DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2021

Nomor: 01
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2041, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Delineasi Dan Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perencanaan; 3. Rencana Struktur Ruang; 4. Rencana Pola Ruang BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong; 5. Penetapan SUB BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya; 6. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; 7. Peraturan Zonasi; 8. Ketentuan Perizinan Pemanfaatan Ruang; 9. Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang; 10. Kelembagaan; 11. Pengawasan; 12. Penyelesaian Sengketa; 13. Ketentuan Sanksi; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Lain-Lain; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3)huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah;
b.bahwa dalam rangka

Menetapkan

menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi maka perlu disusun Rencana DetailTata Ruang Kawasan Penmtukan Industri;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten TabalongTahun 2021-2041;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tabun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6042);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam 2
8. 8.Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. 10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. 11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/ M IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 989);
12. 12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
13. 13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035;
14. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); 3 dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENTABALONG BUPATITABALONG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGRENCANADETAILTATARUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG KABUPATEN TABALONGTAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 4
9.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaterr/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan saran a yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
18.Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaterr/kota sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRWkabupaterr/kota.
19.Sub-Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub-BWP adalah bagian dari BWPyang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20.Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan Zatau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/ atau regional.
21.Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, darr/atau administrasi yang melayani Sub-8WP. 5
22.Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial danl atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan dan Iatau kelurahan dan /atau dan rukun warga.
23.Blokatau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan , sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
24.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
25.Subzona adalah suatu bagian dad zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
26.Zona sekitar danau/waduk yang selanjutnya disebut OWadalah area yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
27.Zona penyangga yang selanjutnya disebut PE adalah area yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi sebagai kawasan penyangga.
28.Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29.Subzona Hutan Kota dengan kode RTH-l adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
30.Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Laban terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
31.Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. 6
32.Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
33.Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
34.Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruangyang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
35.Subzona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
36.Subzona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
37.Subzona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang keeil an tara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
38.Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
39.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-l adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan darr/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
40.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan 7 danj atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
41.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan danjatau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.
42.Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerjaj'berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pend ukungnya.
43.Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
44.Subzona Sentra Industri Keeil dan Menengah yang selanjutnya disebut SIKMadalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. Biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.
45.Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
46.Subzona SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-I.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kota.
47.Subzona SPU kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kota.
48.Subzona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya 8 yang dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala kota.
49.Subzona SPU peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kota.
50.Subzona SPU sosial budaya skala kota dengan kode SPU-1.6 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala kota.
51.Subzona SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kecamatan.
52.Subzona SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kecamatan.
53.Subzona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kecamatan.
54.Subzona SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kelurahan.
55.Subzona SPU kesehatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kelurahan.
56.Subzona SPU olahraga skala kelurahan dengan kode SPU-3.4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala kelurahan.
57.Subzona SPU peribadatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi 9 daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kelurahan.
58.Subzona SPU sosial budaya skala kelurahan dengan kode SPU-3.6 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala kelurahan.
59.Zona peruntukan lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan -peruntukan lainnya.
60.Sub zona instalasi pengolahan air dengan kode PL-3 adalah peruntukan lahan yang terdiri atas daratan dengan batas- batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pengolahan air bersih (untuk dikonsumsi).
61.Sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4 adalah peruntukan lahan yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan yang berasal dari limbah domestik, industri maupun komersialdan lainnya.
62.Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untukmelakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
63.Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTLadalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
64.Zona campuran dengan kode C adalah peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan, perdaganganjjasa, danjatau perkantoran.
65.Sub zona perumahan dan perdagangarr/jasa dengan kode C-l adalah peruntukan lahan budidayayang terdiri dari daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdaganganj jasa.
66.Sub zona perumahan dan perkantoran dengan kode C-2adalah peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran.
67.Sub zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan kode C-3 adalah peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan 10 batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan, perdaganganj jasa, dan perkantoran.
68.Peraturan Zonasi Kabupaterr/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten Zkota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blokj zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
69.Rencana Tata Bangunan dan Lingkunganyang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasarr/Iingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembanganlingkungarr/ kawasan.
70.KoefisienDasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDBadalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas laharr/tanah perpetakarr/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
71.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan Zpenghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
72.KoefisienLantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLBadalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakanjdaerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
73.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol)sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (buildingline). 11
74.Jarak Bebas Belakang adalah jarak minimum antara garis batas belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
75.Jarak Bebas Samping adalah adalah jarak minimum antara garis batas samping terhadap dinding bangunan terdekat.
76.Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
77.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
78.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
79.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang di Kabupaten Tabalong dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.delineasi dan tujuan penataan BWP;
b.rencana struktur ruang; C. rencana pola ruang;
d.penetapan Sub BWPyang diprioritaskan penanganannya;
e.ketentuan pemanfaatan ruang;
f.peraturan zonasi;
g.ketentuan perizinan;
h.hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
1. 1.kelembagaan; J. pengawasan;
k.penyelesaian sengketa;
1. 1.ketentuan sanksi;
m.penyidikan;
n.ketentuan pidana; O. ketentuan lain-lain;
p.ketentuan peralihan; dan 12
q.ketentuan penutup.

