DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2022

Nomor: 04
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penanggulangan Bencana Daerah dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tanggung Jawab, Tugas, dan Wewenang; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bencana Nonalam dan Bencana Sosial; Santunan; Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama; Penghargaan; Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi; Larangan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ketentuan Pasal 12 ayat

(1)huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1)huruf e Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
1. b.bahwa peristiwa Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat memicu terganggunya pembangunan Daerah dan kehidupan masyarakat sehingga memerlukan penanggulangan yang terencana, sistematis, terpadu, dan terkoordinasi;
2. a.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan untuk masyarakat terhadap Bencana dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENANGGULANGANBENCANADAERAH TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 04 TAHUN2022 BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN II SAUNAN II Mengingat Menimbang:
  1. 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
  2. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
  4. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967);
  5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573); tentang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4723); 5.
  6. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
  7. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3273);
  8. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2273); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  9. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
  10. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lemharan NegaraRepuhlikIndonesia Nomor3175);
  11. 16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
  12. 15.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6236);
  13. 14.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5871);
  14. 13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6573);
  15. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran NegaraRepubIikIndonesia Nomor6757);
  16. 11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
  17. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nornor03 Tahun 2021 tentang
  18. 26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nornor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor6);
  19. 25.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
  20. 24.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor34);
  21. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6219);
  22. 22.Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
  23. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6133);
  24. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4829);
  25. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
  26. 1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
  27. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  28. 3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
  29. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  30. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  31. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana di Daerah.
  32. 7.Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
  33. 8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam danl atau faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  34. 9.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, Pencegahan Bencana, Tanggap Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
  35. 10.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana mela1uipengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGPENANGGULANGANBENCANA DAERAH. Menetapkan: MEMUTUSKAN: BUPATITABAWNG dan KABUPATENTABALONG DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH Dengan Persetujuan Bersama Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03); 11.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada Masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Beneana pada suatu tempat oleh lembagayang berwenang. 12.MitigasiBencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 13.Penanggulangan Beneana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Beneana, peneegahan Bencana, tanggap darurat, Rehabilitasi,dan Rekonstruksi. 14.Penaggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Beneana, pencegahan Beneana, tanggap darurat, Rehabilitasi,dan Rekonstruksi. 15.Pencegahan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko Beneana atau mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

16.Tanggap Darurat Beneana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian beneana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana.
17.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi Masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Beneana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
18.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca Beneana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasea Beneana.
19.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasea Beneana.
20.Pengungsi adalah orang atau kelompokorang yang terpaksa atau telah dipaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan atau dampak buruk Bencana.
21.Dana Penanggulangan Beneana adalah dana yang digunakan bagi Penanggulangan Beneana untuk tahap pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan/ atau pasca Beneana.
22.Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti Penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
23.Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas menanggulangiBencana.
24.Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggaldunia akibat Beneana.
25.KelompokRentan adalah bayi, anak usia di bawah 5 (lima)tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang eacat dan orang lanjut usia.
26.Unit Penanggulangan Bencana Swadaya yang selanjutnya di singkat dengan UPBS adalah kelompok yang membantu pemerintah dan Masyarakat pada peneegahan dan PenanggulanganBencana serta pasea Beneana.
27.Masyarakat adalah perseorangan, kelompokorang dan/ atau badan hukum.
28.Orang adalah orang perseorangan. Tujuan PenanggulanganBencana Daerah yaitu:

a.memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Bencana;
b.menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
c.melindungi eagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
d.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
e.mendorongsemangat gotongroyong,kesetiakawanan dan kedermawanan;
f.meminimalisasidampak Bencana;
g.mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapiBencana;dan Pasal 5 Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Prinsip dalarn PenanggulanganBencana Daerah yaitu:

