DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018

Nomor: 02
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 - 2019 diubah meliputi: pengertian pemerintah daerah dan kepala daerah; Sistematika Dokumen RPJMD; dan ketentuan bahwan Dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015- 2019; ayat (4) tentang "Bupati terhadap
a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, menyebutkan melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah";
b.bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Nawa Cita dan juga program pembangunan jangka menengah provinsi serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong; BUPATI TABALONG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENTABALONGTAHUN 2015 - 2019 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2018 BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7); 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2015 - 2019.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI TABALONG dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTABALONG Dengan Persetujuan Bersama

22.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); 4

(1)Sistematika Dokumen RPJMD disusun sebagai berikut:
1. a.BABI : Pendahuluan.
2. b.BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
3. c.BABIII : Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan.
4. d.BABIV : Analisis Isu-isu Strategis.

Pasal 4

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pad a pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
5.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayahj daerah dalam jangka waktu tertentu.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019.
8.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun. 10.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se1anjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 0,--- 13.Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 14.Kebijakan pembangunan adalah arahjtindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 15.Program pembangunan daerah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD. 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTANSELATAN(91/2017) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONGTAHUN 2018 NOMOR 02 H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, I Diundangkan di Tanjung padatanggal 5 Januari 2018 Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 5 Januari 2018 OBU~tNG.} juI. ANANG SYAKHFIANI Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

(3)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. h.BAB VIII
  1. 1.Bab IX J. Bab X : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. : Strategi dan Arah Kebijakan. : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. : Indikator Kinerja dan Target Kinerja. : Penetapan Indikator Daerah. : Pedoman Masa Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
2. e.BAB V
3. f.BAB VI
4. g.BAB VII 6 AH FAUZI,SH, M.Si NIP. 19700716 199803 1 011 Demikian sebagai bahan pertimbangan, mohon penandatangan terimakasih. DASAR:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
  2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
  3. 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. PENJELASAN:
  4. 1.Terlampir disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019.
  5. 2.Bahwa berdasarkan Pasal 79 UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 242 ayat
(6), ayat (7) dan ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa "paling lama tiga puluh hari sejak persetujuan bersama bupati menetapkan peraturan daerah dengan menandatanganinya". Apabila dalam waktu tiga puluh hari bupati tidak menandatanganinya, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Perda dengan mencantumkan frase "Perda ini dinyatakan sah" dan mencantumkan tanggal sahnya di halaman terakhir sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah dan wajib diundangkan.

3.Dilaporkan bahwa Rancangan Perda dimaksud telah mendapat rekomendasi hasil evaluasi Revisi Rancangan Perda RPJMD berdasarkan Surat Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 050/614/P2E/Bappeda/2017 tanggal 11 September 2017 dan telah mendapatkan persetujuan hasil evaluasi dari DPRD Kab. Tabalong tanggal 27 Desember 2017 dan mendapatkan Nomor Registrasi dari Gubernur Kalimantan Selatan melalui surat Nomor 188.342/653/KUM/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
4.Dengan demikian atas Ranperda dimaksud dapat ditetapkan dengan menandatanganinya, untuk selanjutnya akan disampaikan kembali ke Pemerintah Provinsi dalam waktu paling lama 7 hari setelah ditetapkan apabila tidak disampaikan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari gubemur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai ketentuan Pasal 249 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. : Bpk. Bupati Tabalong : Kepala Bagian Hukum : B- /Setda-Kum/180/01/2018 Januari 2017 : Penetapan / penandatanganan Perda Kepada Yth Dari Nomor Tanggal Perihal NOTAPENGAJUANKONSEPNASKAHDINAS KodePos 71500 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG SEKRETARIAT DAERAH Jalan Pangeran Antasari No.1 Telpon (0526) 2021035 Fax.(0526) 2021510 TANJUNG

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…