(1)Lingkup BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a ditetapkan berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas 3.361,31 (tiga ribu tiga ratus enam puluh satu koma tiga satu) hektar.
(2)Batas-batas BWPKawasan Peruntukan Industri Seradang meliputi:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Uya;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Murung Pudak;
3. c.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kinarum dan Desa Pangelak Kecamatan Upau; dan
4. d.Sebalah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Tanjung.
(3)BWPKawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
1. a.sebagian Desa Bongkang Kecamatan Haruai seluas 483,88 (empat ratus delapan puluh tiga koma delapan delapan) hektar;
2. b.sebagian Desa Seradang Kecamatan Haruai seluas 914,29 (sembilan ratus empat belas koma dua sembilan) hektar;
3. c.sebagian Desa Kinarum Kecamatan Upau seluas 120,84 (seratus dua puluh koma delapan empat) hektar;
4. d.sebagian Desa Pangelak Kecamatan Upau seluas 95,45 (sembilan puluh lima koma empat lima) hektar; dan
5. e.sebagian Desa Kaong Kecamatan Upau seluas 1.746,85 (seribu tujuh ratus empat puluh enam koma delapan lima) hektar.
(4)BWPKawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga)Sub BWPyang terdiri atas:
1. a.Sub BWP A, terdiri atas sebagian Desa Seradang dan sebagian Desa Kaong dengan luas 1.631,52 (seribu enam ratus tiga puluh satu koma lima dual hektar; 13
2. b.Sub BWP B, terdiri atas sebagian Desa Bongkang, sebagian Desa Kaong, sebagian Desa Kinarum, sebagian Desa Seradang, dan sebagian Desa Pangelak dengan luas l.149,06 (seribu seratus empat puluh sembilan koma nol en am) hektar; dan
3. c.Sub BWP C, terdiri atas sebagian Desa Kaong dengan luas 580,73 (lima ratus delapan puluh koma tujuh tiga) hektar.
(5)Luas cakupan BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum da1am Lampiran I Peta Pembagian SBWP dan Blok yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Umum Pasa15
(1)Rencana struktur ruang BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di BWP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala BWP.
(2)Rencana Struktur Ruang di BWPKawasan Peruntukan Industri Seradang, meliputi:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi; dan
3. c.rencana jaringan prasarana.
(3)Rencana struktur ruang BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan 14 tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pusat pelayanan kota;
2. b.sub pusat pelayanan kota; dan
3. c.pusat lingkungan.
(2)Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Desa Kaong Sub BWP B, Blok B.11 dengan fungsi:
1. a.Pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan;
2. b.Pusat pelayanan kesehatan skala perkotaan;
3. c.Pusat pelayanan pendidikan skala perkotaan;
4. d.Pusat kegiatan industri kecil dan menengah;
5. e.Pusat perkantoran pemerintah; dan
6. f.Pusat kegiatan sosial budaya.
(3)Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Sub pusat pelayanan kota di Desa Kaong Sub BWPC Blok C.2 dengan fungsi:
  1. 1.Pusat pemerintahan kecamatan;
  2. 2.Pusat perdagangan danjasa skala BWP;
  3. 3.Pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;
  4. 4.Pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan; dan
  5. 5.Pusat permukiman.
2. b.Sub pusat pelayanan kota di Desa Seradang Sub BWPA BlokA.1 dengan fungsi: 1.Pusat pemerintahan kecamatan;
  1. 2.Pusat perdagangan dan jasa skala BWP;
  2. 3.Pusat kegiatan perkantoran;
  3. 4.Pusat kegiatan indusri dan prasarana penunjang industri;
  4. 5.Pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;
  5. 6.Pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan; dan 15
  6. 7.Pusat permukiman.
(4)Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Pusat pelayanan lingkungan di Desa Seradang Sub BWP A Blok A.1 dengan fungsi:
  1. 1.Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
  2. 2.Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
  3. 3.Pusat permukiman.
2. b.Pusat pelayanan lingkungan eli Desa Seradang Sub BWP B Blok B.5 dengan fungsi:
  1. 1.Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
  2. 2.Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
  3. 3.Pusat permukiman.
3. c.Pusat pelayanan lingkungan di Desa Kaong Sub BWP C Blok C.1 dengan fungsi:
  1. 1.Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
  2. 2.Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
  3. 3.Pusat permukiman.
4. d.Pusat pelayanan lingkungan di Desa Bongkang Sub BWP B Blok B.9 dengan fungsi:
  1. 1.Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
  2. 2.Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
  3. 3.Pusat permukiman.

