di Tanjung pada tanggal 10 Agus t us 2017

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…