DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2023

Nomor: 01
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Perencanaan; Penetapan; Pengembangan; Penelitian; Pemanfaatan; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Sistem Informasi; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Damrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pexpanjangan Pembentuhan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraThir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Ting|rat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapir dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang~Undang Darurat Nomor 3 Thhun 1953 tentang Pembentukan Daerah Thgkat 11 Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};

2.Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Norr±or 2043) ;
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 202-3 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peflindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang- Undang (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagainana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagainana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), §ebagairnana te±ah diubah de_r±ga±± Undapg-U~pd_apg _Ngrr±Qr 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahari` Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang=Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih FLingsi hahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang lnsentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Peftanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lchan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik hadonesia Nomor 6623).,
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kelja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahufl 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangLman Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631 );
21.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
23.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi lfahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
24.Peraturan Menteri Peftanian Nomor 07/Permentan/OT.140 /2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan hahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 205);
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinged Pada hahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);
26.Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah yang Bet:urn Terbentuk Rencana Tata Ruang Wifayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 727);
27.Peraturan Daerah FTovinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
28.Peraturan Daerah Fhovinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9};
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (I,embaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWARIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG Darl BUPATI TABALONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAII TENTANG PERLINDUNGAN IAIIAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupateri Tabalofig.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tabalong.
6.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan f]sik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengamhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian khususnya tanaman padi.
8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanj.utan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan unfuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian. ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagal LP2B khususnya padi pada masa yang akan datang.
10.Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memilild halnparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan /atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12.Pertanian Pangan adalah usaha manusja untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknoloct, modal, tenaga keria, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13.Ketahanan Pangan adalah kondisi telpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan teH.angkau.
14.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
15.Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan I,ahan untuk komoditas pangan pokok di I+ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
17.Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan I,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan balk secara tetap maupun sementara.
18.Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih balk dari tin8kat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
19.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalch dolmmen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
21.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.berkelanjutan dan konsistensi;
c.keterpaduan.,
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong royong;
f.partisipatif;
1. 9.keadilan;
h.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifafi lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggungjawab negara; I. keragaman; dan in. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B dimaksudkan untuk:

a.menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangari melalui pemberian insentif dan penerapan disinsentif; dan
c.ffielaksanakan pembifiaan dan peflgawasan terhadap pemanfaatan LP2B.

Pasal 4

Perlindungan LP2B bertujuan untuk:

a.melindungi kawasan dan LP2B;
b.menjamin tersedianya LP2B;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik Petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan pctani;
1. 9.meningkatkan penyediaan lapangan kelja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 5

Ruarig lingkup Perliridurigan LraB meliputi:

a.perencanaan;
b.penetapan;
c.pengembangan;
d.penelitian;
e.pemanfaatan.,
f.perlindungan dan pemberdayaan petani;
1. 9.pembinaan;
h.pengendalian
i.pengawasan;
j.sistem infomasi;
k.perlindungan dan pemberdayaan Petani.,
1. 1.peran serta masyarakat; dan in. pendanaan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan LP2B dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dan provinsi.
(2)Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Kawasan pertanian pangan Berkelanjutan;
2. b.LP2B; dan
3. c.LCP2B.
(3)Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap :
1. a.kawasan pertanian lahan basah; dan
2. b.kawasan pertanian lahan kering.
(4)Rencana Perlindungan LCP2B sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.tanah terlantar;
2. b.alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
3. c.kawasan lahan marginal.
(5)Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.progran;
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.
(6)Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencanajangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
(7)Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Prograln dan Kegiatan PerlindunganLP2B.
(2)Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
4. d.menampung aspirasi masyarakat.
(3)Dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
1. a.perencanaan pembangunan daerah;
2. b.tata ruang; dan
3. c.pengembangan dan penelitian.
(4)Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
1. a.pertumbuhan penduduk;
2. b.kebutuhan konsumsi masyarakat;
3. c.budaya dan kearifan lokal;
4. d.kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani;
5. e.kesediaan Petani untuk dijadikan LP2B; dan
6. f.rencana tata ruang wilayah Daerah.
(5)Dalam menyusun program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
1. a.unsur pemerintah daerah;
2. b.pemangku kepentingan terkait; dan
3. c.unsur masyarakat petani.
(7)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Dinas mengusulkan program dan kegiatan perlindungan LP2B kepada Bupati.
(2)Usulan program dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah RKPD.
(3)Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.Iokasi dan jumlah luas LP2B;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.upaya mempertahankan LP2B;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pendanaan.

BAB ILL

PENRTAPAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Perlindungan LP2B yang dimuat dalam:

a.Peraturan Daerah mengenai reneana tata ruang daerah.,
b.Peraturan Daerah mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah;
c.Peraturan Daerah mengenai RPJMD; dan
d.Peraturan Bupati mengenai RKPD.

Pasal 10

Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:

a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.LP2B didalam dan diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c.I.CP2B didalam dan diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal I 1

(1)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menjadi bagiari dari Peraturari Daerah tentang penetapan rencana tata ruang wilayah.
(2)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
(3)Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan derigan Keputusan Bupati.
(4)Luas LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Luas LP2B dari LCP2B sebagaimana dimaksud pada ay-at (3) dan ayat (4), dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(6)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B dan LCP2B melalui optimasi Lahan pangan.
(2)Optimasi Lchan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi..
1. a.Intensifikasi Lahan Pertanian pangan;
2. b.ekstensifikasi hahan Pertanian pangan; dan
3. c.diversifikasi Lahan pertanian pangan, Di]-

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…