BAB III

RENCANASTRUKTURRUANG

Pasal 7

(1)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud da1am pasal 5 ayat
(2)huruf b berupa sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
1. a.rencana jaringan jalan;
2. b.rencana jalur pejalan kaki;
3. c.rencana jalur sepeda;
4. d.rencana penyedian halte; dan
5. e.rencana penyediaan ruang parkir.
(2)Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 16
1. a.pemeliharaan jaringan jalan kabupaten;
2. b.pembangunan baru jaringan jalan kabupaten; dan
3. c.peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan khusus.
(3)Jaringan jalan kabupaten sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Jalan Arteri Primer (JAP) Poros Tanjung - Kuaro, pada Blok A.2 dengan panjang 3,75 (tiga koma tujuh lima) kilometer dan pada Blok B.1 dengan panjang 1,46 (satu koma empat enam) kilometer.
(4)Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pembangunan baru jalan kolektor primer empat (JKP-4);
2. b.pembangunan baru jalan lokal primer; dan
3. c.pembangunan baru jalan lingkungan.
(5)Pembangunan baru jaringan jalan kolektor pnmer empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pembangunan ruas jalan kolektor pnmer pada kawasan perdagangan/jasa (Central Business District) dan kawasan permukiman yang melewati Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.3, Blok B.S, Blok B.7, Blok B.9, dan Blok C.l dengan panjang 41,24 (empat puluh satu koma dua empat) km; dan
2. b.Pembangunan ruas jalan kolektor primer pada kawasan peruntukan industri Seradang yang melewati Blok A.l, Blok A.IO, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.S, dan Blok A.9 dengan panjang 44,29 (empat puluh empat koma dua sembilan) km.
(6)Pembangunan baru jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
1. a.pembangunan ruas jalan lokal pada kawasan permukiman yang melewati Blok B.l, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.S, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.S, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan panjang 103,32 (seratus tiga koma tiga dua)km; dan
2. b.pembangunan ruas jalan lokal pada kawasan industri yang melewati Blok A.I, Blok A.2, Blok A.3, Blok AA, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.S, Blok A.9, dan Blok A.10 dengan panjang SO,16 (delapan puluh koma satu enam) km.
(7)Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas: 17
1. a.ruas jalan lingkungan yang berada di Sub BWP A pada Blok A.2, Blok A.6, Blok A.S, dan Blok A.9 dengan panjang 16,03 (enam belas koma nol tiga) km; dan
2. b.ruas jalan lingkungan yang berada di Sub BWP C pada Biok C.l, Blok C.2, Biok C.3, dan Blok C.4 dengan panjang II,S7 (sebelas koma delapan tujuh) km.
(8)Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah ruasjalan di dalam Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Sub BWP A pada Biok A.2 dengan panjang 14,17 (empat belas koma satu tujuh) km. Pasal B Rencana Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Sub BWP B pada Biok B.9 dan Blok B.I0 dengan panjang 2,70 (dua koma tujuh noll km; dan
2. b.Sub BWP C pada Biok C.l dan Blok C.2 dengan panjang 1,16 (satu koma satu enam) km.

Pasal 9

Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a.Sub BWP B pad a Biok B.1, Blok B.5, Biok B.7, Biok B.8, Biok B.9, Biok B.10, Biok B.l1, Biok B.12, dan Biok B.13 dengan panjang 17,79 (tujuh belas koma tujuh sernbilan] km; dan
b.Sub BWP C pada Biok C.1 dan Biok C.2 dengan panjang 7,30 (tujuh koma tiga noll km.

Pasal 10

Rencana penyedian halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi penyediaan :

a.Penyediaan halte di jalan arteri primer Tanjung - Kuaro sesuai rencana teknis penyediaan prasarana transportasi;
b.Penyedian halte dijalan kolektor primer em pat (JKP-4) dengan radius minimal 500 meter; dan
c.Penyedian halte dijalan lokal dengan radius minimal 500 meter. 18

Pasal 11

Rencana penyediaan ruang parkir sebagimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

a.Penyediaan ruang parkir pada kegiatan pertokoan, pasar swalayan, hotel, pasar tradisional, dan kegiatan perdaganganjjasa lainnya di Sub BWP B dan Sub BWP C;
b.Penyediaan ruang parkir pada kegiatan perkantoran di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C;
c.Penyediaan ruang parkir pada Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Sub BWP A; dan
d.Penyediaan ruang parkir pada sarana pelayanan umum di Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C.

Pasal 12

Rencanajaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

a.rencana sistern jaringan energijkelistrikan;
b.rencana sistem jaringan telekomunikasi;
c.rencana sistem jaringan air rninurn;
d.rencana sistem jaringan drainase;
e.rencana sistem pengelolaan air limbah; dan
f.sisternjaringan prasarana lainnya.

