3.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Ketentuan Pasal 14 dihapus
e.Badan Daerah terdiri dari :
1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
2.Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan ;
3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
15.Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
16.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
17.Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan, Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pertanian;
18.Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:(2-46/2021) LEMB.AL&~,\N D.~RAl-!.. KABUPATEN TPtR.ALONG T.AJ!UN ')0')1 NOMOR O~---- _ .. - _.._ -- - - ..., ABDUL MUTHALIB SANGADJI \td SEKRETARIS D~RAH KABUPATEN TABALONG, Diundangkan d.i Tanjung pada tanggal 30 ~ustu~ 2021 ANANr.. ~VAJ(HJ?TANJ ................... """ ...., ......... -...... -_ .....
Ttd BUPATITABALONG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 30 .\gu~tus 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggall Januari 2022. Pasal II Semua Nomenklatur SKPlJ yang terdapat pada petitttirdfi perundang- undangan Daerah baik Peraturan Daerah-Peraturan Bupati yang telah diundangkan dimaknai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah L1!!: Pasal 19.A
5.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19.A sphinuu.::t hP.rhllnvi SP.hAOAihPri1cllt· -----00- ------J- ----0- -------.
(2)Orzanisasi FeraiilZKat Da€ia.t'i VWJ.~ ada tstan melaksanakan ~J2"e.~.
..... """" .,...., .&. --- ---~---, fungsi dan wewenangnya sampai dengan dibentuk dan ditetapkannya susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan T"l .... "' '_ !_! .l '_ .l ..J_ , __ ...__ ... '- ._ rCI (nUl CUI UC1.C:lWI 1111UCUgWI UCl"}.)CUUIUC:lllVc:lua Kt:\.CIl\.uan perarurun perundang-undangan. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat- lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah lnl d1undangkan. {I}