DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2020

Nomor: 03
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 diubah yaitu terkait Ketentuan Umum; Pembentukan Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca; Penyelenggaraan Perpustakaan; dan pelimpahan wewenang Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan dan TBM dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan, perlu disesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan;
b.bahwa perpustakaan telah mengalami perkembangan dari aspek pengelolaan, pemanfaatan dan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu adanya peraturan terkait teknologi informasi dan komunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ten tang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR02 TAHUN2015 TENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANANPERPUSTAKAAN PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 03. TAHUN2020 TENTANG BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN II SAUNAN II PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONGNOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAANPELAYANAN PERPUSTAKAAN.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG dan BUPATITABALONG Dengan Persetujuan Bersama telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor43 Tahun 2001 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); -
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan K~Qyp~t~n T~Q~lQng
5.Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong.
6.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara professional dengan sistim yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Saca. K Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, k€!fY€l.cetak d@/ atau k~~ r~k~m d€!l~m ~rb~g~i m~di~ Y~ng m~mpYnyru nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu lembaga/ tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat ~~l??g~i tempat penyelenggaraan prggr,!m pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
10.Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
11.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

12.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacatfkelainan fisik)dan sosial ekonomi.
13.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/ atau organisasi lain.
14.Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
15.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
16.Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
17.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
18.Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang menerapkan teknologi informasi sebagai saran a untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskaan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital 19.0tomasi Perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi pada pekerjaan administratif di perpustakaan agar Iebih efektif dan efisien
20.Koleksi Digital adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam yang telah diformat dalam bentuk digital.
21.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
22.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak danj'atau karya rekam.
23.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
24.Organisasi ProfesiPustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
25.Ikatan Pustakawan Indonesia adalah Organisasi Profesi yang menaungi seluruh profesi pustakawan diwilayah Republik Indonesia.
26.Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia adalah Pengurus Daerah lkatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Tabalong.
27.Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
28.Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan Kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.

(1)Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut:
1. a.Perpustakaan Daerah meliputi :
  1. 1.Perpustakaan Daerah;
  2. 2.Perpustakaan Kecamatan; dan
  3. 3.Perpustakaan Desa/Kelurahan
2. b.Perpustakaan Masyarakat; dan
3. c.Perpustakaan Pribadi.
(2)Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
(3)Perpustakaan Daerah memberikan layanan keli1ing yang disebut perpustakaan keliling kepada masyarakat.

Pasal 9

4.Ketentuan Pasal 9 Bagian Kedua ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5)dan ayat

(6), sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/ atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca.
(2)Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
(3)Ketentuan mengenai pendataan Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
(2)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
1. a.Koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
2. b.Tenaga perpustakaan;
3. c.Sarana dan prasarana perpustakaan; dan
4. d.Sumber pendanaan.
(3)Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tidak dipungut biaya.
(4)Ketentuan mengenai pendaftaran perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Untuk meningkatkanjumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

6.Ketentuan Bab VI diubah dan diantara Pasa123 dan Pasa124 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
(2a)Ikatan Pustakawan Indonesia yang berkedudukan di Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia.
(2b)Organisasi profesi pustakawan lainnya merupakan bagian dan dibawah k()9rg!n~§! Ikatan PY:§~WAA JngQn~~!~
(3)Setiap Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan menjadi anggota organisasi profesi.
(4)Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Zatau masyarakat.
(1)Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi. (la) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinaungi oleh Ikatan Pustakawan Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Negara. Pasa118

5.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Pemustaka yang memmjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
(5)Perpustakaan Daerah memberikan layanan perpustakaan digital kepada masyarakat.
(6)Dalam melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan, perpustakaan daerah menggunakan sistem otomasi perpustakaan.
(1)Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan/hibah kepada perpustakaan dan TBMsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

7.Ketentuan ayat (3)Pasal 24 diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut :

(1)Pemerintah Daerah bersama masyarakat melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca melaluigerakan nasional gemar membaca.
(2)Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
(3)Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran melalui gerakan nasional gemar membaca, perpustakaan bekerjasama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemhudayaan kegemaran membaca sebagaimanadimaksud ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23B

(1)Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
(2)Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
(3)Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran dan berkegiatan.
(4)Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan ditempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. Pasa123A

Pasal 23

fl ..~ e'~iJ t ABDUL MUTHALIB SANGADJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 0:3 . NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (3-27/2020) + ANANG SYAKHFIANI 4. Diundangkan di Tanjung pada tanggal oi j llU a.O~O jlSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, Ditetapkan di Tanjun~, }}ada tanggal 08 jIt h. ~O,;l 0 j'BUPATI TABALONG, J tJ:-cf ' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan dan TBM.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pasa126

8.Ketentuan ayat (2)Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…