DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, meliputi Ketentuan Umum; Kedudukan; Tata Cara Penerimaan Perangkat Desa; Biaya; Kewajiban, Hak, dan Larangan Perangkat Desa; Sanksi Administrasi; Pemberhentian Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Unsur Staf Perangkat Desa; Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Kesejahteraan Perangkat desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, perlu diatur pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai dengan amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tabalong, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 09 TAHUN2016 TENTANG TATACARAPENGANGKATAN,DANPEMBERHENTIAN PERANGKATDESA BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong;

Pasal 1

Menetapkan : MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG dan BUPATITABALONG Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu KepalaDesa.
(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Teknis;dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIANPERANGKATDESA.

Pasal 2

4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.AnggaranPendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8.Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenanguntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul danIatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayahdan ditetapkan secara demokratis.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan un sur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15.Pangerak adalah sebutan lain kepala dusun unsur pembantu kepala desa di wilayahbagian desa.
16.Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka- pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggaldi desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
17.Calon Perangkat Desa adalah Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa dan berhak untuk mengikutiTes.

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 7

(1)PenerimaanPerangkat Desa dilakukan melalui tes.
(2)Penerimaan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
1. a.penjaringan;
2. b.penyaringan;dan
3. c.penetapan.

Pasal 6

BagianKesatu Penerimaan Perangkat Desa BABIII TATA CARA PENERIMAAN PERANGKAT DESA

(1)Pelaksana Kewilayahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Pengerakyang bertugas membantu KepalaDesa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana Wilayahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga)seksi.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu KepalaDesa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga)bidang urusan.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf f, antara lain terdiri atas:
1. a.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. b.Daftar RiwayatHidup;
3. c.fotokopiKartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
4. d.fotokopiKartu Keluargayang telah dilegalisiroleh Kecamatan;

Pasal 8

(7)Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpilih maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
(5)Dalam hal PegawaiNegeriSipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PegawaiNegeriSipil.
(6)Bagi anggota BPDyang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Camat a.n. Bupati.
(4)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
2. b.berkelakuan baik dibuktikan dengan surat kepolisian setempat;
3. c.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
4. d.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
5. e.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. f.bersedia dan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;
7. g.untuk jabatan Pangerak sanggup bertempat tinggal di dusun wilayah kerjanya selama menjabat;
8. h.mampu mengoperasikan computer.
(2)Per~yaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai benkut:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NegaraKesatuan RepublikIndonesia, dan Pemerintah;
3. c.berpe?didikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. d.berusia 20 (dua l?uluh)tahun sampai dengan 42 (empat puluh dual tahun;
5. e.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
6. f.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(1)Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhimya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses penerimaan Perangkat Desa.
(2)Dalam rangka penerimaan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penerimaan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatanjtokoh Agamajmasyarakat yang jumlahnya minimal 3 (lima ) orang dan maksimal 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(4)Penentuan susunan dan kedudukan dalam Tim dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Paragraf 3 Pembentukan Tim Penerimaan Perangkat Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhimya tugas seorang Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan tentang akan berakhimya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.

Pasal 9

Paragraf2 Pemberitahuan Berakhimya Tugas Perangkat Desa

e.fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
f.FotokopiAkte Kelahiranatau Surat KeteranganKenaiLahiryang telah dilegaIisir oleh Kecamatan;
g.surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
h.surat pemyataan memegang teguh dan mengamaIkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka TunggaI Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
i.surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang; J. surat keterangan catatan kepolisiandari kepolisian setempar/polsek;
k.surat pemyataan sanggup berbuat jujur, adil dan bersedia bertempat tinggaI baik di desa atau wilayah dusun selama menjabat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
1. 1.surat pemyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas segelatau bermaterai cukup;
m.pas fotowama dan ukuran 4 x 6 sebanyak 31embar.

(1)Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…