Pasal 13

(1)Rencana jaringan energijketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
1. a.Pembangunan jaringan transrnisi dan distribusi tenaga listrik; dan
2. b.Pembangunan gardu listrik.
(2)Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri atas: 19
1. a.Jaringan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati jalan kolektor primer pada Biok A.10;
2. b.Jaringan Udara Tegangan Menengah (SUTM)yang melewati jalan kolektor dan lokal di semua Sub BWP; dan
3. c.Jaringan Udara Tegangan Rendah (SUTR)yang melewatijalan lingkungan di semua Sub BWP.
(3)Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Gardu lnduk yang terdapat di Sub BWP A Blok A.3;
2. b.Gardu Hubung yang terdapat di Sub BWP A.6; dan
3. c.Gardu Distribusi yang terdapat di Sub BWP A Blok A.2, Sub BWP B Blok B.S dan Sub BWP C Blok C.l. Paragraf2 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi PasaI14
(1)Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari:
1. a.Pembangunan Jaringan mikro digital;
2. b.Pembangunan Jaringan serat optik; dan
3. c.Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)
(2)Jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a, meliputi:
1. a.Jaringan mikro digital di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Biok A.3, Blok A.4, Blok A.S, Biok A.6, Blok A.B, Biok A.9, dan Biok A.10;
2. b.Jaringan mikro digital di Sub BWP B pada Blok B.1, Biok B.2, Biok B.3, BIokB.4, Biok B.S, Biok B.6, Biok B.7, Biok B.8, Blok B.9, Biok B.10, Biok B.11, Biok B.12, dan Blok B.13; dan
3. c.Jaringan mikro digital di Sub BWP C pada Biok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Biok C.4.
(3)Jaringan distribusi serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, meliputi:
1. a.J aringan serat optik di Sub BWPA pada Blok A.1,Blok A.5, dan Blok A.10; dan
2. b.Jaringan serat optik di Sub BWPB pada Blok B.I dan Blok B.2.
(4)Menara Base Transceiver Station (BTS)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berada di Sub BWPB Blok B.2. 20

Pasal 15

(1)Rencana sistemjaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c terdiri atas:
1. a.jaringan perpipaan; dan
2. b.jaringan non perpipaan.
(2)Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.unit air baku;
2. b.unit Produksi;
3. c.pipa unit Transmisi; dan
4. d.pip a unit distribusi.
(3)Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa air permukaan yang berada di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Haruai.
(4)Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb, berupa instalasi pengolahan air yang berada di Sub BWP B Blok B.2.
(5)Pipa unit tranmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.Pipa transmisi di Sub BWPA pada Blok A.I, Blok A.5, dan A.10; dan
2. b.Pipa transmisi di Sub BWPB pada Blok B.1 dan Blok B.2.
(6)Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.Pipa distribusi di Sub BWPA pada Blok A.l, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.S,Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.I0;
2. b.Pipa distribusi di Sub BWPB pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.S, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12 dan Blok B.13; dan
3. c.Pipa distribusi di Sub BWPC pada Blok C.l, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok CA.
(7)Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri atas:
1. a.sumur dangkal;
2. b.sumur pompa;
3. c.bak penampung air hujan; dan
4. d.terminal air. 21

Pasal 16

(1)Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d terdiri dari:
1. a.saluran primer;
2. b.saluran sekunder; dan
3. c.saluran tersier.
(2)saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.saluran primer di Sub BWP A pada Blok Al dan Blok A.10; dan
2. b.saluran primer di Sub BWP B pada Blok B.l dan Biok B.2.
(3)saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, rneliputi:
1. a.Saluran sekunder di Sub BWP A pada Blok A.l, Blok A.2, Biok A.3, Blok A.5, Siok A.6, Blok A.7, Biok A.8, 8Iok A.9, dan A.I0;
2. b.Saluran sekunder di Sub BWP B pada Blok Bl, Biok B2, Biok B3, Slok B5, Biok B6, Siok B7, Siok B8, Blok B9, Blok BID, Blok Bll, Blok B12 dan Biok B13; dan
3. c.Saluran sekunder di Sub BWP C pada Blok C.l, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok CA.
(4)saluran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Saluran tersier di Sub BWP A pada Blok A.l, Blok A.2, Biok A.3, Biok AA, Biok AS, Slok A.6, Blok A.7, Blok A8, Slok A.9, dan A.I0;
2. b.Saluran tersier di Sub BWP B pada Slok B.l, Siok B.2, Siok B.3, Biok B.4, Blok B.5, Biok B.6, Blok B.7, Biok B.8, Biok B.9, Blok B.lO, Biok B.ll, Blok B.12 dan Blok B.13; dan
3. c.Saluran tersier di Sub BWP C pada Blok C.l, Biok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…