a.cepat dan tepat;
b.prioritas;
c.koordinasi dan keterpaduan;
d.berdaya guna dan berhasil guna;
e.transparansi dan akuntabilitas;
f.kemitraan;
g.pemberdayaan;
h.nondiskriminatif;
1. 1.nonproletisi; J. kerelawanan;
k.pengurangan risiko;
1. 1.kearifan lokal; dan
m.membangun kembaliyang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Asas dalarn Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersarnaan;
g.kelestarian lingkungan hidup;
h.ilmu pengetahuan dan teknologi;dan
1. 1.partisipasi. Pasa12
2. 29.Badan adalah sekumpulan orang danJatau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, bad an usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalarn bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(5)Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)BPBD sebagai pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat membentuk Satuan Tugas.
(3)BPBDdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat melibatkan unsur:
1. a.Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah;
2. b.Tentara Nasional Indonesia;
3. c.KepolisianRepublik Indonesia;
4. d.Masyarakat;
5. e.organisasi keMasyarakatan;
6. f.LembagaUsaha;
7. g.media massa;
8. h.organisasi pemuda dan olahraga;
9. i.organisasi kemahasiswaan;
10. j.lembaga pendidikan;
11. k.lembaga kesehatan; dan
  1. 1.organisasi keagarnaan.
(2)Dalarn pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan kepada BPBD.
(1)Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang Penanggulangan Bencana di Daerah,

Pasal 7

Umum BABII TANGGUNGJAWAB,TUGASDANWEWENANG Ruang Lingkup Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

a.tanggung jawab, tugas dan wewenang;
b.PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana;
c.Bencana nonalam dan Bencana sosial;
d.santunan;
e.pendanaan dan pengelolaan bantuan;
f.peran serta masyarakat;
g.kerja sarna;
h.penghargaan;
1. 1.pemantauan, pelaporan, dan evaluasi; J. larangan;
k.sanksi administratif;
1. 1.penyidikan; dan
m.sanksi pidana.

Pasal 6

h.menciptakan perdarnaian dalarn kehidupan berMasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah memilikiwewenang:
a.penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
b.penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/ atau kabupaten /kota lain;
d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
e.penetapan status dan tingkatan Bencana Daerah;
f.perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
g.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana;
h.perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian Masyarakat; dan Pasa110
a.menjamin pemenuhan hak Masyarakat, Pengungsi dan penyintas yang terkena dampak Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
b.memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman dan dampak Bencana;
c.melakukan pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
d.menyusun rencana Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
e.melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum Pengurangan RisikoBencana Daerah (FPRBD);
f.mengalokasikan Dana Penanggulangan Bencana dalam APBDyang memadai; dan
g.mengalokasikan Belanja Tidak Terduga dalam APBD untuk penanganan TanggapDarurat Bencana.

Pasal 9

a.penjaminan pemenuhan hak Masyarakat dan Pengungsiyang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.perlindungan Masyarakat dari darnpak Bencana;
c.pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana program pembangunan; dan
d.pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana dalam APBDyang memadai. Pasa18

(2)Untuk mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.
(1)Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.perencanaan Penanggulangan Bencana;
2. b.pengurangan Risiko Bencana; C. pencegahan;
3. d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
4. e.persyaratan analisis Risiko Bencana;
5. f.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
6. g.pendidikan dan pelatihan; dan
7. h.persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.

Pasal 13

(2)Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana, meliput:
1. a.situasi tidak terjadi Bencana; dan
2. b.situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.
(1)Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebelum terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa kegiatan Peringatan Dini, Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan Masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Pasal 12

(3)Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara beIjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan, dan kelurahari/ desa.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi:
1. a.prabencana;
2. b.Keadaan Darurat; dan
3. c.pascabencana.
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 11

Umum BABIII PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA

1.penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya.

(2)Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.pengusaha di Daerah;
3. c.organisasi keMasyarakatan; (l) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 16

(2)Upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana yang sekurang- kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
1. a.pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
2. b.perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
3. c.pengembangan budaya sadar Bencana;
4. d.peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
5. e.penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.
(1)Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…